Lompat ke isi utama
webinar akomodasi yang layak dalam proses peradilan

Wujudkan ULD di Seluruh Lembaga Pemasyarakatan

Solider.id – Pembentukan Unit Layanan Difabilitas (ULD) perlu untuk memberikan assessmen pada difabel, begitu juga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Banyak regulasi yang mengatur tentang pembentukan ULD di Lapas, yakni amanat dari UU Nomor 8 tahun 2016, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk difabel dalam proses peradilan, lalu Surat Edaran (SE) nomor PAS-8.HH.01.04 tahun 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang pembentukan layanan ULD di Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan.

Menurut data Kemenkumham, jumlah tahanan dan warga binaan pemasyarakatan difabel per September 2020 sebanyak 390 orang. Yuspahruddin selaku Direktur Kesehatan Perawatan (Dirkeswat) dan Rehabilitasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjelaskan layanan dan perawatan kelompok rentan sudah diberikan layanan khusus dan pedomannya terkait difabel.

“Menteri hukum dan ham sudah memberikan Peraturan Menteri (Permen) untuk memberikan layanan publik, disamping memberikan layanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga mempersiapkan akses yang lebih mudah untuk difabilitas. Direktorat Jenderal (Dirjen) telah membentuk ULD di wilayah Yogyakarta, unit ini harus mempersiapkan terhadap aksesibilitas yang melibatkan seluruh pejabat structural dan petugas harus siaga. Petugas kita hanya 41 ribu dibagi 4 bagian, separuh untuk pelayanan administrasi dan separuh lagi layanan keamanan, karena masih sedikit kita memerlukan warga binaan untuk mendampingi kelompok difabilitas,” ujar Yuspahruddin dalam paparannya di webinar temu inklusi, Selasa (27/10).

Alur dari ULD ini berawal dari proses penerimaan dan pendaftaran untuk melihat serta menandai difabel dan kelompok rentan, lalu menyiapkan kamar di beberapa tempat, pembinaan secara khusus dan pelayanan kepribadian, memberikan aksesibilitas serta layanannya dari luar sampai  Rumah Tahanan (Rutan), dan pemberian aksesibilitas terhadap pengunjung.

Prinsip-prinsip ULD  di Lapas yaitu :

  1. Kemudahan akses

Memudahkan akses difabilitas dalam setiap proses.

  1. Ketersediaan sarana dan prasarana

Menyediakan sarana dan prasarana untuk memudahkan di setiap proses sesuai kebutuhan

  1. Penempatan yang aksesibilitas

Menempatkan di kamar yang aksesibilitas dengan tetap memperhatikan adanya tahanan atau WBP yang non difabilitas sebagai pendamping untuk membantu beraktifitas.

  1. Risk and need assessment

Untuk mengetahui kebutuhan, baik kebutuhan layanan kesehatan maupun untuk pembinaan dan pelayanan kepribadian.

  1. Koordinasi dan kerjasama

Menjalin kerjasama dengan organisasi yang bergerak dalam isu difabilitas untuk memenuhi kebutuhan difabel.

“Sarana dan prasarana yang aksesibel di Lapas diantaranya kursi roda, jalan ramp, toilet duduk, akses dari dan di dalam bangunan, pegangan pada tangga, dinding, dan kamar mandi, tanda peringatan darurat atau sinyal,” tuturnya.

Pembentukan ULD Lapas di Yogyakarta, bisa menjadi percontohan pada Lapas lainnya untuk mewujudkan inklusifitas di berbagai sektor.[]

 

Reporter: Oby Achmad

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.