Lompat ke isi utama
paparan inklusi sosial dan desa inklusi yang sudah direplikasi

Inklusi Sosial Bagi Difabel

Solider.id – Difabilitas sebagai kelompok rentan, seringkali masih tereksklusi di kalangan masyarakat. Hal ini karena masih belum menghilangnya paradigma lama di masyarakat. Namun, sekarang   beberapa percontohan inklusi sosial yang telah diterapkan di beberapa Provinsi sudah mulai bermunculan. Beberapa praktik baik muncul di sejumlah Kabupaten, dan Desa di Indonesia.

Salah satunya desa inklusif yang peluang untuk mengembangkannya, dalam pelaksanaan Undang-undang (UU) desa sangat dimungkinkan. Karena UU tersebut memandatkan harus bersifat inklusif, paparan dari Bito Wikantosa direktur sosial pelayanan dasar dari kementerian desa.

Ada beberapa kata kunci yang bisa mendorong lahirnya desa inklusif, pertama adalah kewenangan desa sendiri bersifat inklusif. Kedua, perencanaan pembangunan desa harus bertujuan membuka ruang seluas-luasnya untuk pemenuhan hak-hak kelompok marjinal dan harus berpihak pada difabilitas, perempuan, anak, warga miskin, dan kelompok marginal lainnya. Kedua penataan pembangunan ini harus berbasis data dan kondisi objektif kelompok rentan harus dijamin masuk dalam pendataan, kemudian pendataan terpilah tersebut menampilkan kebutuhan kelompok marjinal dan rentan tertuang dalam sistem data. Sekarang ini sistem data digital lebih memudahkan desa untuk melihat, memperhatikan, dan mengetahui kebutuhan atau hak-hak mereka yang harus dipenuhi oleh desa dengan program pembangunan.

“Kami dengan desa inklusif akan mendorong pengorganisasian kelompok marjinal dan rentan, sekaligus menciptakan tata kelola desa yang inklusif yang merupakan mandate dari UU desa, jadi tidak ada alasan penyelenggaraan desa tidak dikelola secara inklusif,” ucap Bito.

Joni Yulianto dari Sigab Indonesia mengatakan program peduli telah mendudukkan sebuah pondasi terutama pilar difabilitas dalam hal inklusi sosial dari level desa sampai nasional.

“6 tahun yang lalu ide saya tentang desa inklusi dianggap sebuah novel, namun saya bilang novel ini harus dijadikan sebuah kenyataan dan ini fungsi masyarakat sipil, karena masyarakat sipil punya kebebasan dalam berimajinasi dan tidak hanya berargumentasi. Ini yang berbeda dibanding dengan pemerintah yang bekerja berdasarkan kebijakan, tapi masyarakat sipil bekerja berdasarkan imajinasi perubahan yang akan ia bangun. Gagasan 6 tahun yang lalu kini sudah diadopsi lebih dari 159 desa menurut data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),” ujar Joni

Menurutnya problematika data karena difabel tidak menguasai data dan statistik lalu problematika aksesibilitas karena banyak difabel yang tidak bekerja di sektor infrastruktur, desain, yang artinya difabel harus mengisi posisi-posisi tersebut dan menjadi aktor, karena keberhasilan inklusi sosial salah satunya adalah kekuatan aktor, dan aktor harus beyond the issue.

“Karena tantangan kita saat ini dan kedepan, setelah adanya UU nomor 8 dan beberapa turunannya adalah kembali lagi setelah kita berhasil melakukan practice to policy kemudian dibalik menjadi policy to practice, karena practice to policy berada level di mikro hanya berapa desa yang bisa kita intervensi untuk sampai indikator dan panduan, tapi membawa panduan itu pada 73.000 desa itu policy to practice yang akan menjadi tugas besar bagi gerakan difabel dan masyarakat sipil, dan saya yakin ini adalah peran-peran berikutnya dimana Negara sangat perlu dibantu oleh aktor-aktor masyarakat sipil untuk melakukan itu,” jelasnya.[]

 

 Reporter: Oby Achmad

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.