Lompat ke isi utama
Seminar Nasional Temu Inklusi sedang dibuka oleh Ketua MA

Upaya Mahkamah Agung dalam Pemenuhan Hak Difabel di Sektor Peradilan

Solider.id - Seminar kedua Temu Inklusi 2020 mengangkat tema “Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan”. Seminar yang diselenggarakan oleh Sigab Indonesia dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) dan Disability Rights Fund (DRF) ini menghadirkan para pemangku kepentingan seperti perwakilan Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Organisasi Difabel, Badan Perencanaan Nasional, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi.

Ketua Mahkamah Agung RI, Muhammad Syarifuddin menjadi pembicara kunci sekaligus membuka kegiatan yang diselenggarakan tanggal 27 Oktober 2020 ini.  Dalam kesempatan tersebut, Syarifuddin menyampaikan bahwa Mahkamah Agung telah berupaya menghadirkan peradilan yang inklusif bagi difabel. diantaranya dengan melakukan kerjasama bersama organisasi difabel seperti Sigab Indonesia.

Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menunjuk sebelas pengadilan tingkat pertama sebagai percontohan pengadilan yang aksesibel bagi difabel. kesebelas pengadilan itu adalah Pengadilan Negeri Wonosari, Pengadilan Negeri Mojokerto, Pengadilan Negeri Watampone, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama kabupaten Malang, Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Makasar, dan Pengadilan Agama Medan.

Mahkamah Agung juga telah mendorong pengadilan tingkat pertama untuk menyediakan aksesibilitas bagi difabel seperti jalur pemandu bagi difabel netra, kursi roda, dan ketersediaan alat bantu lainnya. Kemudian, Mahkamah Agung tahun ini telah menganggarkan dana sejumlah Rp. 2.500.000.000 untuk 50 pengadilan di Indonesia guna membangun aksesibilitas bagi difabel. Masing-masing pengadilan tersebut akan mendapatkan dana sejumlah Rp. 50.000.000. Ke-50 pengadilan tersebut, yakni pengadilan-pengadilan yang pernah menangani kasus hukum yang melibatkan difabel.

Syarifuddin melanjutkan dalam pidatonya, bahwa Mahkamah Agung baru-baru ini melakukan survey terhadap ratusan pengadilan di Indonesia. Hasil survey ini digunakan untuk mengetahui kesiapan pengadilan-pengadilan di Indonesia untuk menangani kasus hukum yang melibatkan difabel. Survey ini melibatkan 2298 pejabat pengadilan di Indonesia. Hasil  menunjukkan bahwa 74% pengadilan tidak memiliki akses kepada pendamping difabel, 94% tidak memiliki akses kepada penerjemah Bahasa isyarat, dan 96% tidak memiliki akses terhadap ahli seperti psikolog atau psikiater. Padahal, ketiga elemen ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan peradilan yang inklusif bagi difabel.

Syarifudin juga mengatakan dalam pidatonya, bahwa beberapa capaian yang telah dikerjakan Mahkamah Agung tak lantas membuat institusi penegak hukum itu puas. “saya menghimbau kepada seluruh pengadilan agar meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas”. Ungkapnya.

Ketua Mahkamah Agung yang dilantik untuk menggantikan Muhammad Hatta Ali ini selanjutnya menjelaskan, bahwa Mahkamah Agung saat ini telah mempekerjakan difabel dilingkungannya. Syarifudin mencontohkan seorang difabel fisik yang bernama Diki Abdillah bekerja di Mahkamah Agung dan bertanggungjawab untuk membantu terselenggaranya pertemuan secara online. “semoga kedepan semakin banyak penyandang disabilitas yang bekerja di institusi-institusi penegak hukum”. Harap alumnus Universitas Islam Indonesia ini.

Syamsul Ma’arif, hakim agung di Kamar Perdata Mahkamah Agung menambahkan bahwa saat ini pemenuhan hak difabel bukan sekedar atas dasar rasa kasihan saja, namun ini merupakan kewajiban. Ia mengatakan Mahkamah Agung memiliki komitmen untuk memenuhi hak difabel di sektor peradilan. Hal ini misalnya diwujudkan dengan peningkatan aksesibilitas di gedung Mahkamah Agung sendiri.

Selain itu, Mahkamah Agung juga terus mendorong terwujudnya peradilan yang inklusif melalui kewenangan yang dimilikinya. Melalui kewenangan mengadili perkara, Mahkamah Agung mendukung terwujudnya keadilan substantif bagi difabel. misalnya, dengan adanya putusan-putusan hakim dengan penapsiran dan penerapan hukum yang sesuai dengan hak-hak difabel.

Kemudian melalui kewenangan administrasi dalam mengelola pengadilan-pengadilan dibawahnya, Mahkamah Agung memastikan terselenggaranya akses keadilan dan akomodasi yang layak bagi difabel. ini misalnya diwujudkan dengan penyediaan SDM, penetapan kebijakan anggaran, serta penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di pengadilan-pengadilan.

Mahkamah Agung juga berupaya mengatasi hambatan yang dimiliki difabel. Syamsul menjelaskan hal-hal yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menghilangkan hambatan bagi difabel. diantaranya, untuk mengatasi hambatan jarak, waktu, dan biaya, Mahkamah Agung membuat administrasi dan persidangan secara elektronik serta proses perkara dengan pro bono.

Sementara itu, untuk mengatasi hambatan informasi, Mahkamah Agung membuat website call center dan loket PTSP. Sedangkan, demi mengatasi hambatan pengetahuan hukum, Mahkamah Agung memberikan ruang untuk hadirnya konsultasi hukum gratis dan template mengajukan upaya hukum.

Syamsul menyatakan, pemenuhan hak difabel di sektor peradilan ini tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri saja. Namun, perlu kolaborasi berbagai pihak.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor      : Ajiwan Arief

           

The subscriber's email address.