Lompat ke isi utama
poster diskusi ULD di Kalimantan Selatan

Menggagas ULD Pendidikan Di Kalimantan Selatan

Solider.id – Menjamin pendidikan yang berkeadilan bagi semua anak termasuk anak Difabel merupakan sebuah kewajiban. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, M. Yusuf Efendi ketika membuka diskusi terfokus (FGD) daring pada Jumat (23/10).

FGD yang digagas oleh Forum Komunikasi Pendidikan Inklusif (FKPI) ini mengambil judul “Urgensi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan Untuk Pengembangan Pendidikan Inklusif di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan”. Dalam sambutannya, Kepala Dinas mengharapkan diskusi yang dilaksanakan bisa memberikan hasil yang akan menjadi referensi dalam mengambil kebijakan terkait pendidikan inklusi.

Sementara itu, Eka Prastama Widiyanta pemateri dari Institut Inklusif Indonesia (I3) menyatakan bahwa saat ini kebijakan sudah banyak dibuat, tantangannya bagaimana tataran pelaksanaan kebijakan hingga ke akar rumput.

“Saat ini di Indonesia masih ada jeda antara kebijakan dan implementasi pendidikan inklusif, misalnya jeda yang terkait kualitas guru, sarana prasarana pendukung juga pemahaman mengenai hak Difabel di masyarakat. Sayangnya jeda ini masih cukup lebar,” jelas pegiat Difabel ini.

Oleh karena itu dia menguraikan pentingnya keberadaan ULD bidang pendidikan di Kalimantan, seperti yang sudah ada di daerah lain seperti di Sidoarjo, Kota Salatiga dan Yogyakarta. Ditambahkannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 fungsi ULD meningkatkan kompetensi stakeholder pendidikan, pendampingan kepada anak Difabel, menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang dibutuhkan, menyediakan data dan informasi tentang Difabel, menyediakan layanan konsultasi serta meningkatkan kerjasama antarpihak.

Dalam mendukung keberadaan ULD bidang pendidikan, peran perguruan tinggi penting. Oleh karena itu, FGD ini juga pembicara Dosen Pendidikan Luar Biasa (PLB) Universitas Lambung Mangkurat yaitu Amka dan Utomo. Dalam paparannya Amka mengingatkan lagi bahwa pendidikan inklusif merupakan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, sehingga pelaksanaannya merupakan kewajiban bersama, dan pemahaman mengenai Undang-Undang ini perlu diperkuat. Sementara itu Utomo lebih fokus berbicara peran perguruan tinggi sebagai pusat sumber dalam melaksanakan pendidikan inklusif.[]

 

Reporter: Ida Putri

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.