Lompat ke isi utama

Mendorong Inisiatif Pemantauan Pemenuhan Hak Difabel

Solider.id – Di Indonesia sudah ada beragam kebijakan untuk pemenuhan hak Difabel, namun apakah kebijakan tersebut sudah menjamin terpenuhinya hak Difabel? Pertanyaan ini menjadi kunci terbentuknya inisiasi jaringan pemantauan hak Difabel. Pegiat Difabel dengan dukungan dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) mengadakan pertemuan daring pada Sabtu (24/10). Pertemuan ini dihadiri oleh pegiat dari Organisasi Difabel (DPO) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), serta bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai inisiasi ini.

 

Dimulai sejak medio 2018

Ada 13 pegiat Difabel yang menginisiasi jaringan pemantauan hak Difabel ini. Mereka telah memulainya sejak medio 2018 lalu. Jaringan ini juga sudah merancang Disability Rights Instrument (DRI) selama kurun waktu 2018-2019. DRI ini juga sudah aktif didiskusikan di tingkat kementerian/Lembaga terkait agar selaras dengan dokumen lain seperti Rencana Induk Pembangunan Inklusi Disabilitas (RIPID) yang tengah digarap Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/BAPPENAS), ataupun dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang disusun dibawah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Muhammad Joni Yulianto menyatakan bahwa saat ini dokumen DRI sedang berada dalam tahap penyempurnaan.  Saat ini juga sudah tersusun Buku Panduan Monitoring DRI. Ke depannya instrumen pemantauan yang dihasilkan ini bisa menjadi panduan bagi DPO, masyarakat sipil lainnya dan pemerintah dalam mengembangkan inisiatif pemantauan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak Difabel.

“Indikator yang sedang disusun ini relevan untuk memonitor pemenuhan hak Difabel. Jika kita kaitkan dengan perkembangan terakhir misalnya dalam Undang-undang Cipta Kerja. Dan ternyata undang-undang ini justru menciderai ruh Difabel yang tertuang dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016. Sehingga dalam konteks ini  pemantauan menjadi penting dalam hal kesesuaian antar kebijakan,” jelas pegiat Difabel yang menjadi salah satu inisiator DRI ini.

 

Formasi Disabilitas

Sementara itu, Hari Kurniawan memaparkan mengenai tawaran jaringan pemantauan bersama yang diusulkan oleh para inisiator gerakan ini. Dia memperkenalkan Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas). Forum ini  berfokus untuk menginisiasi pemantauan, juga memberikan penguatan kapasitas bagi para pihak yang akan melaksanakan pemantauan, melakukan analisis dan diseminasi laporan pemenuhan hak Difabel di Indonesia.

“Dalam melakukan pemantauan, kita tidak melulu berpatokan pada aspek negatifnya saja. Tetapi kita juga aspek-aspek positif seperti adanya praktek-praktek baik yang sudah dilaksanakan di lapangan,” jelas pegiat Difabel asal Jawa Timur ini.[]

 

Reporter: Ida Putri

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.