Lompat ke isi utama
beberapa pelanggaran bagi orang dengan gangguan jiwa di CRPD

Situasi Hukum Difabel Psikososial di Indonesia

Solider.id - acara diskusi tematik ke - 4 Temu Inklusi Tahun 2020 mengangkat tema “Mengenal Hambatan Hak Asasi Manusia Orang dengan Disabilitas Psikososial". Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tanggal 23 Oktober 2020 Sarli Zulhendra advokat Sigab Indonesia, Yeni Rosa Damayanti dari Perhimpunan Jiwa Sehat, dan Hisyam Ikhtiar peneliti LBH Masyarakat.

Sarli Zulhendra mula-mula menjelaskan kerangka naratif perlindungan hak-hak difabel psikososial di Indonesia. Perlindungan fundamental bagi difabel psikososial terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut diantaranya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1).

Pasal 27 ayat (1) misalnya berbunyi “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan  pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya”. Itu artinya, difabel psikososial memiliki kedudukan hukum yang sama dengan warga negara yang lain di Indonesia.

Perlindungan itu juga dapat ditemukan dalam aturan terkait seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 36 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan aturan-aturan lainnya. Namun, ada kritik tersendiri dari Sarli terhadap UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 32 sampai Pasal 34 yang menyalin ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai difabel psikososial. Ketentuan ini layak untuk mendapat kritik, karena memungkinkan difabel psikososial untuk ditempatkan dibawah pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan.

Menurut Sarli, pada prakteknya, bukan hanya proses hukum yang menempatkan difabel psikososial menjadi tidak cakap hukum, tetapi juga ada kontribusi proses sosial. Hal-hal seperti orang dengan psikososial yang dipasung, ditelantarkan, dimasukkan ke panti yang minim fasilitas dan tanpa program juga terlibat dalam proses peminggiran difabel psikososial. Selain itu, hal ini juga didukung dengan kuatnya Stigma tidak cakap hukum yang diberikan oleh lembaga keuangan atau bahkan instansi pemerintah.

Sarli melanjutkan, dalam konteks peradilan pidana, pembahasan mengenai kecakapan hukum difabel psikososial ini berhubungan dengan eksistensi Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini berkaitan dengan apabila ada seorang difabel psikososial yang menjadi tersangka dalam proses hukum pidana. Menurut pasal tersebut, seorang difabel psikososial dapat terbebas dari tuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya, selama ia dapat dibuktikan bahwa ia memiliki kondisi difabel psikososial.

Sementara itu, Sarli memiliki pengalaman melibatkan seorang difabel psikososial sebagai saksi dalam peradilan pidana. Menurutnya, difabel psikososial dapat memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan.

Ranah peradilan perdata justru lebih problematik. Ini berkaitan dengan eksistensi Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat menempatkan difabel psikososial dibawah pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan.

Hisyam Ikhtiar peneliti LBH Masyarakat, memaparkan hasil riset LBH Masyarakat selama tahun 2015 hingga tahun 2018 mengenai penetapan-penetapan yang membuat difabel psikososial hidup dibawah pengampuan. Dari data yang dihimpun LBH Masyarakat, terdapat 49 penetapan pengadilan diseluruh Indonesia yang menetapkan difabel psikososial dibawah pengampuan.

Ada beberapa kritik terhadap 49 penetapan yang ditemukan oleh LBH Masyarakat tersebut. Kritik pertama yakni perihal alat bukti yang disampaikan kehadapan hakim. Misalnya saja temuan LBH Masyarakat mengatakan bahwa mayoritas alat bukti surat yang dihadirkan ke pengadilan berupa resep obat dan surat rujukan rumah sakit. Sedangkan, untuk alat bukti saksi, justru mayoritas tetangga dari difabel psikososial yang dihadirkan ke pengadilan.

Menurut Hisyam alat bukti yang dihadirkan tidak relevan. Kemudian, kritik lain yang muncul adalah mayoritas kasus pengampuan tersebut, menjadikan saudara dari difabel psikososial menjadi wali difabel psikososial. Ini biasanya didasari atas motif ekonomi.

Selain itu, penetapan pengampuan terhadap difabel psikososial dilakukan dalam waktu yang cukup cepat. Bahkan, rata-rata penetapan itu ditetapkan kurang dari seminggu. Padahal, ini berkaitan dengan kehidupan seseorang, karena setelah ditempatkan dibawah pengampuan, seorang difabel psikososial tidak dapat mengajukan permohonan untuk terbebas dari pengampuan.

Risnawati Utami Komite UNCRPD yang turut hadir sebagai penanggap dalam diskusi tersebut berpendapat bahwa ini disebabkan oleh rezim “Substitution Decicion Making” yang masih dianut oleh Indonesia. Dalam rezim ini, difabel psikososial dianggap tidak cakap hukum, sehingga harus diwakili oleh orang lain.

Menurut Risnawati, seharusnya Indonesia menerapkan konsep “supported decicion making”, dimana difabel psikososial mendapatkan dukungan untuk menentukan keputusannya sendiri. Konsekuensinya, negara harus menyediakan dukungan difabel psikososial untuk mengambil keputusan. Rezim pemikiran ini telah diterapkan di negara lain seperti Australia.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.