Lompat ke isi utama
presentasi dari HWDI tentang RUU KK dan perspektif difabel

RUU Ketahanan Keluarga menurut Kacamata Perempuan Difabel

Solider.id – Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) bertujuan sebagai upaya perlindungan dan dukungan oleh Pemerintah bagi keluarga Indonesia agar tangguh dan mandiri. RUU ini juga   untuk menjawab urgensi diterbitkannya suatu lex specialist (asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum) yang mengatur urusan keluarga secara holistic dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, karena peraturan perundang-undangan selama ini dinilai hanya mengatur urusan keluarga secara parsial. Namun, bagaimana RUU KK ini dilihat dari sudut pandang perempuan difabel.

Maulani Rotinsulu selaku ketua Himpunan Wanita Difabilitas Indonesia (HWDI) menjelaskan beberapa pasal dalam RUU KK tentang difabel.

“Pasal 36 tentang bantuan rumah tidak layak huni dan salah satu penerimanya adalah difabel, pasal 52 tentang kepemilikan dokumen legalitas keluarga difabilitas, pasal 73 tentang difabel masuk dalam kerentanan keluarga yang membutuhkan tindakan pencegahan, lalu pasal 90 RUU ini memasukkan keluarga difabel ke dalam kelompok kerentanan khusus bersama dengan kelompok yang dianggap menghadapi permasalahan secara sosial,” ucap Maulani

Menurutnya ada pasal-pasal di RUU KK yang janggal bagi perempuan difabel:

  1. Pasal 25 : Pembagian tugas dan kewajiban antara suami dan istri, seharusnya menjadi kesepakatan antara dua belah pihak; sangat penting bagi keluarga difabel untuk menyepakati kesetaraan perlakuan dan penerimaan satu sama lain.
  2. Pasal 26 : Hak untuk memperoleh keturunan, yang sering digunakan sebagai alasan untuk menceraikan atau poligami bilamana opsi yang ada dalam pasal tersebut tidak terjangkau oleh pasangan suami istri, terlebih istri yang menjadi difabel.
  3. Pasal 29 : Kebijakan tentang cuti melahirkan 6 bulan yang melanggengkan kesenjangan pembedaan dan membatasi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, fasilitasi pengasuhan anak dilingkungan kerja adalah bentuk aksesibilitas untuk kesamaan kesempatan.
  4. Paragraf 5 di RUU KK : Melanggar hak atas memperoleh keturunan bagi orang-orang yang tidak mampu atau tidak mau menikah.
  5. Pasal 70 : Profesi konsultan keluarga dan persyaratannya, akan membuat keluarga tidak  menghargai pengalaman hidup orangtua yang dituturkan secara turun menurun, konsultasi ketahanan keluarga mematikan dinamisasi sebuah kelompok terkecil dalam masyarakat.
  6. Pasal 80 (a) : Memastikan beban akibat perceraian ada di pihak perempuan; (b) tanpa memastikan adanya sanksi atas pengingkaran kewajiban menafkahi.
  7. Pasal 82 : Penagihan paksa tidak mengatur kondisi standar ketidakmampuan penafkah.
  8. Pasal 100 : Unit donor air susu ibu, dengan segala peraturannya bagaimana perbandingan unit donor air susu ibu dengan unit donor darah, mempertimbangkan asal usul pendonor terutama agama, membutuhkan sertifikat untuk donor air susu ibu.
  9. Pasal 128 : Kewenangan Pusat Layanan Ketahanan Keluarga, melanggar privasi keluarga dan berpotensi campur tangan atas cara kehidupan sebuah keluarga, dan berpotensi penilaian atau penghakiman massa.
  10. Hal-hal yang tidak terkonsep secara jelas dalam UU, berpotensi dikembangkan tidak sesuai harapan pada peraturan turunannya.

Adapun usulan usulan yang disampaikan Maulani untuk beberapa pasal janggal tersebut , yakni :

  1. Tidak melanggengkan kelompok atau keluarga difabel dalam kategori kelompok keluarga bermasalah, karena menurutnya selama ini difdabel termasuk dalam kelompok bermasalah.
  2. Menempatkan prinsip kesepakatan fungsi dan tanggung jawab antara suami dan istri, menjadi alat penyesuaian yang akomodatif bagi kesetaraan dalam keluarga.
  3. Hak anggota keluarga tidak mengakui hak atas berpendapat dan memutuskan kehendak atas diri sendiri, berpotensi pelanggaran hak kesehatan reproduksi atas anak perempuan difabel, ini usulan yang ada dalam pasal 16.
  4. Mekanisme dengar pendapat sebaiknya dua arah antara orangtua dan anak, karena dalam pasal 99 untuk dengar pendapat hanya dari orangtua.
  5. Pendidikan ketahanan keluarga harus memperhitungkan penyesuaian gaya hidup berbeda atau bervariasi untuk memastikan keluarga akomodatif atas pola asuh dan tumbuh kembang anak, terutama anak difabel.
  6. Karena RUU KK juga mencakup difabel, maka harus memasukkan asas aksesibilitas dan penyediaan akomodasi yang layak.[]

 

Reporter: Oby Achmad

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.