Lompat ke isi utama
suasana diskusi online bahas risete perempuan difabel

Riset Berbasis Gender, Difability, dan Inclusion

Solider.id –     Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak (Sapda) membuka ruang riset untuk perempuan difabilitas, perempuan dengan keluarga difabilitas, atau ibu dari anak-anak difabilitas untuk menjadi peneliti. Pelaksanaan riset ini dimulai dari bulan November 2019, dengan 24 peneliti terpilih.

Direktur Sapda, Nurul Saadah Andriani menuturkan konsep-konsep inklusi sosial berperspektif gender dan difabilitas sebagai alat untuk menilai sebuah keadilan dan kesetaran terhadap perempuan dan perempuan difabilitas.

“Sebenarnya itu menjadi latar belakang, dimana perempuan dan perempuan difabilitas  harus membuat sebuah kajian dari kacamata mereka,” ucap Nurul

Pada catatan kritis atas sebuah situasi, keadilan sering kali tidak tergapai oleh perempuan difabilitas dan perempuan yang mempunyai anak difabilitas, keadilan bagi semua orang sering kali mengabaikan perempuan difabilitas, kesamaan hak sering kali mengabaikan tentang kebutuhan adanya kesetaraan, dan inklusi sosial sering kali gender blind atau tidak memperhatikan isu perempuan difabilitas sebagai bagian penting disamping keberagaman itu sendiri.

“Bagaimana sebetulnya sudut pandang keadilan dan kesetaraan, itu diteropong dari isu gender dan difabilitas, karena begitu diteropong kita bisa melihat tonggak-tonggak yang harus diletakkan untuk memastikan bahwa perempuan difabilitas dan perempuan dengan anak difabilitas itu bisa mendapatkan keadilan,” ujarnya

Membahas  inklusi sosial akan berkaitan dengan keberagaman dan interaksi sosial, dan mekanisme dari keberagaman itu bisa membuka dan mendukung. Namun, menurutnya inklusi sosial terkadang belum mempertimbangkan kebutuhan dan persoalan-persoalan khusus untuk perempuan difabilitas dan perempuan dengan anak difabilitas.

“Di dalam konsep inklusi sosial yang lain, juga mempunyai peran penting yang berkaitan dengan peran sosial bagi perempuan difabilitas, peran sosial ini bukan hanya diruang publik tapi juga di ruang-ruang domestik,” tukasnya

Ia berharap riset ini bisa dikembangkan, dan akan didukung oleh riset-riset yang akan dibuat, dilaksanakan oleh para perempuan dan perempuan difabilitas dari kacamata mereka, dengan kapasitas-kapasitas yang mereka miliki dari semua latar belakang mereka.

Nyimas Aliah, asisten deputi perlindungan hak perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KkemenPPPA) mengapresiasi Sapda yang telah memberikan hal baru tentang perempuan difabilitas dan perempuan dengan keluarga difabilitas.

“Kalaun berbicara kekerasan terhadap perempuan difabilitas, saya pikir ibu dari perempuan difabilitas itu mengalami multidiskriminasi atau kekerasan. Ini adalah salah satu strategi affirmative action yang baik untuk mendorong keterlibatan penuh pada kelompok yang sering kali diragukan kapasitasnya, terutama pada banyak pihak untuk mengubah mindset para pengambil keputusan bahwa perempuan difabilitas juga harus diperhitungkan keberadaannya,” tutur Nyimas

Dalam penyusunan dana alokasi khusus untuk layanan perempuan dan anak korban kekerasan, ia meminta secara eksplisit bahwa perempuan dan anak difabilitas karena mereka mempunyai kekhususan atau perlindungan yang tidak sama dengan nondifabel.

“Jadi yang dilakukan Sapda menjadi supporting bagi kami dalam memperjuangkan keadilan dan juga inklusi di semua bidang, terutama untuk perempuan difabilitas dan anak difabilitas,” ujarnya

Dalam pemenuhan hak difabilitas, sering kali pihak pemangku kepentingan memerlukan data dan pengetahuan akan situasi kondisi kebutuhan difabilitas, untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dari penelitian agar suara-suara difabilitas dapat terdengar, yang selama ini difabilitas hanya sebagai objek saja dari program dan kebijakan namun sebagai subjek dalam pelaksanaannya.

Ada 5 visi misi dari arahan Presiden agar dilaksanakan KemenPPPA yaitu :

  1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan wirausaha perempuan
  2. Peningkatan partisipasi peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan
  3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
  4. Penurunan pekerja anak
  5. Penurunan perkawinan usia anak

“Adapun visi yang akan dicapai KemenPPPA tahun 2020 sampai 2024 yaitu perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga berkualitas, Indonesia maju,” imbuhnya.[]

 

 Reporter: Oby Achmad

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.