Lompat ke isi utama

Minim Partisipasi Difabel dalam Pembentukan UU Cipta Kerja

Solider.id - Senin 12 Oktober 2020, kelompok difabel yang tergabung dalam Jaringan Penyandang Disabilitas Tolak Undang-Undang Cipta Kerja 2020, menyampaikan keberatannya atas ketiadaan partisipasi difabel dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Fajri Nursyamsi, salah satu anggota Jaringan, menyampaikan bahwa penolakan ini di dasari atas sepuluh alasan, yang mana salah satunya terkait minimnya keterlibatan difabel dalam penyusunan UU Cipta Kerja.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan melalui platform Zoom ini, Fajri menjelaskan bahwa kelompok atau organisasi difabel tidak pernah diperhitungkan dan dilibatkan sejak awal proses pembahasan. Padahal, substansi RUU Cipta Kerja sangat relevan dan akan berdampak terhadap kehidupan para difabel.

Sebelumnya, organisasi difabel telah mengajukan upaya agar dapat terlibat dalam proses pembahasan. Namun begitu, usulan yang diajukan terbukti tidak diakomodir dalam draft terakhir yang terpublikasi di masyarakat 1 hari sebelum Sidang Paripurna DPR pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU dilaksanakan.

Adapun usulan yang diajukan oleh organisasi penyandang disabilitas adalah inisiatif mandiri penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pembahasan”. Terang Fajri 12/10.

Bahrul Fuad, aktivis difabel yang saat ini juga menjabat sebagai komisioner Komnas Perempuan, turut serta menyatakan sikapnya terkait minimnya keterlibatan organisasi difabel dalam penyusunan proses legislasi. Menurut Bahrul Fuad, menyelenggarakan konsultasi publik dan melibatkan difabel dalam proses penyusunan undang-undang merupakan kewajiban DPR. Sebabnya, kelompok difabel selama ini masih cukup asing dengan isu omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja.

Minimnya keterlibatan difabel dalam proses penyusunan regulasi ini berefek pada munculnya ketentuan-ketentuan yang tidak selaras dengan gerakan difabel saat ini. Seperti misalnya masih digunakannya istilah “cacat” dan penghapusan perlindungan bagi difabel untuk memperoleh aksesibilitas dalam gedung.

Pengabaian partisipasi difabel ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan yang dilanggar diantaranya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.