Lompat ke isi utama
Peserta Konferensi Pers Tolak UU Cipta Kerja

Menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Abaikan Hak Difabel!

Solider.id - Pada 5 Oktober 2020, DPR dan Presiden resmi menyepakati untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja dibentuk di tengah penolakan besar dari masyarakat. Difabel sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara Indonesia, memiliki kedudukan yang setara untuk menyatakan sikap karena UU ini juga akan mengikat warga difabel didalamnya.

 

Masyarakat gencar menyuarakan penolakan atas disahkannya UU Cipta Kerja. Demo di mana-mana, media sosial juga begitu ramai dengan penolakan-penolakan masyarakat Indonesia. Sementara pemerintah seperti menutup mata dan mulut dengan adanya penolakan keras ini. Difabel, sebagai kelompok yang turut terpapar dampak dari undang-undang cipta kerja, tentunya juga ikut bersuara.

Kelompok atau organisasi difabel tidak pernah diperhitungkan dan dilibatkan sejak awal proses pembahasan, padahal substansi RUU Cipta Kerja sangat relevan dan akan berdampak terhadap kehidupan difabel. Sebagaimana diungkapkan oleh Nurul Saadah, dari Sentra Advokasi Perempuan dan Anak (SAPDA) Yogyakarta pada Konferensi Pers Jaringan Difabel Indonesia Tolak Undang-undang Cipta melalui Aplikasi Zoom (12/10).

 

Undang-undang Cipta Kerja tidak terharmonisasi dan singkron dengan Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, UU Cipta Kerja telah melakukan “kejahatan epistemik” dengan masih mengusung istilah cacat bagi difabel. Paradigma cacat tersebut sangat bertentangan dengan gerakan masyarakat difabel yang selama ini mengusung terciptanya cara pandang terhadap difabel model sosial dan hak asasi manusia yang melihat difabel sebagai akibat dari opreasi masyarakat dan tidak dipenuhinya hak-hak difabel. Penyebutan istilah “cacat” sebagaimana tercantum dalam revisi Pasal 46 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; revisi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; penambahan Pasal 153 serta 154a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan penjelasan dari revisi Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, merupakan bentuk pengabaian dari ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang menyatakan bahwa, “Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UU ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini”. Selain itu, penggunaan istilah “cacat” juga bertentangan dengan semangat yang dibangun dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Right of Person with Disabilities) yang sudah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011.

Difabel sudah seharusnya merasa tidak diperhitungkan, tidak dilibatkan, dan tidak dipedulikan dengan adanya UU Cipta Kerja ini. Selain menggunakan istilah cacat, bahkan UU Cipta Kerja juga menambahkan  satu syarat yang dapat menjadi alasan bagi pemberi kerja untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, yaitu tercantum dalam revisi Pasal 154A huruf l UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa “Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan : l. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan”. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut adalah diskriminatif, dapat merugikan difabel, dan jauh dari semangat mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif, karena seseorang yang menjadi difabel dalam dunia pekerjaan seharusnya masuk dalam skema program kembali bekerja, seperti dialihkan ke pekerjaan lain atau penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk mendukungnya tetap dapat bekerja tanpa hambatan.

Nurul Saadah menambahkan, "Sebetulnya ada anggota DPR yang dulu juga membahas undang-undang 8 tahun 2016. Tapi kemudian sangat disayangkan sekali, saat anggota dewan tersebut ketika membahas UU Cipta Kerja ini, tidak memasukkan pasal-pasal yang sangat penting di UU 8 tahun 2016 dan masih menggunakan istilah cacat juga. Jadi menurut saya, ini bukan hanya pengabaian, tapi ini juga penghianatan dari wakil rakyat kita."

Ada beberapa tujuan dari konferensi pers jaringan difabel menolak UU Cipta Kerja itu. Seperti yang diungkapkan oleh Fajri Nur Syamsi, "Tujuan acara ini adalah untuk mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Pembatalan UU Cipta Kerja 2020 dalam waktu 14 hari dihitung dari tanggal 12 Oktober hari ini. Meminta pertanggungjawaban kepada 9 (Sembilan) fraksi di DPR dalam bentuk penjelasan tertulis kepada publik mengenai pengabaian kelompok penyandang disabilitas dalam pembahasan dan tidak dicantumkannya UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai Undang-Undang  yang terkena dampak. Harapannya juga pemerintah memproduksi materi/ Undang-Undang yang aksesibel untuk ditelaah oleh penyandang disabilitas. Mengajukan Uji Materiel  (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi. Mengentikan Tindakan kekerasan baik dari demonstran maupun aparat karena itu dapat menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas”.[]

 

Reporter : Nabila May Sweetha

 Editor     :  Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.