Lompat ke isi utama
suasana rapat dengar pendapat raperda Bogor

Selangkah Lagi Hadirnya Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Difabel Kota Bogor

Solider.id, Bogor  - Rapat Dengar Pendapat (RPD) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap masyarakat difabel di Kota Bogor sudah dilaksanakan dengan mengundang berbagai pihak. Ketua pansus, Said Mohammad Mohan memimpin langsung rapat dengar pendapat.

Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pansus DPRD) menyelenggarakan rapat untuk mendapatkan saran dan pendapat atas draf naskah raperda. Dalam acara tersebut hadir dari unsur organisasi difabel, pemerhati difabel, para difabel, para orang tua dan guru sekolah luar biasa, serta Yayasan Satu Keadilan (YSK)  sebagai organisasi masyarakat sipil pendamping organisasi difabel Perkumpulan Pemyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) - DPC Kota Bogor.

Disampaikan Syamsul Alam Agus, Sekretaris YSK melalui catatan hasil rapat dengar pendapat tersebut, menyampaikan bahwa raperda perlindungan bagi masyarakat difabel Kota Bogor memuat 125 Pasal yang terbagi dalam 15 Bab.

“Terdapat materi yang tumpang tindih bahasan sehingga tidak fokus pada tujuan dari raperda yaitu perlindungan,” ungkapnya.

Dalam draf raperda sudah menujukan adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak difabel, akan tetapi perlindungan untuk lansia difabel belum tertuang dalam naskah. Dari duapuluh dua jenis hak masyarakat difabel yang diatur dalam raperda ini, sekitar tujuh puluh persen berkaitan dengan pelayanan publik dan sisanya berkaitan dengan hak sipil, politik serta hak internum (Hak individual)

Hasan Basri, Ketua DPC PPDI Kota Bogor berharap masukan dalam rapat tersebut tidak hanya dalam bentuk catatan, tetapi betul-betul dalam pelaksanaannya. Seperti aksesibilitas yang secara pembangunan masih perlu pembenahan agar akses dan ramah difabel.

Untuk mengoptimalkan layanan publik diperlukan pengawasan. Para penyelenggara dapat diawasi oleh lembaga negara seperti lembaga negara Ombudsman. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik yang diterimanya.

“Setiap substansi dalam perda tersebut tidak akan efektif tanpa adanya pengawasan di lapangan,” kata Agus Syamsul Alam. SH, Advokasi hukum DPC PPDI Kota Bogor 

Ia menambahkan, masyarakat difabel dalam konteks berhadapan dengan hukum juga harus dipertimbangkan termasuk dari segi wawasannya. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan mengawasan di lapangan, ia mencontohkan kuota kerja pada difabel yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bagaimana kuota tersebut betul-betul dapat terpenuhi menjadi hak masyarakat difabel pencari kerja.

Dalam draf naskah raperda yang sudah ada, pengawasan guna menjamin implementasi regulasi tersebut belum tercantum. Namun  untuk fungsi tersebut akan dibentuk Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas (KPPD).[]  

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.