Lompat ke isi utama

UU Cipta Kerja Diskriminatif terhadap Difabel

Solider.id - Kelompok difabel yang tergabung dalam Jaringan Penyandang Disabilitas Tolak Undang-Undang Cipta Kerja, menyatakan penolakannya terhadap UU yang disahkan tanggal 5 Oktober 2020 tersebut. Musababnya, dalam UU Cipta Kerja, ditemukan ketentuan-ketentuan yang bersifat diskriminatif terhadap difabel.

Fajri Nursyamsi, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang juga tergabung dalam jaringan, menyatakan bahwa salah satu ketentuan yang diskriminatif adalah masih ditemukannya penggunaan kata “cacat” untuk menyebut difabel dalam undang-undang ini. Fajri menjelaskan, penggunaan kata “cacat” telah bertentangan dengan semangat yang diusung oleh gerakan difabel saat ini yang mengusung konsep model sosial. Istilah “cacat” juga berlawanan dengan semangat yang dibawa Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

“UU Cipta Kerja telah melakukan kejahatan epistemik dengan masih mengusung istilah cacat bagi penyandang disabilitas”. Tegas Fajri 12/10.

Slamet Thohari, dosen difabel Universitas Brawijaya yang tergabung dalam jaringan, juga menjelaskan bahwa di undang-undang tidak ditemukan istilah penyandang disabilitas atau difabel. “kami sudah search dengan mengetikan kata disabilitas, namun yang kami temui adalah penggunaan istilah cacat”. Ungkap laki-laki yang kerap disapa Amex ini.

Isu lain yang menjadi fokus perhatian Jaringan Penyandang Disabilitas Tolak Undang-Undang Cipta Kerja, yakni dihapusnya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung melalui pengundangan UU Cipta Kerja. Pasal itu merupakan bentuk pelindungan negara terhadap hak difabel untuk mendapatkan aksesibilitas dalam bangunan Gedung. Bahkan Pasal itu sudah melahirkan peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kemudahan Bangunan Gedung, yang mengatur lebih rinci implementasi dari penyediaan aksesibilitas bagi difabel.

Selain itu, Pasal 27 ayat (2) UU Bangunan Gedung menjadi rujukan dari ketentuan dalam Pasal 98-100 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya sudah dibentuk peraturan pelaksanaannya dalam bentuk PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

“Argumentasi bahwa ketentuan mengenai persyaratan kemudahan bagi penyandang disabilitas akan diatur dalam PP, sesuai dengan penambahan Pasal 37A UU Bangunan Gedung dalam UU Cipta Kerja, adalah tidak tepat karena dengan memindahkan ketentuan dari UU ke PP, maka telah menurunkan makna dari ketentuan itu dari jaminan HAM menjadi ketentuan yang bersifat administrative”. Terang Fajri Nursyamsi dalam pembacaan sikap jaringan melalui Zoom.

Penghapusan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung juga akan berefek pada pekerja difabel. dimana pekerja difabel kemudian tidak akan mendapatkan akomodasi yang layak.

Selain itu, UU Cipta Kerja mereduksi makna akomodasi yang layak bagi difabel hanya sebatas infrastruktur. Bahkan, dalam UU Cipta Kerja  hal itu hanya diwajibkan penyediaannya kepada rumah sakit, tidak di tempat kerja yang merupakan tempat paling penting untuk menjamin terpenuhinya hak atas pekerjaan bagi difabel.

 Ketentuan lain yang bersifat diskriminatif juga dapat dijumpai dalam pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja. Dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa pemberi kerja dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila “pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan”. Alih-alih memberi solusi bagi difabel korban kecelakaan kerja, UU Cipta Kerja justru mengabaikan perlindungan bagi korban kecelakaan kerja.

Syarat sehat jasmani dan rohani yang kerap kali menghambat difabel dalam mengakses pekerjaan dan jabatan public juga masih tertera dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ada pun kuota afirmasi sebesar 1% di perusahaan swasta dan 2% di instansi pemerintah bagi pekerja difabel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016, tidak dicantumkan dalam UU Cipta Kerja.

Nurul Saadah dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (Sapda), menambahkan bahwa UU Cipta Kerja memiliki kelemahan lain, yakni tidak mengatur mekanisme perlindungan bagi perempuan difabel korban kekerasan seksual. “Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur mekanisme pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap pekerja perempuan khususnya perempuan penyandang disabilitas”. Terang Nurul.

Nurul melanjutkan, salah satu tujuan dari UU Cipta Kerja adalah untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha bagi masyarakat umum termasuk jenis usaha kecil menengah dan koprasi. “namun Undang-Undang Cipta Kerja 2020 ini, justru meninggalkan kepentingan penyandang disabilitas dengan sama sekali tidak mencantumkan point-point yang bisa memudahkan penyandang disabilitas untuk berusaha sebagaimana tercantum dalam UU no 8 tahun 2016 perihal penyandang disabilitas, pasal 56-60. “. Pungkas Nurul.

Muhammad Joni Yulianto dari Sigab Indonesia yang hadir dalam release tersebut, mengatakan bahwa DPR terlalu menyederhanakan isu pekerja. “mereka tidak berpikir bahwa pekerja juga terdiri dari perempuan dan difabel”. Ungkap laki-laki yang sedang mengikuti proses pencalonan anggota Ombudsman ini.

Menurut Joni, Pemerintah harus segera merespon situasi yang sedang berkembang saat ini. Misalnya, pemerintah harus merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan Perpu.

Berdasarkan adanya ketentuan-ketentuan yang diskriminatif tersebut, Jaringan Penyandang Disabilitas Tolak Undang-Undang Cipta Kerja mengajukan lima tuntutan. Pertama, mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk membatalkan UU Cipta Kerja dalam waktu 14 hari terhitung dari 12 Oktober 2020. Kedua, meminta pertanggungjawaban kepada 9 (Sembilan) fraksi di DPR dalam bentuk penjelasan tertulis kepada publik mengenai pengabaian kelompok difabel dalam pembahasan dan tidak dicantumkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai Undang-Undang  yang terkena dampak.

Ketiga, mendesak Pemerintah dan DPR untuk mempublikasikan materi-materi terkait dengan UU Cipta Kerja yang aksesibel, baik audio maupun visual, bagi difabel. Keempat, menghentikan tindakan kekerasan baik dari demonstran maupun aparat karena itu Tindakan melanggar hukum dan berpotensi menyebabkan seseorang mengalami kondisi difabel. Kelima, mengajak kepada seluruh elemen organisasi difabel untuk Bersatu mengajukan uji materiil (Judicial Review) UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.