Lompat ke isi utama
ilustrasi tentang UU Cipta kerja

Pemenuhan Hak Kerja Difabel Semakin Mundur

Solider.id - Undang-Undang Cipta Kerja 2020 telah diresmikan pemerintah bersama presiden pada 5 Oktober kemarin. Sayang, dalam perundangan yang baru saja diputuskan tersebut terdapat poin-poin yang dinilai kurang tepat, bahkan menjadi langkah mundur dalam bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak kerja yang mengikat para pekerja dari kalangan masyarakat difabel.

Beberapa poin pada Undang-Undang Cipta Kerja 2020 masih berlawanan, tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Istilah kata ‘Cacat’ masih dipergunakan didalamnya, ada pelanggaran perlindungan dan jaminan bagi masyarakat difabel dalam bekerja, dan tidak menjamin aksesibilitas di lingkungan kerja, tiga poin ini yang kemudian mengundang reaksi para penggerak isu difabel di tanah air.

Tiga poin UU Cipta Kerja 2020 yang tidak ramah difabel

Undang-Undang Cipta Kerja 2020 masih menggunakan istilah cacat yang sangat bertentangan dengan pergerakan para difabel yang selama ini berupaya menciptakan cara pandang terhadap masyarakat difabel. Dan bertentangan juga dengan semangat yang dibangun dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Right of Person with Disabilities) yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Undang-Undang Cipta Kerja 2020, pasal 154A membolehkan memecat pegawainya yang mengalami kedifabelan akibat dari kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas melarang hal itu.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 tentang Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

(a) memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; (b) memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; (c) memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; (d) tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; (e) mendapatkan program kembali bekerja; (f) penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; (g) memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan (h) memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Undang-Undang Cipta Kerja 2020 tidak menjamin aksesibilitas di lingkungan kerja. Aksesibilitas hanya dilihat dari aspek fisik atau infrastuktur. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, aksesibilitas adalah segala kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan.

Fasilitas bagi masyarakat difabel juga tidak dapat direduksi pada fasilitas infrastruktur, tetapi juga mencakup pelayanan dan fasilitas lain, bentuknya akan sangat berbeda antara individu difabel yang satu dengan yang lainnya. Selain penyelenggaraan tersebut diwajibkan di rumah sakit seperti yang sudah diterapkan saat ini, tempat kerja juga merupakan lokasi terpenting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja bagi masyarakar difabel.

Mendengar poin-poin yang dinilai bertentangan dengan hak-hak pekerja difabel, mengundang respon tersendiri dari beberapa individu difabel yang berstatus sebagai pekerja atau karyawan. Mereka secara langsung yang nantinya akan merasakan efek atau imbas dari kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut.

“Was-was juga kalau sampai benar undang-undang tersebut realisasikan,” ucap Anto difabel pengguna kursi roda, yang saat ini bekerja di salah satu perusahaan bidang telekomunikasi.

Senada dengan Anto, Nunik pun menilai yang sama. Meski baru memahami selintas, dirinya merasa ada pendiskriminasian lagi yang akan dirasakan oleh para tenaga kerja difabel dalam mengakses bidang pekerjaan.

Karyawati difabel daksa amputasi tangan kanan ini, menyampaikan pendapatnya terkait poin kecelakaan kerja yang dapat berujung pemutusan hubungan kerja. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan ulang dan menyingkronkan dengan peluang kouta kerja satu persen hingga dua persen untuk masyarakat difabel yang belum seluruhnya terpenuhi.

“Banyak syarat kerja yang masih berbenturan dengan para difabel pencari kerja, bagaimana dengan difabel baru akibat kecelakaan kerja yang malah akan terkena PHK,” tuturnya.

Belum genap satu pekan Undang-Undang Cipta Kerja 2020 disahkan, reaksi masyarakat terutama kaum buruh langsung menggeliat. Termasuk para kalangan pemerhati isu difabel dan aktivis difabel. Para demonstran rela turun ke jalan, berkerumun tanpa jaga jarak. Aksi demo penolakan peraturan tersebut, seolah melupakan mereka tentang bahaya pandemi covid-19 yang belum usai tertangani.[]

 

Reporter:  Srikandi Syamsi

Editor      : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.