Lompat ke isi utama
Joni Yulianto sedang mengecek Buku Panduan Braille di Pengadilan Negeri Wonosari

Rekomendasi untuk Ombudsman RI Periode 2021-2026

Solider.id, Yogyakarta- Saat ini, proses seleksi calon anggota Ombudsman RI masih terus berlangsung. Ada hal yang menarik, ketika Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Ombudsman Ri merilis 72 orang dinyatakan lolos dari tahap seleksi tertulis untuk maju ke tahap berikutnya.

Nama Muhammad Joni Yulianto, aktivis difabel yang pernah menjabat sebagai direktur Sigab Indonesia, masuk kedalam daftar tersebut. Solider berkesempatan untuk berbincang dengan Joni, sapaan akrabnya terkait pencalonannya di Ombudsman RI. Dalam perbincangan melalui telepon ini, ia menceritakan proses yang tengah dilaluinya ketika mencalonkan diri sebagai anggota Ombudsman RI, serta visi yang ia bawa seandainya terpilih.

Ia menuturkan sebelum proses pencalonan ini berlangsung, ia tak berpikir untuk mengikuti proses pencalonan komisioner Ombudsman RI. Namun, di bulan Juli 2020, informasi mengenai pembukaan seleksi calon komisioner Ombudsman RI dan deretan pesan WhatsApp dari para koleganya telah mengubah pikirannya dan memutuskan mengikuti proses kandidasi.

“Bahkan saya baru mengisi form pendaftaran sehari sebelum hari penutupan,” tuturnya (3/10).

Sejauh ini, ia telah melalui dua tahap seleksi yakni seleksi administrasi dan seleksi tertulis, disertai seleksi objektif yang diselenggarakan secara daring. Dalam seleksi administrasi, ada 464 kandidat yang disaring menjadi 298 kandidat. Dari selseksi tertulis dan simulasi kerja anggota ORI, menyisakan 72 kandidat.

Saat ini, Joni bersama 71 kandidat lainnya sedang menunggu hasil kerja Pansel yang sedang menggalang masukan publik mengenai rekam jejak para kandidat. Proses penggalangan aspirasi ini akan berlangsung sampai dua pekan. Di tahap ini, masyarakat, baik secara organisasi maupun individu, dapat menyampaikan aspirasinya mengenai rekam jejak 72 kandidat yang ada.

Menurut keterangan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI yang diketuai Chandra M. Hamzah, proses penggalangan masukan terhadap calon anggota Ombudsman akan berlangsung hingga 14 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB.

Jika Joni lolos, ia akan mengikuti tahap seleksi wawancara bersama Panitia Seleksi calon anggota ORI. Panitia Seleksi kemudian akan memilih 18 orang terbaik yang kemudian namanya diserahkan kepada presiden. Presiden, selanjutnya akan mengirimkan nama 18 orang calon anggota ke DPR, guna mengikuti seleksi tahap akhir yang akan menghasilkan 9 anggota ORI terpilih periode 2021-2026.

Joni merasa bahwa proses kandidasi yang diikutinya merupakan langkah yang tepat. Sebabnya, ia memiliki beberapa catatan evaluasi kepada ORI terkait fungsi pengawasan pelayanan public yang dijalankan ORI.

Pertama, dari hasil penelusurannya pada laporan tahunan ORI selama beberapa tahun kebelakang. Catatan mengenai kerja ORI dalam melaksanakan fungsi pengawasan layanan publi bagi difabel sangat minim. Bahkan, pengawasan terhadap pemenuhan hak dasar, seperti hak untuk mengakses pendidikan bagi difabel tidak banyak ditemukan dalam laporan tahunan ORI.

Menurut Joni, hal ini menunjukan bahwa isu difabel belum menjadi fokus ORI dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasannya. Padahal, ORI memiliki posisi yang strategis dalam pengawasan layanan publik.

Justru, dari pantauan Joni terhadap laporan pengawasan Layanan Publik yang dikerjakan ORI, lebih banyak ditemukan fakta bahwa ORI lebih terfokus pada pengawasan pelanggaran maladministrasi di institusi seperti BUMN. Padahal, untuk pelanggaran maladministrasi di BUMN, seperti korupsi misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jauh lebih mempunyai kekuatan.

“Ketika proses seleksi simulasi, saya sampaikan mengapa isu inklusivitas sangat penting untuk menjadi perhatian Ombudsman. Ini bukan berarti isu yang lain tidak penting,” pungkas ungkap laki-laki yang saat ini bekerja sebagai konsultan program kemitraan Australia Indonesia Partnership for Justice ini.

Kedua, menurut Joni, ORI belum mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan layanan publik. Setidaknya, ORI memiliki lima kewenangan yakni kewenangan melakukan investigasi, melakukan mediasi, memberi rekomendasi, kewenangan rehabilitasi, hingga kewenangan ajudikasi.

Joni memberikan contoh, rekomendasi ORI seringkali tidak diperhatikan oleh institusi lain. Implementasi dari rekomendasi ORI, menurutnya harus mendapat perhatian serius. Baginya, hal tersebut menunjukkan bahwa ORI belum mengoptimalkan kewenangan investigasi dan kewenangan memberi rekomendasi yang dimiliki.

“Misalnya rekomendasi Ombudsman kepada Mahkamah Agung di tahun 2019, yang tidak dilengkapi dengan basis data yang kuat, karena data yang digunakan hanya berbasis data yang ada di koran dan media, yang kemudian direspon oleh Mahkamah Agung bahwa mereka punya data yang lebih lengkap dibandingkan Ombudsman,” paparnya.

Catatan evaluasi lain, yaitu fungsi ajudikasi yang belum dapat dikerjakan oleh Ombudsman, karena perangkat regulasi yang tersedia belum dapat menjangkau kerja ORI dalam melakukan ajudikasi.

Menurut Joni, kewenangan untuk melakukan ajudikasi ini penting bagi ORI, karena lewat kewenangan ajudikasi, ORI dapat menyidang pelaku pelanggaran maladministrasi dalam pelayanan publik.

“Sebagai contoh, ketika peraturan mewajibkan bahwa halte bus harus aksesibel bagi difabel. Namun pada prakteknya aturan tersebut tidak dipatuhi dan menimbulkan korban difabel yang terjatuh serta mengalami luka, hal itu dapat disidangkan oleh Ombudsman dan korban dapat mendapatkan ganti rugi,” jelasnya.

Jika kewenangan ajudikasi dapat dilaksanakan, memungkinkan untuk mendapat resistensi dari Aparat Penegak Hukum (APH), mengingat hanya pengadilan yang biasanya punya kewenangan untuk menyidangkan kasus.

Tapi, menurut Joni, sebelum berpikir untuk memperbaiki perangkat regulasi yang belum mengakomodasi peran ORI dalam melakukan ajudikasi, sebaiknya ORI mengoptimalkan kewenangan yang lain yang selama ini belum digunakan secara maksimal.

Wong kewenangan yang sudah ada saja belum dioptimalkan selama ini, kalau kita menunggu regulasi diperbaiki, lantas kapan kita kerjanya?” imbuhnya.

Berdasarkan poin-poin evaluasi yang ia sampaikan, lahir beberapa gagasan yang hendak diimplementasikan jika terpilih menjadi anggota ORI periode 2021-2026.

Pertama, hal yang ingin ia implementasikan ketika terpilih yaitu mengarusutamakan prinsip inklusivitas dalam kerja-kerja pengawasan yang dilaksanakan ORI. Hal ini dilatar belakangi poin evaluasi yang ia sampaikan, bahwa jumlah laporan tahunan ORI terkait kerja pengawasan terhadap layanan publik bagi kelompok rentan masih sangat minim.

“Inklusivitas di sini bukan hanya terkait difabel, tetapi juga kelompok rentan dan minoritas lainnya,” terang bapak empat anak ini.

Dalam proses ini, Joni juga bermaksud untuk menghadirkan alternatif bagi kelompok difabel terkait keberadaan lembaga pengawasan.

“Sekarang ini, banyak orang yang berharap pada Komisi Nasional Disabilitas (KND), padahal ada institusi lain yang dapat dioptimalkan perannya,” ucap alumni National University of Singapore ini.

Kedua, Joni juga membawa ide dalam penguatan jejaring ORI dengan masyarakat. Hal yang ingin dilakukan adalah menguatkan kesadaran publik dengan membangun jejaring dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Dari sana, masyarakat dapat melapor kepada ORI jika terjadi pelanggaran maladministrasi.

Ketiga, hal yang ingin dilakukan Joni jika terpilih sebagai anggota ORI adalah mengoptimalkan peran ORI dalam melakukan pengawasan berdasarkan inisiatif mandiri dari ORI. Ia menaruh perhatian pada hal ini, dengan mengacu pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman dimungkinkan untuk melaksanakan pengawasan berdasarkan inisiatif mandiri.

Namun, saat ini, ORI lebih banyak pasif karena baru bertindak ketika menerima laporan dari masyarakat.

Sementara itu, Suharto, direktur Sigab Indonesia saat ini, berharap bahwa Joni Yulianto terpilih sebagai anggota ORI. Menurutnya, dengan keberadaan Joni di ORI akan lebih membuat pengawasan terhadap pemenuhan hak difabel menjadi lebih baik. Sebab, Joni memiliki segala kompetensi untuk menjadi komisioner ORI.

Suharto mengatakan bahwa latarbelakang pendidikan yang dimiliki Joni akan sangat menunjang kerjanya sebagai komisioner Ombudsman.

“Mas Joni itu punya dua gelar master, satu bidang disability studies di Inggris, dan satu lagi bidang administrasi publik yang didapatkannya di Singapura,” ungkap laki-laki yang menjabat direktur Sigab Indonesia sejak 2018 ini.

Suharto menambahkan, pengalaman Joni juga akan membantu ORI dalam melakukan pengawasan layanan publik. Joni memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam pengawasan layanan publi bagi difabel dan juga telah berpengalaman bekerja sebagai konsultan,” jelas penggenggam gelar master dari salah satu universitas di Belanda ini.

Suharto juga menghimbau kepada Pansel dan DPR agar tidak melakukan perlakuan diskriminatif kepada difabel yang mengikuti proses seleksi. Sebab, ia pernah memiliki pengalaman buruk ketika mengikuti pencalonan komisioner Komnas HAM di tahun 2012.

Saat itu, Suharto yang tengah mengikuti proses kandidasi di Komisi DPR RI, ia mendapatkan pertanyaan yang bernuansa diskriminatif. “Waktu itu saya ditanya, apakah anda dapat bekerja sebagai komisioner Komnas HAM dengan kondisi anda yang difabel?” kisahnya.

Jika rekan-rekan percaya bahwa Muhammad Joni Yulianto kapabel sebagai anggota ORI, rekan-rekan dapat mengirimkan masukan kepada Panitia Seleksi melalui e-mail [email protected] dan portal https://apel.setneg.go.id. Pos: d/a Jln. Veteran No.18 Jakpus 10110 (paling lambat 14 Oktober cap pos). Paling lambat, masukan akan diterima Panitia Seleksi tanggal 14 Oktober 2020 jam 16.00 WIB.[]

 

Reporter: Tio Tegar Wicaksono

Editor: Robandi

The subscriber's email address.