Lompat ke isi utama
kunjungan pendataan difabel di Jawa barat

Terkumpul 5000 Jumlah Difabel, PPDI Jabar Terus Lakukan Pendataan

Solider.id - Belum adanya data akurat terkait jumlah masyarakat difabel, baik secara nasional maupun di level lain seperti provinsi hingga kota atau kabupaten menjadi pekerjaan rumah bersama. Pihak pemerintah dan organisasi difabel, khususnya Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) sebagai induk organisasi terbesar, terus bergerak melakukan pendataan.

Belum lama ini, di hadapan para senator Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pun menyuarakan pendataan terhadap masyarakat difabel di tanah air. Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terbanyak jumlah penduduknya, melalui PPDI tengah melakukan pendataan kepada masyarakat difabel.  

Program pendataan ini awal muncul di bulan Februari tahun 2020, dan pada tanggal 14 Maret 2020 dalam Rapat Koordinasi Dewan Perwakilan Daerah PPDI provinsi Jawa Barat, diputuskan membentuk Tim Pendataan Penyandang Disabilitas Jawa Barat dan sekaligus memutuskan program pendataan tersebut dilaksanakan pada bulan April 2020.

“Tetapi dikarenakan adanya pandemi virus corona atau covi-19, program pendataan yang telah diagendakan dari jadwal untuk sementara waktu ditunda hingga suasana kondusif,” kata Norman Yulian, ketua PPDI Jawa Barat.

Pada bulan Juli, DPD PPDI provinsi Jawa Barat kembali menggelar rapat koordinasi. Tim Pendataan untuk menindaklanjuti program pendataan yang tertunda dan sekaligus mematangkan program itu sendiri. Dalam rapat tersebut diputuskan, pelaksanaan pendataan dilakukan pada Agustus 2020.

“Sampai saat ini warga difabel yang baru terdata kurang lebih sekitar lima ribu data berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK,” ucap Norman.

Sejak dilakukannya pendataan dari Agustus hingga akhir September 2020 data yang masuk sekitar lima ribu, dari seluruh kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, PPDI Kota/Kabupaten mendata secara langsung dari  pemerintahan terbawah di tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk dapat menemui warga difabel yang ada di lingkungan tersebut.

Ia juga menyampaikan, data tersebut nantinya digunakan sebagai data base Dewan Perwakilan Daerah PPDI provinsi Jawa Barat dalam membuat program kerja untuk  difabel di Jawa Barat. Mereka sangat membuka diri apabila ada pihak dari pemerintahan provinsi Jawa Barat maupun dinas terkait lainnya membutuhkan data tersebut.

“Kami akan sangat terbuka untuk memberikan masukan yang berkaitan dengan hal tersebut,” tambahnya.

Adapun Maksud dan tujuan dari program pendataan tersebut adalah untuk mendapatkan data masyarakat difabel yang benar-benar akurat. Sebagai upaya dari pihak PPDI untuk meningkatkan kesejahteraan warga difabel di Jawa Barat, dan sekaligus pembuatan Kartu Penyandang Disabilitas Jawa Barat. Selain itu juga, dapat membantu pihak pemerintah dalam upaya membuat program kerja yang terarah dan terukur untuk masyarakat difabel.

“Data yang kami himpun dalam program ini berdasarkan NIK masyarakat difabelnya, ditambah dengan ragam kedifabelannya, penyebab kedifabelannya itu sendiri, tingkat pendidikan, dan kebutuhan alat bantu,” pungkas Norman.

Data yang sudah kami himpun tersebut merupakan hasil sinergisitas dan kolaborasi antara Dewan Perwakilan Cabang PPDI bersama Dinas Sosial di masing-masing Kabupaten/Kota, juga Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) lainnya.  

 

Reporter:  Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.