Lompat ke isi utama
salah satu tokoh pembela HAM Amerika

Ruth Bader Ginsburg dan Kontribusinya Terhadap Perlindungan Hak Difabel

Solider.id - Akhir pekan lalu, dunia hukum Amerika Serikat kehilangan seorang tokoh besar. Jumat 18 September 2020, Ruth Bader Ginsburg, hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat, meninggal di usia 87 tahun. Ginsburg meninggal karena menderita komplikasi dan kangker pangkreas.

Ruth Bader Ginsburg bukan hakim biasa. Ginsburg merupakan perempuan kedua yang berhasil menduduki jabatan sebagai hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ia juga merupakan pejuang Hak Asasi Manusia, terutama hak perempuan.

Ginsburg mendapatkan gelar Bachelor of Art (B.A) dibidang ilmu pemerintahan dari Cornell University pada tahun 1954. Selanjutnya, pada tahun 1956, ia terdaftar sebagai mahasiswa sekolah hukum Harvard University—sekolah hukum paling bergengsi di dunia. Namun, ia gagal menyelesaikan studinya di Harvard.

Kepindahannya ke New York ditengah-tengah masa studinya membuat dirinya membawa gelar J.D. dari Harvard. Namun, itu tak membuat semangatnya untuk belajar hukum luntur seketika.

Gagal membawa pulang gelar dari Harvard, lantas ia kemudian mencoba peruntungannya untuk belajar di Sekolah Hukum Columbia University—yang juga termasuk ke dalam daftar universitas bergengsi di Amerika Serikat. Hasilnya, pada tahun 1959, ia mendapatkan gelar Juris Doctor (J.D) dari Columbia.

Ginsburg kemudian terlibat aktif dalam advokasi hak-hak perempuan. Ia bergabung dengan America Civil Liberties Union—dimana kemudian hari ia menjadi direktur eksekutif.

Ia memperjuangkan kesetaraan jender antara laki-laki dan perempuan. Pada awal tahun 70an, ia mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat bahwa diskriminasi berdasarkan gender sama berbahayanya dengan diskriminasi ras. Sehingga,  kesetaraan gender perlu dilindungi oleh konstitusi Amerika Serikat.

Ginsburg terus melanjutkan perjuangannya hingga menjadi hakim Agung di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ia dilantik sebagai hakim agung pada tahun 1993 dan menjalankan tugasnya hingga ia meninggal akhir pekan lalu.

Kontribusi Ginsburg dalam Perlindungan Hak Difabel

Selain memberikan kontribusi penting dalam perlindungan hak perempuan di Amerika Serikat, Ginsburg juga turut berkontribusi dalam perlindungan hak difabel di Amerika Serikat. Itu terjadi di tahun 1999 ketika terjadi kasus Olmstead v. L.C.

Olmstead v. L.C adalah kasus yang melibatkan dua perempuan dengan kondisi difabel mental. Lois Curtis dan Elaine Wilson adalah nama kedua perempuan tersebut.

Ceritanya, Elaine Wilson dan Lois Curtis adalah dua difabel mental yang tinggal dan dirawat di sebuah institusi yang bernama Georgia state hospital, untuk mendapatkan perawatan terkait difabel mental yang dimilikinya. Singkat cerita, Elaine Wilson dan Lois Curtis sudah tak lagi membutuhkan penanganan medis—dimana itu berarti keduanya sudah siap untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Disinilah masalah terjadi. Bertahun-tahun setelah kedua perempuan difabel itu dinyatakan tidak membutuhkan penanganan medis lagi dari pihak rumah sakit, keduanya tetap tidak boleh meninggalkan rumah sakit. Alasannya, tentu saja adanya pemikiran bahwa tempat terbaik bagi difabel mental adalah di rumah sakit jiwa atau institusi sejenisnya. Pihak-pihak disana kala itu, masih berpikiran bahwa pendekatan berbasis institusi merupakan pendekatan terbaik untuk menangani difabel mental.

Kasus ini pun kemudian di bawa kehadapan pengadilan. Dasarnya, berdasarkan American with Disability Act (Undang-Undang Difabel di Amerika Serikat) setiap difabel memiliki hak kebebasan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hak itu menjadi hilang, ketika Elaine Wilson dan Lois Curtis harus tetap terkurung di dalam rumah sakit.

Pengadilan di level Mahkamah Agung  saat itu, dimana Ruth Bader Ginsburg menjadi salah satu hakimnya, memutuskan bahwa pengurungan itu melanggar hukum, yang dalam konteks ini adalah American with Disability Act. Majelis hakim pada saat itu mengatakan bahwa berdasarkan American with Disability Act “negara harus memindahkan difabel ke  masyarakat jika profesional medis menentukan bahwa penempatan seperti itu sesuai, jika individu tidak menentang perpindahan tersebut dan jika difabel mendapatkan akomodasi yang layak”.

Ginsburg, dalam putusan tersebut menulis bahwa ini adalah putusan yang sangat beralasan. Ginsburg memiliki dua alasan mengapa majelis hakim mengambil keputusan seperti ini.

Pertama, penempatan difabel mental dalam institusi seperti rumah sakit jiwa, akan melanggengkan stigma di masyarakat, bahwa difabel mental tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, pengurungan terhadap difabel mental akan membatasi aktivitas difabel mental dalam kehidupan sehari-hari, seperti hubungan keluarga, kontak sosial, pilihan pekerjaan, kebebasan ekonomi, akses terhadap pendidikan, dan pengetahuan tentang budaya.

Putusan ini memiliki arti penting di dalam hukum Amerika Serikat. Hal itu karena, meskipun Amerika Serikat telah mengundangkan American with Disability Act (Undang-Undang Difabel Amerika Serikat) pada tahun 1990, putusan pengadilan memiliki kedudukan yang lebih penting sebagai sumber hukum dalam system hukum Anglo Saxon yang dianut oleh Amerika Serikat. Hal ini berbeda dengan system Civil Law seperti yang dianut oleh Indonesia, dimana undang-undang lebih menjadi sumber utama, jika dibandingkan putusan pengadilan.

Putusan ini memberi penguatan bahwa difabel mental memiliki kebebasan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dilansir dari disabilityscoop.com, Barbara Merrill, CEO  American Network of Community Options and Resources, or ANCOR, sebuah kelompok perdagangan nasional yang mewakili penyedia layanan bagi difabel, mengatakan bahwa putusan Ginsburg telah menggeser pendekatan institusional dalam penanganan difabel mental, menjadi pendekatan berbasis komunitas atau masyarakat. Merrill menambahkan, apa yang dilakukan oleh Ginsburg telah menyelamatkan jutaan difabel mental yang harus di kurung dalam institusi kesehatan, dan kini bisa merasakan kebebasan.

Peter Berns, CEO The Arc, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hak difabel mental dan intelektual di Amerika Serikat, mengatakan hal yang senada sebagaimana yang dikatakan oleh Barbara Merrill. Ia mengatakan bahwa putusan Ginsburg telah menegaskan hak difabel untuk dapat menikmati Hak Asasi Manusia dan hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Dilansir dari thearc.org, ia mengatakan kalua putusan Ginsburg telah mengubah kehidupan ratusan ribu difabel mental.

Jake Cornett, direktur eksekutif  Disability Rights Oregon juga mengungkapkan dukacita mendalam atas meninggalnya Ginsburg. Menurutnya, putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memberikan fondasi penting dalam perlindungan hak difabel di Amerika Serikat.p[

 

Reporter : Tio Tegar

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.