Lompat ke isi utama
informaasi waktu dan narasumber workshop kemitraan ombudsman dan organisasi disabilitas

Cerita dari Situbondo: Keterlibatan Difabel dalam Pengawasan Pelayanan Publik

Solider.id - Pusat Rehabilitasi YAKKUM Yogyakarta melalui Program Peduli yang dikelola oleh The Asia Foundation dan didukung Pemerintah Australia, berkolaborasi dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menggelar Workshop Kemitraan yang bertemakan “Ombudsman dan Organisasi Penyandang Disabilitas: Belajar Pengalaman dari Situbondo Jawa Timur Dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Situbondo Jawa Timur”. Workshop ini diselenggarakan melalui platform Zoom pada  16 September 2020.

Hadir perwakilan dari organisasi difabel dan perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia sebagai pembicara dalam diskusi ini. Tercatat ada Luluk Ariyantiny (Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo), Dr. Ahmad Suadi, M.Hum (Ombudsman RI), Agus Widiyarta, S.Sos.,M.Si. (Ombudsman Jawa Timur), Drs. H. Haryadi Tejo Laksono, M.Si (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Situbondo), dan M Joni Yulianto (SIGAB Indonesia).

Luluk Ariyantiny (Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo) yang menjadi pembicara pertama dalam workshop ini menjelaskan keterlibatan difabel di Situbondo dalam pengawasan pelayanan publik. Luluk mengatakan bahwa pihaknya proaktif untuk melakukan pertemuan dengan pihak Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur. Upayanya tersebut mendapatkan respon yang baik dari pihak Ombudsman. Bahkan, kemudian Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo bersama Ombudsman bersama-sama menyusun indikator layanan publik aksesibel bagi difabel.

Indikator layanan publilk aksesibel itu kemudian digunakan oleh Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo untuk melakukan audit terhadap fasilitas layanan publik di Situbondo. Ada berbagai fasilitas  yang di audit oleh Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo—mulai dari fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, kantor swasta, dan kantor organisasi perangkat daerah.

Dari audit tersebut, fasilitas kesehatan menunjukan trand positif. Sejumlah 67% fasilitas masuk ke dalam kategori aksesibel. Luluk mengatakan hasil positif pada fasilitas kesehatan ini dapat diperoleh karena, sejak beberapa tahun sebelumnya kelompok difabel di Situbondo terus berkomunikasi dengan pihak dinas kesehatan kabupaten.

Sementara terkait kantor Organisasi Perangkat Daerah, temuan dari audit menemukan fakta bahwa minimal disetiap Kantor Organisasi Perangkat Daerah terdapat bidang miring bagi pengguna kursi roda. Namun, untuk fasilitas lain seperti kamar mandi ramah difabel, belum terdapat disetiap kantor. Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan kantor pemerintah yang paling aksesibel, karena telah menyediakan berbagai fasilitas bagi kelompok difabel.

Hasil audit tersebut selanjutnya disampaikan kepada pemerintah kabupaten Situbondo. Respon positif diberikan oleh pemerintah kabupaten Situbondo.

Drs. H. Haryadi Tejo Laksono, M.Si (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Situbondo) mengatakan bahwa respon baik tersebut dapat terjadi karena bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan unsur pimpinan lainnya di kabupaten Situbondo telah memiliki pemahaman yang sama untuk melakukan pemenuhan hak difabel. sehingga, unsur-unsur pemerintahan dibawahnya dengan mudah mengikuti apa yang di instruksikan oleh kepala daerah.

Pemerintah kabupaten Situbondo pun setelah menerima hasil audit dari kelompok difabel berkomitmen akan melakukan pembenahan. Sosialisasi dilakukan kepada berbagai pihak, tidak terkecuali dunia usaha. Disamping itu, Haryadi juga terus mendorong terwujudnya perencanaan pembangunan yang inklusif. Selain itu, DPRD Situbondo juga mendorong pemenuhan hak difabel yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Agus Widiyarta, S.Sos.,M.Si. (Ombudsman Jawa Timur) menyampaikan bahwa ketiga belah pihak, baik kelompok difabel, pemerintah daerah, dan Ombudsman adalah tiga komponen yang harus saling berkolaborasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif. Menurutnya, adanya sikap saling terbuka antara ketiga pihak membuat penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok difabel akan menjadi lebih baik.

Agus melanjutkan, keterlibatan kelompok difabel yang dalam hal ini adalah Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo, merupakan bentuk implementasi dari konsep participatory government. Berdasarkan konsep participatory government, masyarakat dapat terlibat dalam proses perencanaan dan proses pengawasan pelayanan publik.

Dalam hal ini, Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo baru terlibat dalam pengawasan pelayanan publik. Kedepan, akan lebih baik apabila Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo juga terlibat dalam proses perencanaan pelayanan publik.

           

Jejaring Menjadi Penting

M Joni Yulianto,  difabel netra yang saat ini sedang mengikuti proses seleksi pencalonan anggota Ombudsman RI, mengatakan bahwa dalam pengawasan pelayanan publik, membangun jejaring menjadi sangat penting. Joni menunjuk pada keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Situbondo, kelompok difabel, dan Ombudsman perwakilan Jawa Timur yang dapat saling bekerjasama untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif.

Kerjasama antara Ombudsman dan kelompok difabel yang saling proaktif dapat menghadirkan pengawasan pelayanan publik yang optimal. Joni menyoroti sedikitnya laporan pengawasan pelayanan publik yang di produksi oleh Ombudsman terkait pemenuhan hak difabel dibidang layanan publik. Namun, ini bukan serta merta salah Ombudsman, karena kelompok difabel sendiri juga jarang memberikan pelaporan kepada Ombudsman terkait maladministrasi dibidang pelayanan publik.

Selain jejaring antara para pihak, lebih lanjut Joni mengusulkan adanya instrument berupa indicator aksesibilitas layanan public bagi difabel. saat ini, dirinya bersama kelompok difabel lainnya sedang menyusun indicator pemenuhan hak difabel. Joni menyarankan agar Ombudsman, bisa mencontoh indicator pemenuhan hak difabel tersebut.

Sedangkan, Dr. Ahmad Suadi, M.Hum (Ombudsman RI) menyatakan bahwa instrument berupa indicator aksesibilitas layanan public bisa saja di buat oleh Ombudsman bersama kelompok difabel. namun, itu tidak bisa serta merta dibuat. Ini akan menjadi rencana jangka panjang Ombudsman. “untuk tahun ini kita rencanakan terlebih dahulu, baru tahun depan kita susun indikatornya” pungkas anggota Ombudsman RI ini.[]

 

Reporter :Tio Tegar

Editor     :  Ajiwan Arief  

The subscriber's email address.