Lompat ke isi utama
informasi pembicara dan waktu pelaksanaan diskusi tematik kedua temu inklusi

Bagaimana Strategi Meningkatkan Keterwakilan Difabel di dunia Politik?

Solider.id - 17 September 2020, Diskusi tematik kedua dalam rangkaian kegiatan  Temu Inklusi 2020 mengangkat tema "Evaluasi Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu". Salah satu pembicara dalam diskusi tersebut, Anggiasari Puji Ariyati menyoroti representasi difabel di dunia politik.

Perempuan yang juga menjadi calon legislatif dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada Pemilu 2019 ini mengatakan bahwa dari beberapa difabel yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif, tidak ada satupun yang terpilih sebagai anggota legislatif. Perempuan yang akrap disapa Anggi ini menyatakan bahwa hanya ada satu difabel yang terpilih sebagai legislator di DPR RI, namun kondisi difabel tersebut dialaminya akibat kondisinya yang telah lanjut usia. Praktis, memang tidak ada difabel yang terpilih sebagai legislator pada Pemilu 2019.

Hal ini di konfirmasi oleh Zudan dari Yayasan Satunama. Satunama adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada peningkatan keterwakilan kelompok marjinal di dunia politik.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Satunama, baik dari sumber resmi pemerintah maupun dari sumber sekunder, memang tidak ada perwakilan kelompok difabel yang terpilih sebagai anggota parlemen. Terkait hal ini, Zudan mengusulkan tiga strategi untuk meningkatkan keterwakilan kelompok difabel di dunipolitik.

Pertama, advokasi dibidang regulasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh kelompok difabel untuk meningkatkan keterwakilannya di dunia politik adalah memperjuangkan kebijakan afirmatif (affirmative action). Hal ini sama seperti apa yang telah dilakukan oleh kelompok perempuan.

Saat ini, setiap partai politik diwajibkan menyertakan partisipasi perempuan setidak-tidaknya sebesar 30% dari jumlah total calon anggota legislatif yang diusung dalam sebuah Pemilu. Hal yang sama juga mungkin untuk dilakukan oleh kelompok difabel.

Hal lain yang dapat dilakukan dalam konteks advokasi regulasi adalah mendorong terbentuknya Kaukus Perlemen peduli difabel. hal ini perlu untuk dilakukan agar kebijakan atau regulasi yang dibuat memiliki keberpihakan kepada kelompok difabel.

 

Kedua, strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan difabel dalam dunia politik yakni membentuk budaya politik yang inklusif. Dalam konteks ini, upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan mendorong kampanye public mengenai isu difabel.

Ketiga, strategi yang perlu didorong adalah melakukan pendidikan politik yang inklusif. “pendidikan politik yang perlu dilakukan adalah mengajarkan bahwa politik bukan hanya soal menang kalah. Tapi juga nilai-nilai demokrasi yang mendukung inklusivitas”. Pungkas Zudan dalam diskusi yang digelar melalui platform Zoom ini.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.