Lompat ke isi utama
ilustrasi tulisan fasilitasi desa inklusi

Peran Kementerian Desa dan PDTT dalam Replikasi Desa Inklusif

Solider.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Temu Inklusi ke empat yang diselenggarakan secara virtual 9 September kemarin menyebutkan istilah Desa Inklusi.

Menurut catatannya, kondisi kehidupan di desa yang setiap warganya bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan, ini lah yang disebut desa inklusif.

Strukturisasi sosial desa inklusif kembali kepada mandat Undang-Undang Desa, yang ditempuh melalui tiga jalan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu: jalan kebudayaan, jalan pembangunan dan jalan demokrasi. Warga desa khususnya kelompok marginal dan rentan menjadi agensi penindak stuktur sosial desa inklusif. Kader desa sebagai motor penggerak.

Tiga jalan perberdayaan masyarakat desa:

Pertama: Jalan Kebudayaan (Lumbung Budaya Desa)

Jalan kebudayaan ini akan menjamin keberlanjutan desa inklusif. Nilai-nilai inklusi sosial seperti; toleransi, kesetaraan, solidaritas, bela rasa sosial, gotong royong, kedamaian, kemajemukan dan lainnya, menyatu dalam cipta, rasa, karsa dan karya seluruh warga desa. Penyelenggaraan desa inklusi harus ditopang upaya pendalaman, pemajuan kebudayaan desa, yang secara teknis operasional dengan menggali dan mengenali adat budaya desa yang memuat nilai inklusi sosial, serta menyelenggarakan kegiatan adat budaya tersebut.

Melatih dan mengajarkan kepada warga desa tentang nilai inklusi sosial yang terkandung dalam adat budaya desa, dengan membiasakan dalam keseharian bertindak dan berbincang sesuai nilai inklusi sosial. Mempromosikan adat budaya desa sebagai sumber pemajuan budaya desa, budaya daerah, budaya nasional, misalnya dengan menyelenggarakan kegiatan kebudayaan desa (Forum kebudayaan desa, pekan budaya desa, atau festival seni tradisional)

Kedua: Jalan Demokrasi (Politik dan Kepemerintahan)

Penyelenggaraan desa inklusi harus ditopang upaya pendalaman demokrasi yang secara teknis operasional pendalaman demokrasi Pancasila, sila ke empat, ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Menyelenggarakan pelatihan inklusi sosial bagi warga desa, khususnya kelompok rentan, dan mengorganisirnya. Memfungsikan musyawarah desa sebagai forum demokrasi dalam menyampaikan aspirasi, seperti melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pemerintah desa. Memastikan adanya kewenangan desa memuat unsur-unsur yang dibutuhkan kelompok rentan dalam memenuhi hak dan kepentingannya, serta adanya peraturan desa yang menberikan kepastian hukum.

Memastikan warga desa mampu memilih kepala desa atau anggota BPD kepada kelompok rentan (Gerakan Swadaya Politik Rakyat). Menyelenggarakan kaderisasi desa, termasuk kepada desa, perangkat desa, BPD menjadi bagian aktif dari kader desa inklusi.

Ketiga: Jalan Pembangunan (Digitalisasi Pembangunan Desa)

Pendalaman pembangunan partisipatif penyelenggaraan desa inklusi ditopang oleh teknis operasional, agar memastikan setiap warga desa termasuk kelompok rentan untuk mampu hidup dan berpenghidupan secara berkelanjutan dengan mendayagunakan secara mandiri ragam sumber daya pembangunan yang ada di keluarganya, kelompoknya, komunitasnya atau desanya.

Sumber daya pembangunan, seperti; sumber daya manusia, alam, sosial budaya, finansial dan fisik, dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan warga desa termasuk kelompok rentan. Mereka juga harus berpastisipasi aktif dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Adanya satu peta dan data sumber daya pembangunan desa, memudahkan mengetahui masalah pembangunan desa maupun hasil-hasilnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kepentingan kelompok rentan.

Memastikan warga desa agar memiliki arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, dan difokuskan pada upaya pemenuhan hak dan kepeentingan kelompok rentan. Perlindungan terhadap upaya pemenuhan hak dan kepentingan kelompok rentan melalui penerapan akuntabilitas sosial. Sistem informasi desa dikelola secara partisipatoris, pantauan rencana pembangunan desa dilakukan aktif oleh warga desa, penanganan permasalahan pembangunan desa dilakukan mandiri oleh desa, pendayagunaan paralegal atau kader desa untuk mengadvokasi pemenuhan hak warga desa yang menjadi bagian kelompok rentan.[]

(Sumber: Materi Temu Inklusi #4 Peran Kementerian Desa dan PDTT dalam Replikasi Desa Inklusi – Direktur Pelayanan Sosial Dasar Direktorat Jenderal PPDM)

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.