Lompat ke isi utama

Upaya Baihaqi Tak Berhenti Mencari Keadilan

Solider.id - Muhammad Baihaqi, difabel netra peraih nilai tertinggi dalam SKD seleksi CPNS 2019 yang namanya digugurkan secara sepihak oleh BKD (Badan Kepegawaian Negara) Jawa Tengah, tidak berhenti untuk memperjuangkan keadilan. Selama beberapa bulan ini, ia terus menempuh berbagai upaya agar haknya sebagai calon ASN dapat kembali.

Berbagai upaya advokasi yang melibatkan banyak lembaga telah ia tempuh. Diantaranya, mengadu ke Komnas HAM, mengadu ke perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, melapor ke Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, hingga menempuh upaya administrasi ke Pemprov Jawa Tengah.

Upaya administrasi yang terdiri dari keberatan dan banding administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dilakukannya kepada Pemprov Jawa Tengah. Menurut Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, upaya administrasi dapat ditempuh oleh warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat pemerintah. Hasilnya, keberatan yang disampaikan oleh Baihaqi direspons oleh pemprov Jawa Tengah—yang tetap bersikukuh bahwa Baihaqi tak layak mendaftar pada Formasi Khusus Disabilitas untuk Jabatan Ahli Guru Matematika di SMAN 1 Randublatung. Sebabnya, menurut pemprov Jawa Tengah, formasi tersebut hanya dikhususkan bagi difabel daksa.

Baihaqi yang tak puas dengan respon pemprov Jawa Tengah pun melakukan upaya administrasi lanjutan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, warga mawsyarakat yang tidak puas dengan upaya keberatan, dapat mengajukan banding administrasi ke atasan pejabat. Namun, upaya yang disebut terakhir tak mendapat respon dari pemprov Jawa Tengah.

Apabila mengacu pada Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan harus menyelesaikan dan memberi keputusan banding maksimal selama 10 hari kerja. Selanjutnya, dalam Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang A kwo, disebutkan bahwa apabila badan atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan dan memberi keputusan dalam waktu 10 hari kerja, maka banding administrasi yang diajukan oleh warga masyarakat dianggap dikabulkan.

Sementara itu, Baihaqi juga mengadukan kasus yang menimpanya ke Ombudsman perwakilan Jawa Tengah. Lantas, Ombudsman pun menindaklanjuti aduan Baihaqi dengan mengirimkan surat permohonan klarifikasi ke pemprov Jawa Tengah. Ombudsman mengirimkan surat tersebut pada tanggal 8 Juni 2020.

Ombudsman perwakilan Jawa Tengah mendapatkan surat balasan dari pemprov Jawa Tengah pada tanggal 24 Juni 2020. Lagi-lagi, pemprov Jawa Tengah berpandangan bahwa pengguguran nama Muhammad Baihaqi sebagai peserta seleksi CPNS yang disampaikan dalam surat tanggal 1 Maret 2020 telah memenuhi prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Komnas HAM pun telah berupaya melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal 89 Ayat (3) huruf D Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk melakukan pemantauan terhadap kasus ini. Namun, surat permohonan klarifikasi yang dikirimkan oleh Komnas HAM tanggal 20 Juli 2020 tidak mendapatkan tanggapan dari Pemprov Jawa Tengah. Padahal, secara tegas dalam Salinan surat Komnas HAM yang diterima Solider, Komnas HAM menyebutkan bahwa ketiadaan balasan atas surat ini mengindikasikan bahwa ada pelanggaran HAM dalam kasus ini, terutama terkait dengan pelanggaran hak untuk mendapatkan pekerjaan  dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bukan hanya surat Komnas HAM yang tidak direspon oleh pemprov Jawa Tengah, surat Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM pun tidak mendapat tanggapan dari pemprov Jawa Tengah. Surat permohonan klarifikasi yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM tanggal 30 Juni 2020 hingga saat ini belum mendapatkan balasan dari pemprov Jawa Tengah.

Sunarman Sukamto, Tenaga Ahli Madya Kedeputian V bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Kepresidenan, menyatakan bahwa KSP berkomitmen untuk memperjuangkan hak Muhammad Baihaqi. KSP telah berupaya mempertemukan berbagai pihak terkait pada bulan Juli 2020. Pertemuan itu bertujuan untuk memandang kasus ini dari perspektif HAM. Namun, pertemuan ini belum mencapai titik temu. Pihak BKD Jawa Tengah sebagai pelaksana regulasi masih berpandangan bahwa keputusan yang diambil terhadap Muhammad Baihaqi merupakan keputusan yang tepat.

Sunarman Sukamto, kemudian melanjutkan bahwa KSP tetap akan berkomitmen memperjuangkan kasus ini. Dalam waktu dekat, KSP akan berupaya kembali mempertemukan berbagai pihak yang terkait dengan kasus ini.

Sejatinya, pertemuan ini telah direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan Agustus 2020. Tetapi, akibat padatnya agenda kenegaraan, pertemuan ini urung terlaksana. “karena terkait dengan pengambilan keputusan, pertemuan ini akan dipimpin langsung oleh Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani”. “Beberapa waktu yang lalu pertemuan urung terlaksana karena kesehatan Ibu Deputi kurang baik”. Ungkap laki-laki yang akrap dipanggil Maman ini.

Maman menambahkan bahwa pihak KSP akan mengupayakan solusi terbaik bagi kasus ini. “entah nanti solusinya sama seperti dokter gigi Romi atau bagaimana”. Ucapnya saat diwawancarai jurnalis solider tanggal 8 September 2020.

Sementara itu, Muhammad Baihaqi berharap upaya yang ditempuh oleh KSP dapat memberikan kabar baik bagi dirinya. “saya berharap hak saya sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas dapat terpenuhi” tutur alumni Universitas Negeri Yogyakarta ini.

Disamping melakukan upaya nonlitigasi diluar pengadilan, Baihaqi bersama tim pendamping hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang tengah mempersiapkan upaya litigasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. “upaya harus tetap dilakukan, baik diluar maupun di dalam pengadilan. Meski pun sebenarnya saya lebih suka agar kasus ini tidak harus melewati upaya hukum di pengadilan”. Katanya dalam wawancara melalui sambungan telepon.

Suka tidak suka, ia harus tetap bersiap-siap untuk mengajukan upaya hukum melalui mekanisme pengadilan Tata Usaha Negara. Sebabnya, pengajuan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh waktu. Maksimal pengajuan gugatan adalah 19 September 2020.

Upaya ini harus tetap ditempuh, untuk mengantisipasi apabila langkah advokasi non litigasi tidak menemui hasil positif. Menanggapi persiapan gugatan yang akan dilakukan oleh Baihaqi, Tenaga Ahli Madya KSP Sunarman Sukamto mengatakan bahwa itu merupakan hak setiap warga negara untuk menempuh upaya hukum.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.