Lompat ke isi utama
poster webinar pendidikan seks bagi difabel

Let’s Talk About Sex and Sexualities, Difabel dan Pendidikan Seks dan Seksualitas

Solider.id, Surakarta- Perempuan dan anak difabel rentan mengalami kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, secara mikro mereka tidak mendapatkan pendidikan terkait kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi. Kemudian secara makro, mereka tidak mendapat dukungan pengetahuan dari keluarga dan teman termasuk adanya hambatan komunikasi. Dan secara maksro terjadi hambatan sosial karena social exlucion, dan faktor kerentanan di antaranya adalah stigma dan diri yang tereksklusi. Apalagi di lapisan masyarakat sendiri ada pemahaman yang keliru bahwa difabel intelektual itu aseksual.

Difabel dilihat dari hal di atas bisa dibilang mereka tidak memiliki basis pengetahuan terkait hak kesehatan seksual. Demikian dikatakan oleh Bahrul Fuad saat webinar Let’s Talk About Sex and Sexualities seri ketiga, difabel dan pendidikan seks dan seksualitas, Minggu (13/9).

Ketika budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi, maka perempuan difabel mengalami dobel stigma, ia sebagai perempuan dan difabel. Belum lagi pendidikan dalam keluarga oleh orangtua yang secara tidak langsung meneruskan warisan ini kepada anak-anaknya, bahwa perempuan dianggap jorok ketika membicarakan hal terkait seks dan seksualitas. Masyarakat menganggap tabu ketika hal terkait kesehatan reproduksi dibahas dan dikuliti satu per satu.

Pendapat lain dikemukakan oleh Surya Sahetapy, bahwa ia yang bergiat di komunitas Tuli pada 2012 menyaksikan betapa banyak ia menemui kawan Tuli korban kekerasan seksual bingung hendak melapor ke mana. Sehingga ketika mereka tidak melapor maka kasusnya tidak bisa diungkap. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bahrul Fuad. Bahwa banyak sekali perempuan Tuli mengalami hambatan komunikasi terkendala bahasa isyarat. Mereka tidak semua paham dengan bahasa tulisan, sedangkan aparat hukum juga tidak memiliki pemahaman terkait bahasa isyarat.

Joni Yulianto, aktifis difabel Sigab Indonesia yang menjadi narasumber dan menceritakan masa-masa sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) menyatakan bahwa kasus-kasus kekerasan biasanya terjadi di SLB atau panti-panti. Ia menekankan bahwa anggapan bahwa difabel tidak perlu tahu pendidikan kesehatan seksual/kespro harus dibongkar. Joni menekankan perspektif bahwa pendidikan tentang hak kesehatan seks dan seksual bagi difabel adalah tabu, mesti diubah.

Di Indonesia, seksualitas dianggap bukan menjadi keragaman kemanusiaan. Padahal pengetahuan terkait seksualitas itu penting, misalnya bagaimana seks itu harus dilaksanakan dengan aman dan bertanggung jawab. Bahrul Fuad, yang juga komisioner Komnas Perempuan menyampaikan bahwa diperlukan peran dan partisipasi difabel untuk mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) , sebab kitab yang ada saat ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak melindungi korban. Menurutnya, pengesahan ini sangat urgen. Di dalam RUU-PKS ada aspek pencegahan dan pemulihan yang keduanya tidak terdapat di KUHP. Salah satu wadah yakni Forum Pengada Layanan (FPL) yang ada saat ini dan dimiliki oleh Komnas Perempuan berkoordinasi dengan komunitas dan organisasi dengan isu perempuan dan anak serta organisasi difabel di daerah untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Solider.id saat mengikuti sebuah diskusi terkait penanganan kasus juga menemui realitas ada kasus-kasus yang melibatkan perempuan Tuli sebagai korban kekerasan seksual, juga sebuah kasus yang menimpa difabel intelektual yang memiliki hambatan komunikasi, sedangkan pendamping non litigasinya tidak memiliki kapasitas pemahaman bahasa isyarat kemudian dijembatani dengan berkoordinasi dengan komunitas.[]

 

Reporter:  Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.