Lompat ke isi utama
poster webinar sekolah gradiasi utama

Sekolah Gradiasi dan Harapan Lahirnya Aktivis Difabel

Solider.id, Surakarta - Berlatar belakang masih sedikitnya aktivis difabel yang mumpuni dan sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Jawa, maka upaya kaderisasi di pergerakan difabilitas dinilai masih kurang. Maka beberapa aktivis difabel tersebut lewat organisasi difabel, didukung oleh The Asian Foundation (TAF) lewat Program Peduli melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendirikan sekolah aktivis gradiasi utama. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Abdi Suryaningati perwakilan dari TAF saat webinar diseminasi rencana penelitian sekolah gradiasi utama terkait advokasi kebijakan, Kamis (10/9).

Abdi Suryaningati mengemukakan bahwa perbincangan tentang sekolah aktivis untuk difabel telah dimulai sejak tahun 2018. Ia berharap sekolah aktivis gradiasi menghasilkan pemimpin di masa depan yang benar-benar memiliki komitmen tinggi dalam perubahan dan perbaikan. Beban yang disandang bagi para aktivis difabel di masa pandemi saat ini tidak hanya terkait mengatasi dampak  perekonomian difabel namun juga mendorong kebijakan yang berperspektif difabilitas. Apalagi untuk aktivis di luar Jawa, persoalan tentang data menjadi penting, sebab tidak semua elemen, baik pemangku kepentingan dan organisasi difabel memiliki data.

Seperti yang diungkapkan salah seorang gradiator, sebutan bagi peserta sekolah gradisi, Ambrosius Dan dari Forsadika NTT saat paparan rencana tindak lanjut bahwa sejak tahun 2019 ia melakukan advokasi kebijakan terkait pergerakan difabel. Ia juga memperdalam bagaiamana memperjuangkan difabel di Kabupaten Sikka, dan diuji untuk lebih peka dan kritis terhadap kebijakan setempat. Di desa tempat tinggalnya, ia mendata ada 15 difabel yang belum terorganisr dengan baik. BIla disandingkan dengan 170 desa lainnya di Kecamatan Kawapante, data itu menurutnya jauh dari harapan. Paparan Ambrosius ditanggapi oleh Ansel Aeng, Camat Kawapante yang mendukung atas rencana kerja yang akan dilakukannya. Advokasi-advokasi tersebut ke depan berhadapan dengan realita bahwa belum ada pemahaman dan kepedulian para pemangku kebijakan dan masyarakat umum akan persoalan difabilitas dan desa inklusi. 

Demikian pula yang disampaikan Ida Putri dari Institut Inklusi Indonesia (I3) ia memaparkan rencana asesmen kapasitas Forum Komunikasi Pendidikan Inklusi (FKPI) mengenai hak pendidikan anak difabel sesuai Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD) dan Convention on the Right of the Child (CRC) di Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana kerja ini dilatarbelakangi masih adanya penolakan anak difabel untuk bersekolah di sekolah reguler. Ida berharap outcome atau manfaat yang didapat dari kegiatan nanti adalah dengan memperkuat pemahaman mengenai hak pendidikan anak sesuai CRPD dan CRC pada pengelola pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta meningkatkan partisipasi difabel dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan antara lain wawancara mendalam dengan para pihak yang selama ini mendampingi FKPI yakni akademisi di Universitas Lambung Mangkurat dan organisasi difabel, diskusi terfokus bersama FKPI, audiensi, penulisan draft asesmen, diseminasi dan penggalian masukan serta penulisan dokumen asesmen. Dengan melakukan pendataan kualitatif akan mewujudkan asesmen untuk memetakan kebutuhan. Sedangkan output (luaran) yang diharapkan setelah seminar atau pelatihan nanti adalah semacam policy breaf.[]  

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.