Lompat ke isi utama
lingkar sosial malang sedang mengorganisir pengawasan pemilukada 2020

Peran Difabel Dalam Partisipasif Pengawasan Pemilu di Tengah Pandemi

Solider.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 akan segera digelar. Pemilihan umum tahun ini akan menjadi sejarah baru karena dilaksanakan dalam kondisi pandemi. Keputusan tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 8 Tahun 2020 pasal 8C yang menyampaikan,’Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam covid-19 dilaksanakan pada 9 Desember.’

Ada dua ratus tujuh puluh daerah dari sembilan provinsi, dua ratus dua puluh empat kabupaten, dan tiga puluh tujuh kota di Indonesia yang akan mengelar pesta demokrasi secara serentak. Dari data Satuan Tugas (Satgas) penanganan covid-19 secara nasional menunjukan sembilan provinsi tersebut berada di level zona berbeda. Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara berada di zona orange. Kepulauan Riau dan Jambi di zona kuning. Sedangkan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan ada di zona merah.

Kegiatan yang sama dalam kondisi dan situasi yang berbeda, tentu membutuhkan cara serta penanganan khusus dalam pelaksanaannya. Pemilihan umum yang sering disebut juga sebagai pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin, tetap membawa masyarakat agar mengetahui calon kandidatnya. Namun, dimasa pandemi aturan protokol kesehatan mesti harus diterapkan tanpa melunturkan tujuan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Rangkaian prosesnya pun tetap sama, dari mulai pendaftaran pasangan calon kandidat, kampanye hingga pemilihan langsung secara manual yang menjadi ciri khas pemilu di tanah air.

Di Kabupaten Malang Jawa Timur, telah digelar acara ngobrol santai pihak Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) untuk memberikan sosialisasi gambaran pengawasan pemilu di masa pandemi bersama masyarakat difabel. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui bekerjasama dengan Lingkar Sosial Indonesia (Linksos).

Anggra Dwi Sintawati, anggota Komisioner Panwaslu Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyampaikan, berkaca dari pemilu sebelumnya, untuk pastisipasi masyarakat difabel masih sangat minim. Mereka banyak sekali yang tidak menggunakan hak suaranya. Mewakili lembaganya, ia juga berharap masyarakat difabel ikut berperan dalam mengawal demokrasi yang jujur dan berkeadilan, salah satunya dengan ikut serta dalam pengawasan partisipatif masyarakat disetiap tahapan pemilu. 

“Untuk itu, kami dari pihak penyelenggara dari lembaga pengawasan pemilu mengajak masyarakat difabel untuk aktif berperan, disetiap proses tentunya,” tutur Dwi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam sosialisasi pemilu di masa pandemi: 

Meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat luas, khususnya difabel dalam pengawasan pelaksanaan pemilu. Untuk memingkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat umum, tentang hak-hak masyarakat difabel dalam pemilu seperti dalam pengawasan partisipatifnya.

Selain itu juga, untuk mendorong pelaksanaan pemilu yang akses, baik dari sisi layanan maupun sarana dan prasarana bagi masyarakat difabel terkait pelaksanaan pemilu di masa pandemi. Menginisiasi adanya program pemberdayaan politik bagi masyarakat difabel, baik oleh pihak penyelenggara maupun pengawas pemilu.

Dari adanya tujuan tersebut, sosialisasi menjadi langkah penting agar pelaksanaan pemilu di masa pandemi dapat berhasil dengan baik. Setiap tahapan pemilu yang berlangsung dapat berjalan sesuai yang ditargetkan, serta tetap dapat menjaga, meminimalisir pemaparan virus covid-19 selama proses pemilu berlangsung.

Minimnya peran aktif difabel dalam pemilu, baik sebagai pengguna hak pilih maupun pengawasan partisipatifnya, antara lain disebabkan masih minim aksesibilitas sarasa dan prasarana pemilu. Kurangnya informasi data pemilih difabel, juga dapat berpengaruh terhadap kesiapan penyelenggara pemilu dalam memenuhi hak aksesibilitas masyarakat difabel. Sehingga, pengetahuan penyelenggara pemilu terkait data pemilih difabel dan jenis kedifabelannya perlu ditingkatkan.

Kerentanan dampak pandemi dalam pelaksanaan pemilu.

Kondisi perekonomian masyarakat yang menurun akibat pandemi berkepanjangan, memberi peluang besar terhadap praktik politik secara tidak sehat. Kesempatan itu pun dapat menyasar masyarakat difabel pemilik hak suara dalam pemilu.

Dampak pandemi dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi masyarakat, termasuk kepada difabel sehingga rentan terjadi adanya politik uang. Dampak lain terhadap sebagian pemilih difabel yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan hak pilihnya, yaitu terkait protokol kesehatan dengan mekanisme anterian serta aksesibilitas sarana dan prasarana di tempat pemungutan suara.

Pihak penyelenggara diharapkan mampu mengkondisikan pemilih difabel selama berada di lokasi tempat pemungutan suara, dari sejak kedatangan, menunggu giliran menuju bilik suara, hingga meninggalkan lokasi. Protokol kesehatan yang disediakan pun harus mudah diakses.

“Lembaga kami memberikan fasilitas sebagai posko pengaduan terkait untuk melaporkan kejadian-kejadian selama proses pemilu berlangsung. Intinya, harapan kami masyarakat difabel bisa membantu pengawasan kami sebagai partisipasf masyarakat dalam pengawasan,” papar Dwi.

Melalui sosialisasi pemilu di masa pandemi ini, diharapkan adanya mekanisme yang mendorong masyarakat difabel terlibat aktif dalam pemilu. Adanya kerjasaman berkelanjutan antara pihak penyelenggara, pengawasan dengan organisasi difabel. Kondisi ini menjadi penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang hak difabel dalam pemilu. Selain itu, juga dapat menjadi satu konsep rumusan bagi penyelenggara pemilu, khususnya melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tentang aksesibilitas pemilu di masa pandemi.

Masyarakat difabel juga diberikan peluang yang sama untuk menjadi bagian dari tim anggota penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu. Kesempatan ini sudah mulai diberikan dan sudah mendapatkan respon positif dari masyarakat difabel dari berbagai wilayah yang menyelenggarakan pemilu.

“Semoga bisa menginspirasi penyelenggara pemilu di daerah lain. Dengan segala keterbatasanya, masyarakat difabel bukan lagi menjadi kaum minorotas yang sebenarnya mereka juga mempunyai hak yang sama dalam sebuah demokrasi,” pungkas Dwi.

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor    : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.