Lompat ke isi utama

Aspirasi Kelompok Difabel Menjelang Penyampaian Laporan Bayangan CRPD

Solider.id - Pasal 35 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas memandatkan agar setiap negara wajib menyampaikan laporan bayangan mengenai kebijakan dan pemenuhan hak difabel di masing-masing negara. Laporan tersebut wajib dilaporkan secara berkala, setidak-tidaknya setiap 4 tahun sekali. Sebelumnya, Indonesia melakukan pelaporan pada tahun 2016. Oleh karenanya, saat ini adalah waktu krusial untuk penyusunan laporan bayangan tersebut.

Merespon hal itu, berbagai organisasi difabel telah menyiapkan poin-poin yang perlu disampaikan dalam laporan yang nantinya akan dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Poin-poin laporan itu dibuat oleh berbagai organisasi difabel berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh Komite CRPD.

Pertemuan online untuk merespon hal ini kemudian di koordinasi oleh Pokja Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Pertemuan itu diselenggaraka pada tanggal 10 September 2020 melalui platform Zoom. Maulani Rotinsulu dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia menjadi moderator dalam kegiatan yang dihadiri oleh berbagai organisasi difabel dari seluruh Indonesia.

Suryatiningsih Budi Lestari, perwakilan dari Ohana, menyampaikan beberapa poin yang dapat dimasukan ke laporan bayangan yang akan disampaikan ke Komite CRPD. Misalnya saja terkait dengan isu pengakuan kesetaraan difabel dihadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Isu pertama adalah masih adanya peraturan-peraturan yang mendiskriminasi kelompok difabel. Kedua, yakni tidak ada data-data yang jelas mengenai jumlah difabel yang berada dibawah pengampuan.

Nuning kemudian menambahkan, terkait isu hukum, ada juga isu mengenai kekerasan terhadap perempuan difabel. berdasarkan data dari Komnas Perempuan, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi dengan jumlah kekerasan tertinggi terhadap perempuan difabel. Bahkan, berdasarkan pengalaman pribadinya, Nuning bersama organisasinya sekarang sedang mengadvokasi kasus kekerasan yang terjadi dalam sebuah keluarga yang memiliki tiga anak difabel di Yogyakarta.

Yeni Rosa Damayanti dari Perhimpunan Jiwa Sehat secara spesifik menyampaikan isu yang masih menjadi permasalahan bagi difabel mental dan psikososial. Diantaranya adanya sistem panti yang kerap kali melanggar hak difabel mental. Selain itu, Yeni juga menyoroti isu tentang Inform Consent (persetujuan tindakan medis). Seringkali, difabel mental menerima tindakan medis yang diluar kehendaknya. Padahal, seorang tenaga medis harus mendapatkan persetujuan dari pasien ketika melakukan sebuah tindakan medis.

Singkat kata, difabel mental dan psikososial seringkali mendapatkan pemaksaan tindakan medis. Selain itu, Yeni Rosa juga menuntut agar dihapuskannya berbagai peraturan yang menempatkan difabel mental dibawah pengampuan.

Sementara Yudi Yuswar ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang hadir dalam pertemuan yang digelar melalui platform Zoom tersebut, mengungkapkan bahwa difabel jarang dilibatkan oleh Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan. Padahal, Indonesia telah memiliki instrument hukum pelibatan difabel dalam perumusan kebijakan, yakni PP No. 70 Tahun 2019.

Isu lain yang mengemuka adalah isu ketenagakerjaan. Sampai hari ini, belum banyak daerah yang membentuk Unit Layanan Disabilitas dibidang ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berbagai isu yang telah dikemukakan tersebut, kemudian akan disampaikan kepada pemerintah agar dimasukan ke dalam laporan bayangan yang akan disampaikan ke Komite CRPD yang akan diprediksi akan bersidang tahun 2021.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.