Lompat ke isi utama
narasumber seminar dan pembukaan Temu Inklusi

Pembangunan Inklusi di Desa, Tanggungjawab Difabel Juga

Solider.id - Pembangunan di taraf desa memegang peranan yang tak kalah penting sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Adanya pembangunan yang partisipatif di tingkatan desa adalah suatu proses pemberdayaan masyarakat untuk mampu mengidentifikasi kebutuhannya dan kebutuhan masyarakat untuk tujuan perencanaan pembangunan. Pembangunan yang partisipatif juga berarti mampu untuk melibatkan segala elemen masyarakat yang ada di lingkungan desa, termasuk dalam melibatkan kelompok difabel sebagai aktor aktif dalam proses pembangunan. Proses pembangunan yang partisipatif dan inklusif difabel tidak akan pernah tercapai tanpa adanya inisiatif dari pihak pemerintah desa dan masyarakat di dalamnya untuk mengintegrasikan kepentingan dan aspirasi kelompok difabel terhadap upaya pembangunan di masyarakat.

Kendati demikian, perjuangan ini sendiri bukanlah perjuangan satu arah saja. Kelompok difabel sebagai subjek masyarakat yang ada di desa juga memainkan peranan instrumental untuk mampu mencapai visi atas desa yang inklusif, responsif dan berkeadilan bagi difabel di Indonesia.

“Yang menjadi masalah kenapa pemerintah daerah atau pemerintah desa belum tahu kebutuhan teman-teman disabilitas itu adalah karena kita selaku disabilitas, khususnya organisasi disabilitas tidak mau mendekat dan berkomunikasi secara intens dengan pemerintah daerah.”

Ungkap Luluk Ariyantini, salah satu narasumber pada acara Pembukaan dan Seminar Nasional Temu Inklusi 2020 yang dihelat di media daring Zoom pada (9/9).

Luluk Ariyantini yang juga merupakan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Situbondo (PPDIS) bercerita bahwa selama karirnya dalam memperjuangkan isu advokasi difabel di Pemerintah Situbondo dari sejak tahun 2014 sampai sekarang, banyak yang ia dapati realitas dimana kelompok difabellah yang justru cenderung memiliki persepsi miring terhadap pemerintah daerah, yang kemudian menyebabkan mereka enggan mengadvokasikan kebutuhan tersebut ke pihak pemerintah yang pada akhirnya berujung pada ketidaktahuan dari pemerintah daerah terkait kebutuhan dari difabel itu sendiri.

 Kelompok difabel memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan informasi-informasi strategis menyangkut eksistensi mereka, kebutuhan difabel, data terpilah difabel serta masukan-masukan berharga yang nantinya dapat berguna bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang tepat sasaran di lapangan. Tanpa adanya keterlibatan aktif kelompok difabel, maka sulit menurutnya untuk melakukan mainstreaming isu difabel secara lebih optimal di lingkungan desa maupun tingkatan yang lebih tinggi diatasnya.

“Kita menyadarkan teman-teman disabilitas itu sendiri bahwa masalahnya ada di teman-teman disabilitas, bagaimana kemudian mereka tidak mennyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara.” Imbuh Luluk Ariyanti lagi, yang mulai sejak itu bertekad memberikan sebanyak-banyaknya edukasi terkait isu difabilitas, mainstreaming serta kampanye isu difabilitas pada tingkatan individu difabilitas, keluarga difabilitas hingga komunitas-komunitas yang ada di Situbondo.

 Berkat kerja keras inilah, di Daerah Situbondo sekarang ini mulai nampak geliat-geliat positif terhadap upaya menuju masyarakat yang inklusif difabel. Luluk Ariyanti menuturkan bahwa tahun 2017 di Situbondo sendiri telah berhasil mendorong Bupati Situbondo agar menandatangani nota kesepahaman untuk berkomitmen dalam mewujudkan Situbondo yang lebih inklusif, serta juga mendorong inisiasi terhadap Program SINERGI (Situbondo Inklusif Terintegrasi) untuk bersama-sama menghimpun pihak pemerintah, swasta serta masyarakat agar menyatukan kekuatan untuk mewujudkan Situbondo yang inklusif.

Hasil-hasil seperti inilah yang seharusnya menjadi acuan target para difabel lainnya di Indonesia untuk tidak hanya lagi menunggu inisiatif dari pihak pemerintah, tapi mulai mengambil aksi lewat gerakan advokasi, kampanye sosial maupun berpartisipasi pada forum-forum kedaerahan yang berfokus pada isu perencanaan pembangunan untuk menyampaikan aspirasi terkait upaya pembangunan daerah yang inklusif dan partisipatif bagi difabel. Tidak maksimalnya upaya pemenuhan hak difabel di tingkat daerah dapat bersumber karena ketidaktahuan pemerintah tersebut terhadap eksistensi dan kebutuhan para difabel. Oleh karena itulah, peranan partisipatif difabel dari tingkatan terendah yaitu pada tingkat desa menjadi begitu krusial. Untuk mencapai cita-cita desa inklusi dibutuhkan dorongan yang besar dari para difabel itu sendiri, baik sebagai subjek penerima manfaat maupun aktor penggagas gerakan. Hal ini juga yang ditekankan oleh Suharto, Direktur SIGAB Indonesia yang sekaligus menjadi salah satu narasumber pada Temu Inklusi 2020.

Peranan difabel, menurut Suharto adalah salah satu dari 3 komponen yang akan sangat mempengaruhi kesuksesan dari upaya advokasi isu difabel di tingkatan desa, selain kemudian faktor dari pemerintah desa dan masyarakat desa tersebut. Tanpa adanya partisipasi aktif dari para difabel, perwujudan desa inklusi sendiri akan hanya menjadi perjuangan yang percuma. Begitu juga sebaliknya, minimnya inisiatif dalam pelibatan kelompok difabel dari pemerintah desa dan warga desa juga akan hanya menciptakan pembangunan desa yang tidak responsif difabel.

Temu Inklusi sendiri adalah acara yang diinisiasi oleh Organisasi SIGAB Indonesia untuk menjadi wadah berbagi, berjejaring dan konsolidasi gerakan difabel nasional. Temu Inklusi 2020 kali ini berbeda karena harus diselenggarakan secara daring akibat Pandemi Covid-19 yang masih membayangi seantero negeri. Namun meski begitu, harapannya acara Temu Inklusi tahun ini masih membawa semangat inklusi yang sama dan tidak akan berhenti dalam memperjuangkan kesetaraan bagi difabel di Indonesia.[]

 

Reporter: Made Wikandana

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.