Lompat ke isi utama
Peserta FGD berfoto bersama

Urgensi Pedoman Mengadili Perkara Difabel Berhadapan dengan Hukum

Solider.id, Mataram- Upaya pemenuhan hak difabel dalam bidang hukum masih mengalami banyak hambatan. Akibatnya hak difabel belum dapat terjamin ketika berhadapan dengan hukum. Hal tersebut menjadi latarbelakang PUKAT dan PKBH UGM menyelenggarakan Focus Group Discussion di Hotel Santika Mataram pada Selasa (8/9/2020).

Beberapa poin hambatan, antara lain peraturan perundang-undangan masih belum inklusif, sarana prasarana belum aksesibel dan aparat penegak hukum belum memahami difabel. Aparat penegak hukum masih sering mengalami kesulitan. Penyebabnya belum ada pedoman teknis mengenai penanganan perkara yang menjelaskan secara rinci kebutuhan difabel.

Namun, harapan menguat setelah hadirnya PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. PP tersebut mengatur modifikasi atau penyesuaian dalam pelayanan dan sarana-prasarana bagi difabel yang berhadapan dengan hukum.

Kebutuhan difabel dalam berperkara harus dijamin. Misalnya kebutuhan pendamping disabilitas, penerjemah, dokter, psikolog/psikiater, dan pekerja sosial. Untuk menjamin dipenuhinya kebutuhan dan hak difabel yang berhadapan dengan hukum diperlukan dua hal, yaitu pedoman penanganan perkara dan kerja sama para pemangku kepentingan. 

“Pentingnya perlindungan terhadap difabel harus menjadi prioritas. NTB harus menjadi pionir dalam konsep dan implementasi bagaimana pedoman mengadili terkait difabel menjadi nyata” ungkap Aspidsus Kejati NTB Gunawan Wibisono.

Selain adanya pedoman, kerja sama antar pihak sangat penting. Praktik dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) dapat menjadi contoh.

”Saya minta kita semua bersinergi. Kalau dalam SPPA ada Pokja kenapa di sini (difabel) tidak?” ujar hakim PN Mataram Theodora Usfunan

Setelah diskusi yang dinamis seluruh peserta dan narasumber semakin menyadari pentingnya kerja sama di NTB. Oleh karena itu semua bersepakat untuk menindaklanjuti diskusi dengan mendorong kerja sama melalui MoU para pemangku kepentingan. Antara lain organisasi penyandang disabilitas, institusi penegak hukum di NTB, Pemprov NTB, dan organisasi profesi. Selain itu diharapkan terbentuk unit pelayanan terpadu bagi difabel di NTB.[]

 

Redaksi

The subscriber's email address.