Lompat ke isi utama

Penelitian Berperspektif Difabel, Bekal Advokasi Kebijakan Inklusif

Solider.id - Knowledge Sector Initiative (KSI) bekerjasama dengan Australia Disability Research and Advocacy Network (Aidran) menggelar serial diskusi yang bertemakan “Why is the Gender Equality and Social Inklusion approach important in the research?”. Diskusi ini mengerucut pada penelitian yang berperspektif difabel.

Fajri Nursyamsi (pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera) dan Karen Fisher (peneliti difabel University of New South Wales) hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube The Conversation Indonesia pekan lalu. Fajri Nursyamsi menjelaskan,  sebelum melakukan penelitian mengenai difabel, terlebih dahulu harus dipahami mengenai perspektif difabel dalam penelitian.

Perspektif yang harus dipahami dalam melakukan penelitian mengenai difabel adalah perspektif social model of disability. Dalam perspektif ini, difabel dipandang sebagai hasil interaksi antara lingkungann dengan individu. Selain itu, menurut model ini, demi menghilangkan hambatan bagi kelompok difabel, perbaikan dilakukan terhadap lingkungan sekitar, alih-alih terhadap individu.

Efeknya, tindakan yang biasanya muncul berdasarkan social model of disability adalah pemenuhan hak. Hal itu karena, menurut pandangan model ini, difabel dipandang memiliki hak yang sama seperti warga negara yang lain.

Dulu, perspektif yang banyak digunakan adalah  perspektif Charity model. Menurut pandangan  charity model, permasalahan yang dialami oleh difabel disebabkan oleh permasalahan pada level individu. Sehingga, tindakan yang muncul berdasarkan perspektif ini, biasanya berupa santunan atau bantuan social. Charity model memahami isu difabel terbatas sebagai isu sosial saja.

Titik balik pengggunaan social model of disability dalam berbagai sektor di Indonesia, tidak terkecuali dalam konteks penelitian, terjadi saat Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) telah menggeser paradigma dari charity model ke social model of disability.

Karen Fisher, peneliti kebijakan sosial bagi difabel dari University of New South Wales, mendukung pernyataan Fajri Nursyamsi bahwa Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah instrument penting yang telah menggeser charity model menjadi social model of disability. Menurutnya, UNCRPD telah mempengaruhi paradigma berpikir mengenai isu difabel.

Penggunaan social model of disability ini menurut Karen, menjadi penting untuk menghilangkan hambatan yang dimiliki difabel selama ini. Selain itu, tujuan dari penelitian berperspektif difabel—yang dalam hal ini mengedepankan social model of disability, tentu saja sebagai alat untuk mengadvokasi kebijakan agar lebih sensitif terhadap difabel.

Karen melanjutkan, penelitian mengenai isu difabel harus menggunakan berbagai metode. Misalnya saja observasi, wawancara, serta menggunakan media seperti foto dan film. Pengerjaan riset mengenai difabel juga harus melibatkan organisasi yang memiliki fokus dterhadap isu-isu difabel.

Penggunaan social model of disability dalam riset mengenai isu difabel memiliki beberapa dampak. Menurut Fajri Nursyamsi, ada tiga dampak yang dihasilkan ketika pendekatan social model of disability digunakan dalam riset.

Dampak pertama, difabel dipandang sebagai isu yang multisektor. Artinya, difabel dipandang bukan lagi hanya terbatas sebagai isu social saja--sebagaimana pandangan charity model. Difabel, dalam pandangan social model of disability, dipandang sebagai isu yang lintas sector seperti pendidikan, hukum, politik, penanggulangan bencana, dan lain sebagainya.

Fajri menerangkan lebih lanjut, dampak kedua dari penggunaan social model of disability dalam riset, yaitu perbaikan dilakukan kepada lingkungan, alih-alih kepada individu dengan difabel. kemudian, dampak ketiga, difabel dipandang sebagai subjek, bukan lagi objek. Artinya, difabel dapat berpartisipasi penuh dalam segala hal.

Dalam konteks Indonesia, dampak penggunaan social model of disability dalam praktik, dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut adalah produk riset berperspektif social model of disability yang berhasil disahkan sebagai kebijakan. Contoh lain, dimana sebuah penelitian berperspektif social model of disability dapat menjadi alat advokasi kebijakan, yakni Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Peradilan.

Latar belakang Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 adalah sebuah hasil penelitian dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab). Penelitian yang dilakukan oleh Sigab, berisi pengalaman LSM yang berbasis di Yogyakarta tersebut dalam mendampingi kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum. Berbagai pengalaman yang telah terjadi tersebut, kemudian di dokumentasikan dalam sebuah laporan penelitian yang mengedepankan pendekatan Social Model of Disability.

Natalia Warat, deputy team leader Program Peduli,  yang hadir sebagai peserta diskusi, membagikan ceritanya mengenai produk riset yang dapat menjadi alat advokasi. Beberapa tahun yang lalu, ada riset mengenai aksesibilitas masjid bagi difabel. hasil riset tersebut kemudian di diseminasikan kepada berbagai pihak, tidak terkecuali kementerian Agama.

Salah satu dampaknya, saat ini  dapat dilihat di masjid Istiqlal. Masjid tersebut, saat ini telah memberikan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh difabel.

 

Tantangan Riset Mengenai Isu Difabel

Fajri Nursyamsi membagi tantangan riset mengenai isu difabel menjadi dua bagian. Pertama, tantangan difabel sebagai isu dalam riset. Kedua, tantangan difabel sebagai subjek dalam riset.

Perihal tantangan difabel sebagai isu dalam riset, masih cukup banyak tantangan yang harus dihadapi. Diantaranya: kurangnya pemahaman peneliti mengenai social model of disability, kurangnya inspirasi peneliti untuk mengaitkan isu difabel dengan isu yang digeluti peneliti, hingga kurangnya insentif dari pemerintah bagi peneliti yang meneliti isu difabel.

Sementara tantangan difabel sebagai subjek dalam penelitian berkaitan erat dengan kurangnya sumber daya peneliti difabel yang tersedia. Menurut Fajri, ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Sebabnya, biasanya ketersediaan peneliti terdapat dalam perguruan tinggi atau lembaga yang memang berfokus pada tugas-tugas penelitian. Namun, bahkan untuk bekerja sebagai peneliti di universitas dan institusi yang berfokus pada riset, difabel saja masih terdiskriminasi. Misalnya saja, difabel yang hendak menjadi peneliti yang berstatus pegawai negeri sipil, masih harus berhadapan dengan syarat diskriminatif seperti “syarat sehat jasmani dan rohani”.

Tantangan lain juga disampaikan oleh peserta yang hadir dalam diskusi tersebut. Rasmita, perwakilan dari Inovasi, sebuah program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang berfokus pada isu pendidikan, mengungkapkan tantangan yang dialami institusinya dalam melaksanakan kerja penelitian mengenai difabel. ia bercerita, seringkali penelitian yang dilakukannya tidak dipahami oleh pemangku kebijakan dan mitra. Ketika institusinya membagikan indikator penelitian yang di dalamnya memasukkan unsur inklusivitas yang berkaitan dengan difabel, lembaganya kerap mendapatkan penolakan dari pemangku kebijakan, yang biasanya disampaikan dengan pertanyaan “mengapa tidak mendahulukan yang mayoritas?”.[]

 

Reporter : Tio Tegar

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.