Lompat ke isi utama
Pembukaan oleh Muhadjir Effendi lewat zoom

Dilaksanakan secara Daring, Temu Inklusi 2020 Telah Dibuka

Solider.id – Kegiatan kolaboratif guna mempercepat terwujudnya Indonesia inklusif telah dibuka. Kegiatan dua tahunan bertajuk Temu inklusi ke – 4 yang berlangsung secara daring telah dibuka oleh  Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P Sekaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.  Temu inklusi ke – 4  bertema “Dari Praktik ke Kebijakan Memajukan Inklusif, Karakter, dan Budaya Menuju Indonesia Inklusi 2030”. Kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik pemerintah, akademisi, praktisi dan aktivis ini akan berlangsung dari bulan September hingga Desember mendatang yang disajikan dalam berbagai kegiatan seperti Seminar Nasional, diskusi tematik, dan berbagai kegiatan lain yang dilaksanakan secara daring.

Abdul Rahman, selaku perwakilan panitia Temu Inklusi 2020 dari  Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDik) Makassar mengungkapkan bahwa sejak temu inklusi 2018 di Gunungkidul, Perdik Makassar telah ditunjuk oleh Sigab untuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan Temu Inklusi ke – 4 yang sedianya akan dilaksanakan di desa Kambuno, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Berbagai persiapan telah kami lakukan, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mempersiapkan diri dan membangun berbagai sarana aksesibilitas. Namun setelah persiapan sudah selesai Indonesia dilanda pandemi dan semua kegiatan pengumpulan massa  harus ditunda dan diganti dengan kegiatan secara online, sehingga kegiatan ini diubah menjadi kegiatan daring seperti hari ini.

Di luar itu semua, kami di Sulawesi Selatan sangat bangga karena dipercaya menjadi panitia. “untuk pertama kalinya kegiatan ini dilaksanakan di timur Indonesia dan dilaksanakan di luar pulau jawa”.

“Konsep inklusi harus merata. Ia harus menjalar ke berbagai daerah termasuk di timur Indonesia. Semangat ini sudah bisa dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Hal ini karena semangat berbangga kabupaten bulukumba khususnya Kambuno sudah mempersiapkan dari berbagai sisi termasuk pembangunan. Namun Bulukumba masih bisa jadi pelaksana setelah pandemi berlalu,” Ujar Rahman.

Sementara itu, Suharto selaku perwakilan  panitia dari Sigab (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia mengungkapkan bahwa Temu inklusi merupakan ajang dua tahunan berbagi praktik baik dan berbagi ide untuk mewujudkan Indonesia Inklusif. Ini selaras dengan apa yang kita susun dengan berbagai regulasi, seperti UNCRPD, Undang–Undang Disabilitas, dan sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Hal  Ini menjadi semangat penyelenggaraan inklusif, agar negara ini lebh demokratis dan memperhatikan semua kalangan baik laki-laki, perempuan dan difabel. Semua  jadi bagian dari bangsa Indonesia.

Kisrten Bishop Minister Konselor, Bagian Tata kelola dan Pembangunan Manusia, Kedutaan Besar Australia, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pemerintah Australia merasa bangga mendukung forum penting ini yang melibatkan pihak pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, maupun mitra pembangunan lainnya.

Ia berharap Temu Inklusi ini terus menjadi wadah untuk berinteraksi, berkomunikasi, berjejaring dan berkolaborasi untuk membangun gerakan inklusi disabilitas.. Pemerntah Australia berkomitmen untuk mendukung pembanguann inklusi disabilitas di Indonesia dalam berbagai sektor. Beberapa tahun terakhir kami berkomitmen untuk mewujudkan peradilan inklusif dan mewujudkan inklusi sosial melalui program peduli. Pemerintah Australia juga berkomitment untuk mendukung berbagai aktivitas dan kegiatan untuk mengarusutamakan disabilitas, terutama dalam meminimalkan dampak pandemi Covid – 19. Forum seperti ini sangat bagus untuk meningkatkan dan mempercepat cita-cita inklusivitas di Indonesia.

Muhadjir Effendi  Selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari regulasi yang tercantum dipasal 23 undang-ndang dasar 1945 tentang hak hak negara dan instrumen lain seperti UNCRPD.  

“Temu inklusi berlansgung sejak 2014. Dan tahun ini berjalan dengan tema yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Rintisan forum temu inklusi oleh Sigab didukung organisasi dfiabel dengan hasil desa inklusif yang saat ini sudah ada 10 kabupaten, 157 desa di lima Provinsi.”

“Ditengah kemajuan kebijakan dalam mendorong pemernuhan hak serta kewjiban disabilitas, masih banyak gap dan tantangan yang dihadapi. Seperti masalah ketimpangan untuk dapatkan akses maupun untuk menerima manfaat dari hasil pembanguann dari disabilitas dan kelompok rentan. Rendahnya keterserapan sekolah dan tertundannya pengesahan kebijakan serta data merupakan persoalan yang kita hadapi dan segera kita atasi dan selesaikan di masa datang.

“Jika kita memiliki komitmen. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari UUD 1945 padal 23 tentang hak warga negara dan instrumen global seperti UNCRPD  dan Agenda SDGs.

 CRPD adalah konvensi yang pertama kali ditelurkan PBB pada dekade ini dan kemudian kalau kita pelajari lebih dalam,  kita harus ada perubahan paradigma dalam melihat dan memperlakukan warga difabel” Ujarnya.  

 

Redaksi Solider

 

The subscriber's email address.