Lompat ke isi utama
beberapa tulisan dan keterangan terkait kerangka layanan kesehatan inklusif

Layanan Kesehatan Inklusi, Modal utama Jaga Kesehatan saat Pandemi

Solider.id, - Pada pendataan Survei Penduduk Antar Sensus – SUPAS di tahun 2015, dapat diperkirakan hampir dua puluh satu juta jiwa penduduk Indonesia membutuhkan layanan khusus, termasuk layanan kesehatan. Kondisi pandemi saat ini, kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan menjadi prioritas utama. Termasuk bagi mereka yang tergolong sebagai masyarakat rentan, seperti: mereka yang tergolong kategori pada di usia anak, usia lanjut, dan masyarakat difabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan, pasal 139 menyebutkan,’Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekomonis.’ Ini artinya, terdapat sebuah jaminan yang sudah seharusnya didapatkan oleh masyarakat difabel terkait bentuk layanan kesehatan serta fasilitasnya.

Masih diperlukan kerangka kebijakan komprehensif mengenai layanan kesehatan bagi masyarakat difabel, termasuk target dan indikator yang spesifik. Melalui adanya peta jalan layanan kesehatan inklusif, dapat menjadi rujukan kebijakan, program, serta penilaian bagi seluruh jajaran pihak penyedia dan pemberi layanan kesehatan, baik dari mulai tingkat pusat hingga turunannya. Selain itu, peta jalan layanan kesehatan inklusif tersebut juga untuk membangun sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, berkualitas, menghargai martabat dan memberdayakan bagi seluruh masyarakat difabel.

Peta jalan layanan kesehatan inklusif yang telah tersusun dan diterapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, hingga World Health Organization (WHO) atau badan kesehatan dunia, berdasarkan serangkaian kegiatan yang telah dilakukan bersama organisas-organisasi difabel dan pihak pemerintahan. Langkah yang dilakukan adalah: konsultasi, wawancara, proses validasi, pengkajian literatur serta publikasi ilmiah dan kebijakan, hingga mengkaji laporan program-program yang dilakukan oleh mitra pembangunan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO), pemerintah dan beberapa negara lain.

Proses Peta jalan layanan kesehatan inklusif ini melibatkan berbagai pihak, diantaranya empat direktorat dari kementerian kesehatan, lima  kementerian lembaga, dua puluh lima dari Organisasi Penyandang Disabilitas atau DPO seluruh Indonesia.

Stategi utama peta jalan layanan kesehatan inklusif disabilitas.

Merujuk pada World Health Organization (WHO) atau badan kesehatan dunia, ‘Disability Action dan Health System Strengthening,’ peta jalan ini melahirkan tujuh stategi utama yang meliputi.

  1. Mengatasi hambatan fisik dan informasi dalam mengakses layanan.
  2. Menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan peka disabilitas.
  3. Menyediakan layanan kesehatan yang menyeluruh.
  4.  Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas.
  5. Menguatkan mekanisme dan pelembagaan implementasi kerangka kebijakan.
  6. Meningkatkan anggaran sektor kesehatan di tingkat pusat dan daerah untuk pengembangan layanan inklusif.
  7. Mendorong kebijakan dan program yang berlandaskan informasi akurat.

Ketujuh stategi tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa koordinasi lintas program di internal pemangku kebijakan pusat yaitu kementerian kesehatan, dukungan dari lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi yang kuat.

(Sumber:..\Peta_Jalan_Layanan_Kesehatan_Inklusif_Disabilitas_6_Desember_2017_Hari_Disabilitas_Internasional.pdf)

Layanan kesehatan di masa pandemi.

Kondisi kesehatan masyarakat difabel di masa pandemi yang berupa gangguan kesehatan fisik antara lain: Kekakuan sendi atau kejang untuk difabel Cerebral Palcy (CP). Kemunduran fungsi organ, hingga sulit menelan makanan. Sedangkan gangguan kesehatan dalam bentuk psikologis antara lain: Penurunan kepercayaan diri, sering emosi atau tantrum dan sulit dikendalikan.

Perlu layanan yang sesuai untuk dapat mengatasi kondisi kesehatan tersebut. diantaranya:

  1. Terapi mandiri oleh orang tua.
  2.  Melakukan konseling bersama antar orang tua baik dengan komunikasi langsung tatap muka atau komunikasi tidak langsung seperti melalui telpon, atau konsultasi online.
  3. Mengadakan program pemberian makanan tambahan dan kunjungan tenaga terapis atau tenaga kesehatan.
  4. Melakukan dan menjalankan protokoler kesehatan pandemi.

Bentuk layanan ini akan tetap bermanfaat setelah pandemi nanti. Pada akhirnya akan dapat menguatkan keluarga dengan keterampilan terapi dasar yang dilakukan secara mandiri. Selain itu, juga dapat meningkatkan tenaga kesehatan tentang etika berinteraksi dengan masyarakat difabel dalam bentuk pelayanan kesehatan sesuai yang dibutuhkan. Hingga terbentuk layanan kesehatan inklusif bersumberdaya masyarakat.

Masyarakat difabel yang memiliki derajat kesehatan secara optimal, akan mampu menunjang produktivitas dan partisipasi aktif mereka dalam masyarakat dan pembangunan. Peta jalan layanan kesehatan inklusif ini merupakan pola pelayanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat, termasuk difabel.[]

 

 Reporter: Srikandi Syamsi

Editor      : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.