Lompat ke isi utama
tulisan "budgete" dengan menggunakan pena

Menuju Pembangunan Inklusif lewat Penganggaran ke Difabel

Solider.id - Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75, Presiden Joko Widodo resmi telah memberikan pidato kenegaraan terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) beserta Nota Keuangannya untuk tahun anggaran 2021 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI. Pada rancangan APBN tahun 2021 ini, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap upaya pemulihan ekonomi akibat wabah pandemi Covid-19 yang hingga kini masih berlangsung di Indonesia. Selain upaya percepatan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, kebijakan fiskal 2021 juga akan difokuskan pada upaya dalam mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi; mempercepat transformasi ekonomi ke era digital; serta upaya pemanfaatan dan antisipasi terhadap perubahan demografi di masyarakat.

Meskipun kebijakan APBN tahun 2021 kali ini dilingkupi oleh nuansa kecemasan akibat adanya potensi resesi ekonomi yang mungkin terjadi pada kuartal selanjutnya, pemerintah nyatanya masih tetap konsisten meningkatkan anggaran belanja demi mendukung pembangunan infrastruktur serta SDM di tanah air, melalui program transformasi pendidikan dan pelatihan guru, penguatan sektor UMKM, dan pembangunan infrastruktur publik dan konektivitas digital untuk mendukung terlaksananya revolusi 4.0.   

How ever, dari sekian banyak perencanaan anggaran pemerintah, kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan isu inklusi difabel di Indonesia sayangnya masih cenderung minimalis.

Padahal, adanya fokus khusus pemerintah terhadap APBN bagi isu difabel adalah hal yang sangat krusial. Rancangan APBN menentukan alokasi pengelolaan anggaran negara untuk isu-isu yang berprioritas tinggi dan juga strategis pada tahun berjalan berikutnya. Dan ketika isu difabel tidak berada dalam rancangan anggaran strategis tersebut, maka pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup kelompok difabel pun berpotensi terhambat.

Kebijakan fiskal tahun 2021 yang mengusung tema “percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi” tersebut sebenarnya memiliki beberapa arahan anggaran untuk meningkatkan upaya inklusi dalam pembangunan nasional, namun tidak merinci secara spesifik terkait penganggaran terhadap isu strategis bagi kelompok difabel. Karena meskipun terdapat upaya untuk melakukan inklusi pada pembangunan nasional, bukan berarti hal tersebut juga akan berdampak langsung bagi kelompok difabel. Terlebih ketika makna inklusi tersebut dipahami secara luas tanpa memasukkan kepentingan kelompok rentan difabel di dalamnya.

  Meski begitu, pidato presiden kemarin juga tidak dapat menjadi justifikasi untuk mengatakan tidak ada anggaran sama sekali dalam APBN kita bagi kelompok difabel. Justru peran untuk mengkritisi rancangan APBN inilah menjadi penting. Terlebih, untuk APBN tahun anggaran 2021 baru akan bergulir pada tahun depan. Sehingga hal inilah yang menjadikan proses monitoring nantinya penting baik dalam tahap perancangan, pengalokasian hingga pendistribusian anggaran tersebut untuk benar-benar tersalur bagi kepentingan kelompok difabel di Indonesia.

 In fact, aspek inilah yang dapat dilakukan untuk semakin mendorong upaya pengarus utamaan isu difabel dalam proses penganggaran pemerintah baik di level pusat maupun daerah. Serta  untuk menjamin penganggaran yang maksimal dan menyeluruh pada berbagai lintas sektor kehidupan dari kelompok difabel di masyarakat. 

Mengapa ini jadi penting?

Proses penganggaran (budgeting) terhadap isu difabel bukan hanya sekedar soal menggelontorkan anggaran saja, namun ini juga sebuah bentuk investasi negara terhadap kualitas hidup warganya di masa mendatang. Kita tahu sendiri bahwa menjadi difabel bukanlah kondisi unik yang hanya dimiliki oleh segelintir individu. Semua orang berpotensi menjadi difabel. Entah karena insiden yang mereka alami atau faktor umur yang mengharuskan mereka membutuhkan akomodasi lebih.

Thus, alokasi anggaran untuk isu difabel pun bukan lagi menjadi sebuah program hari ini saja, tapi juga manfaat yang akan dapat dinikmati oleh semua pihak secara berkelanjutan. Maka dari itu penting bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengalokasikan anggaran belanja yang sepadan demi mendukung pembangunan ekosistem yang inklusif bagi kelompok difabel.

Hal ini dapat terejawantahkan ke dalam berbagai sektor yang ada di masyarakat, pertama mulai dari sektor infrastruktur publik yaitu untuk mengalokasikan anggaran pada fasilitas publik bagi difabel seperti pengadaan guiding block bagi difabel netra, bidang miring bagi pengguna kursi roda maupun ketersedian toilet yang aksesibel di berbagai sudut-sudut kota. Kedua, dalam bidang ekonomi yaitu untuk mengurangi tingkat kemiskinan diantara difabel melalui program pengentasan kemiskinan, meningkatkan penguatan terhadap UMKM yang dikelola oleh individu difabel ataupun dalam hal penyaluran bantuan sosial bagi difabel yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-harinya. Tidak hanya itu, target alokasi anggaran juga penting ditujukan bagi sektor ketenagakerjaan difabel. Utamanya untuk mendorong kualitas dan kuantitas  SDM difabel yang lebih unggul dan memiliki daya saing melalui program-program pelatihan fokasional bagi difabel di lapangan. Selain itu, pada sektor pendidikan juga bisa dianggarkan pengelolaan budget yang lebih terarah untuk pengadaan alat-alat pendukung belajar difabel, seperti literatur braille, aksesibilitas teknologi hingga ketersediaan guru-guru pendamping khusus (GPK) di sekolah-sekolah demi mendukung proses inklusi belajar.

 Dengan begitu, program-program peningkatan kualitas mutu SDM difabel maupun infrastruktur pendukungnya akan dapat berjalan secara lebih optimal karena adanya  penganggaran  yang efektif, transparan dan spesifik bagi kelompok difabel. Apabila praktik ini benar-benar dapat dilaksanakan secara inklusif, maka manfaat pembangunan nasional pun tidak lagi hanya jadi keuntungan sepihak saja, melainkan juga berdampak positif bagi kemajuan warga difabel yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, mendorong terbentuknya proses penganggaran yang responsif difabel serta juga melakukan proses pengawasan dalam implementasinya adalah salah satu kunci untuk mensukseskan program-program pembangunan nasional.   

 Tanpa adanya mekanisme yang inklusif terhadap sistem anggaran negara baik di level nasional hingga tingkatan desa atau bahkan ketiadaan anggaran pada isu difabel secara general, akan hanya menimbulkan ketimpangan kualitas hidup diantara masyarakat. Khususnya bagi mereka-mereka yang dari sananya memang memiliki akses sumber daya yang minim serta tingkat kebutuhan yang cenderung tinggi.

Oleh sebab itu, pengalokasian APBN yang khusus mengantisipasi isu dari kelompok difabel menjadi hal yang mutlak dilakukan. Meskipun kembali lagi, uang bukanlah segala-galanya, terlebih ketika stereotype, stigma dan diskriminasi masih merajalela, karena tetap saja, pembangunan yang inklusif tidak akan pernah terwujud apabila perspektif kuno terhadap kelompok difabel itu sendiri belum hilang dari muka bumi, namun setidaknya, adanya anggaran spesifik bagi difabel dalam proses pembangunan dapat mempercepat investasi bagi lingkungan yang lebih ramah akan kebutuhan dan hak dari kelompok difabel. Maka dari itu, mari kita kawal APBN 2021 ini untuk mampu memberikan perubahan yang nyata bagi keberlangsungan hidup kelompok difabel di Indonesia.[]

 

Penulis: Made Wikandana

Editor  : Ajiwan Arief  

The subscriber's email address.