Lompat ke isi utama

Komnas Perempuan : Penyandang Disabilitas Punya Hak Yang Sama

Meratifikasi konvensi Internasional adalah pintu pertama menuju usaha pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang menjadi tugas negara. Banyaknya elemen masyarakat yang masih menganggap HAM adalah ideologi asing, disebabkan karena kurangnya pemahaman akan makna HAM itu sendiri dan kurangnya rasa solidaritas dalam aktivitas sehari-hari yang melibatkan kesetaraan atau penghormatan kepada sesama.

Difabel dalam hal ini adalah korban yang selalu saja menjadi korban. Tidak pernah ada contoh baik tentang perlakuan baik terhadap difabel. Semuanya masih tahap wacana dan kampanye. Berharap dalam hal ini semua orang maupun organisasi kemasyarakat dapat memahami hak asasi manusia yang memiliki perspektif persamaan dalam kemampuan setiap manusia dan dihormati.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong penuh peneguhan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (konvensi hak penyandang disabilitas), khususnya terkait dengan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas. Konvensi yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2006 ini telah ditandatangi oleh 154 Negara, dan 126 Negara telah meratifikasinya.

Banyaknya jumlah Negara yang meratifikasi menunjukkan pentingnya konvensi ini sebagai kerangka kerja hak asasi manusia di dunia. Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini berlaku sejak 10 November 2011.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Desti Murdijana mengatakan  salah satu ketentuan utama konvensi itu adalah pemerintah dan pihak terkait lainnya harus melibatkan penyandang disabilitas dalam merancang sebuah kebijakan. Khususnya yang berkaitan dengan kepentingan penyandang disabilitas. " Perlu dilakukan penyadaran ke masyarakat terkait keberadaan kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Pasalnya, perlakuan diskriminatif kerap dialami para penyandang disabilitas " Jelas Desti.

Desti juga menanmbahkan bahwa  Konvensi Penyandang Disabilitas mendorong agar segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, ditiadakan. Lalu mengubah cara pandang salah yang selama ini ada di masyarakat. Pasalnya, penyandang disabilitas kerap disebut orang cacat, tidak normal, sakit dan harus dikasihani." Konvensi itu menekankan bahwa penyandang disabilitas punya hak yang sama dengan manusia lainnya" . Tegas Desti.

Komnas Perempuan meyakini bahwa dalam mendorong komitmen Negara tersebut, partisipasi semua pihak, terutama kelompok penyandang disabilitas adalah mutlak. Dalam kerangka untuk turut mendorong partisipasi itulah, sebagai salah satu National Human Right Institution (NHRI) atau Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), Komnas Perempuan menggelar kegiatan Seminar Nasional pada hari Kamis (6/12) tentang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

Kegiatan ini menjadi kelanjutan dari beberapa diskusi dan kerja sebelumnya bersama dengan Komisi HAM Australia (Australia Australian Human Right Commision), Australia Indonesia Partnership for Justice(AIPJ) serta Konsorsium Nasional untuk Hak Difabel (Konas Difabel). Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) ini melibatkan Kelompok Disabilitas (Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO)), Kementrian/Lembaga, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pengada Layanan, Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan/HAM, akademisi, aktivis, dan mahasiswa/kelompok muda.

Sumber: Radio Republik Indonesia Bogor (http://rribogor.co/berita/item/332-komnas-perempuan--penyandang-disabil…) diakses 17 January 2013

The subscriber's email address.