Lompat ke isi utama

Mendiskusikan Kerentanan Perempuan Difabel

Solider.id - Komunitas Peduli Inklusi Nusantara  menyelengarakan diskusi mengenai “Perempuan dan Anak Difabel dan Keadilan di Indonesia” pada tanggal 13 Agustus 2020. Nurul Saadah Andriani, direktur eksekutif Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (Sapda), hadir sebagai pembicara pada diskusi yang diselenggarakan melalui platform Zoom ini.

Nurul Saadah, menceritakan bahwa situasi anak dan perempuan difabel di Indonesia saat ini, belum dipahami sebagai isu yang terintegrasi dengan isu Hak Asasi Manusia. Dalam berbagai pembahasan yang dilakukan, baik oleh akademisi maupun praktisi, isu perempuan dan anak difabel, masih menjadi pembahasan yang terpisah dari diskusi mengenai perempuan dan anak pada umumnya. Alih-alih mengintegrasikannya dengan isu HAM, justru masih banyak pihak yang berpikiran bahwa isu perempuan dan anak difabel, hanya sekedar isu perlindungan dan kesejahteraan sosial semata.

Nurul Saadah mengatakan, perempuan difabel mengalami double  bahkan triple diskriminasi sebagai perempuan dan difabel. perempuan difabel Mengalami beragam kekerasan fisik, mental, ekonomi, seksual, dan pemasungan. Banyak dari kasus kekerasan terhadap perempuan difabel tidak dapat terselesaikan karena perangkat hukum yang tidak tersedia dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai isu difabel.

Hal ini kemudian ditambah lagi dengan minimnya keberpihakan negara. Dalam presentasinya Nurul menjelaskan, negara tidak menyediakan rumah aman yang aksesibel bagi korban kekerasan, dan dengan alasan ketidak adan layanan tersebut mereka ditolak untuk mendapatkan hak atas keadilan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa negara telah melakukan penelantaran dan pembiaran terhadap kekerasan yang terjadi kepada perempuan difabel.

Pengalaman SAPDA dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel

Pengalaman Sapda dalam mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan difabel sejak tahun 2010 hingga 2019, membuktikan bahwa akses terhadap keadilan bagi perempuan difabel memang tidak mudah. Tercatat, 9 tahun berjalan, ada 28 kasus kekerasan terhadap perempuan difabel yang telah ditangani oleh Sapda. Dari 28 kasus yang dilaporkan tersebut, hanya 14 kasus saja yang dapat terselesaikan hingga putusan sidang di pengadilan.

 Mirisnya, ada 13 kasus lainnya yang harus dihentikan proses hukumnya. Ini diakibatkan karena kurang bukti dan saksi. Sementara, 1 kasus lainnya, masih dalam proses hukum. “biasanya kasus-kasus ini, terhenti ketika ditangani oleh jaksa. Saya sendiri tidak tahu kenapa. Padahal, dari beberapa kasus yang terjadi, pelaku bahkan telah mengakui perbuatannya”. Ungkap Nurul Saadah.

Kasus yang ditangani Sapda ini meliputi berbagai ragam difabel. ada kasus kekerasan terhadap difabel sensorik netra sebanyak 2 kasus, difabel sensorik Tuli 8 kasus, difabel daksa 9 kasus, difabel intelektual 9 kasus, serta difabel ganda sebanyak 3 kasus.

Ragam kekerasan yang dialami oleh perempuan difabel pun sangat beragam. Ada 9 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan fisik 3 kasus, dan kekerasan seksual 16 kasus. Kasus kekerasan seksual yang terjadi tersebut, mayoritas berupa pemerkosaan dan persetubuhan.

Biasanya, kasus kekerasan terhadap perempuan difabel terjadi dalam ranah personal, komunitas, dan negara. Kekerasan yang terjadi pada ranah personal berarti pelaku memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan (suami), mau pun relasi intim (pacaran) dengan korban. Sementara, kekerasan dalam ranah komunitas, artinya pelaku dan korban tidak memiliki hubungan darah, kekerabatan, mau pun perkawinan. Sedangkan, kekerasan dalam ranah negara, berarti pelaku kekerasan adalah apparat negara yang dilakukannya dalam kapasitas tugas. Hal ini juga termasuk pembiaran kekerasan oleh negara, sehingga kasus tersebut terus berlanjut.

 

Mengapa ini Terjadi?

Ada beberapa sebab mengapa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan difabel terus menerus terjadi. Pertama, stigma negative dari keluarga dan masyarakat. Memang tidak dapat dipungkiri hingga saat ini masih ada pandangan di masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan difabel tidak mandiri, merepotkan, serta tidak mampu melayani suami dan keluarga.

Bahkan stigma ini menjadi hal biasa dilekatkan kepada perempuan difabel, apabila suami dari perempuan difabel melakukan poligami. “ketika suami seorang perempuan difabel berpoligami, maka rentetan pertanyaan dari masyarakat akan bermunculan. Seperti misalnya apakah kamu dapat melayani suami dan keluarga? Apakah kamu dapat melahirkan anak yang tidak cacat? Apakah kamu dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga?”. Ucap Nurul pada diskusi tersebut.

Ini ditambah lagi hingga hari ini masih ada peraturan yang diskriminatif kepada perempuan difabel. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, hingga saat ini masih membolehkan perempuan difabel untuk di poligami.

Kedua, penyebab kekerasan terhadap difabel terus terjadi, yakni banyaknya kasus-kasus yang tidak terungkap. Kasus-kasus ini kebanyakan disembunyikan karena, keluarga atau korban merasa malu, pelaku berasal dari lingkungan keluarga sendiri, dan keluarga/korban tidak memahami bahwa peristiwa yang telah terjadi merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan difabel.

Ketiga, perlindungan hukum belum memadai. Hal ini mulai dari ketiadaan aturan, kebijakan yang tidak berpihak, dan petugas tidak memiliki keahlian untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan difabel.

Keempat, Peer Group Assistance dari kelompok difabel belum kuat. Sehingga, korban tidak memiliki pengetahuan untuk mendeteksi kekerasan  dan apa yang harus diperbuat jika terjadi kasus kekerasan kepada dirinya.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.