Lompat ke isi utama
salah satu anggota TAD Surakarta

Sejumlah Pekerjaan Rumah Hadang Pengurus Harian TAD Kota Surakarta

Solider.id, Surakarta - Pengurus Harian Tim Advokasi Difabel (TAD) Kota Surakarta periode 2020-2023  resmi bekerja sejak 18 Juni 2020, setelah penerbitan oleh Surat Keputusan (SK) kepala dinas sosial. Namun secara tatap muka, baru mengadakan pertemuan pada Kamis (6/8). PH TAD memiliki tugas untuk menjembatani persoalan yang ada antara pemerintah kota dan komunitas difabel, melakukan pengkajian dan analisa terhadap permasalahan difabel yang ada, melakukan pendataan komprehensif, mengembangkan kapasitas difabel dengan mendorong kaderisasi serta penguatan organisasi. Sedangkan untuk Tim Advokasi Difabel (TAD) sendiri anggotanya adalah para ketua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat SK dari walikota.

Akhmad Halim Yulianto, salah seorang pengurus PH TAD mengatakan bahwa PH TAD yang terbentuk selama lima tahun ini, dan sekarang dengan susunan pengurus yang baru, bukanlah sebuah Unit Layanan Disabilitas (Lidi) yang melekat pada dinas sosial. Sebab PH TAD memiliki fungsi dan tugas koordinasi lintas OPD dari dinas kesehatan, dinas tenaga kerja dan perindustrian, koperasi dan UMKM, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perhubungan bahkan ke lembaga seperti KPU dan Bawaslu Kota Surakarta. Tugas PH TAD mengawasi dan memberi masukan kinerja OPD terkait kebijakan afirmatif difabilitas. Dan menjembatani segala kebutuhan difabel terkait advokasi pada OPD.

Tugas PH TAD, selain melakukan fungsi koordinasi dengan OPD, di ranah akar rumput adalah dengan menggandeng komunitas-komunitas difabel yang di Solo ada sekitar 26 komunitas, baik difabel maupun komunitas relawan. Dengan kerja sama komunitas diharapkan bisa kerja kolaborasi dengan  melakukan program dan kegiatan serta pendampingan dan fasilitasi. Selama ini PH TAD dilibatkan dalam penyusunan raperda yang hingga hari ini menuju proses penstrukturan bahasa. Meski minim anggaran, tidak seperti tahun lalu yang mendapat anggaran dari APBD, tahun ini PH TAD meski nol angggaran bisa bekerja sama dengan pihak ketiga terkait penyelenggaraan even untuk penambahan kapasitas pengetahuan terkait kesehatan di masa new normal dengan mengadakan webinar dengan asosiasi profesi dokter.

Menjadi sebuah “PR” besar ketika PH TAD dihadapkan kepada masalah terkait akomodasi difabel dalam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi. Karena tidak semua difabel bisa mengakses bantuan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Tamso, Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, terkait Bantuan Sosial Tunai (BST) bagai warga terdampak COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah berdasar kuota, tiap kota/kabupaten berbeda jumlahnya. Menurutnya, jumlah kuota penerima diberikan oleh pemerintah, namun usulan siapa penerima dilakukan mulai dari RT/RW setempat. Namun, kebijakan pendaftaran dengan menggunakan kartu Kepala Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini mendiskriminasi difabel. Bagaimana dengan difabel yang bukan kepala keluarga? Terus difabel yang tidak memiliki NIK? Mereka pasti tidak bisa mengakses BST.

Seperti yang terjadi pada keluarga orangtua dari Ischoliza yang memiliki seorang anak Tuli. Semula Ischoliza mengecek data keluarganya apakah menerima bantuan dari pemerintah. Semula ia mengecek, ada, namun kemudian tidak ada. Dan selama ini pihaknya sama sekali belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Tamso, dalam jawabannya menegaskan bahwa sebaiknya bagi keluarga yang memiliki anggota difabel bisa mengecek sehingga ketika tidak masuk sebagai data penerima pihak dinsos bisa melakukan pengecekan atau konfirmasi dan melakukan langkah proaktif sejak awal.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.