Lompat ke isi utama
Gambar softfile salinan PP Akomodasi yang Layak dalam peradilan

PP Nomor 39 Tahun 2020 dan Perjuangan yang Menyertainya

Solider.id, Surakarta- Peraturan Pemerintah (PP) nomor tahun 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan telah terbit pada 20 Juli 2020. PP yang terdiri dari 25 pasal tersebut adalah payung hukum turunan, mandat dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penerbitan atas PP ini dilalui dengan perjuangan yang luar biasa, dengan menyusun pasal per pasal, dari menginisiasi kemudian membuat draft lalu dilimpahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

 

Beberapa proses terjadi dalam tahap ini sampai kemudian Dirjen HAM melakukan perancangan dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga (K/L) serta melimpahkan semua ke Kejaksaan Agung dan ahli hukum. Lalu dilakukan harmonisasi yang dilakukan oleh Setneg, termasuk akselerasi dengan Undang-Undang yang lain. Demikian dituturkan oleh Purwanti atau biasa dipanggil Ipung dari SIGAB kepada Solider.id. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Pokja Difabel turut mengawal hingga terbitnya PP nomor 39 Tahun 2020 ini. 

Purwanti menambahkan bahwa PP ini menganut asesmen dan masih fokus kepada sarana dan pra sarana. “Kita inginnya sampai ke penegakan hukum. Ada kekosongan terkait difabel bahwa Indonesia harus membuat aturan hukum difabel yang berhadapan dengan hukum. Terkait pengampuan ada kitab babonnya, jelas ada hukum perdata nah kita menjembatani hal tersebut,” jelasnya. PP juga memuat tentang reasonable accommodation, hal-hal pribadi yang diperlukan untuk profil asesmen seperti ragam difabilitas, bahasa yang digunakan, traumatik, serta cara penanganan. Dan dalam kontek hukum ini, difabel dijembatani dengan tiga pendamping terkait hukumnya yakni pendamping difabilitasnya, pendamping hukum, serta tenaga ahli yang bisa terdiri dari psikolog, psikiater serta pekerja sosial.

Pada PP nomor 39 Tahun 2020 juga tidak terjebak pada perkaranya namun mengikat pada lembaganya. Dalam PP ini ada peluang untuk membuat SOP di level pengadilan, termasuk pengadilan tinggi, pengadilan agama, pengadilan negeri, kejaksaan dan advokat/pengacara publik. Apalagi realitanya sistem pengadilan kita berbeda-beda. Misalnya sidak dan sidik dilakukan oleh polisi, ketika menjadi terdakwa maka tempat pelaku adalah di Rutan dan saat menjadi terpidana di Lapas, di pengadilan tinggi dan pengadilan agama tidak ada jaksa. Satu contoh lagi adalah ketika terjadi kasus perkosaan dengan pelaku militer. Korban bisa jadi seorang difabel. Menurut Purwanti SOP ini pun juga harus dibikin bagi LAPAS, dan BAPAS. “Kita ingin mengikat setiap lembaga,” jelasnya.

Terkait standar pemeriksaan difabel (SOP) tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait proses peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 membuat dan mengembangkan standar pemeriksaan penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangan. Sedangkan Pasal 2 bunyinya : (1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak. (2) Lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Kejaksaaan Republik Indonesia; c. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan d. Mahkamah Konstitusi. (3) Selain lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga lain yang terkait proses pengadilan juga wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.[]

 

 Reporter: Puji Astuti

Editor    : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.