Lompat ke isi utama

36 Tahun Pengesahan Konvensi Diskriminasi terhadap Perempuan

Solider.id - Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah atau disingkat Jasmerah adalah semboyan yang terkenal yang diucapkan oleh Soekarno, dalam pidatonya yang terakhir pada Hari Ulang Tahun (HUT)  Republik Indonesia tanggal 17 Agustus1966 (https://id.wikipedia.org/wiki/Jangan_Sekali-kali_Meninggalkan_Sejarah#:….).

Spirit yang disampaikan oleh Bapak proklamator Indonesia tersebut, adalah bagaimana  kita sebagai bangsa Indonesia jangan buta akan sejarah. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, dewasa kini para generasi muda, yang biasa juga disebut generasi milenial, seakan sudah nyaman dengan hal-hal yang instan, alih-alih membaca sejarah, apalagi bila sejarah tersebut dianggap tidak penting

Salah satu sejarah yang tidak familiar yaitu pada  24 Juli 1984, Pemerintah Indonesia melakukan PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA  (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) yang diejawantahkan menjadi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 7 TAHUN 1984  TENTANG  PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA. Ternyata, regulasi yang berhubungan dengan konvensi tersebut juga berhubungan dengan salah satu Inpres, yakni  Pada tahun 2000 Presiden RI, Abdurahman Wahid, mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Inpres PUG). Harapannya pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Untuk memperkuat payung hukum Pengarusutamaan Gender, maka tahun 2006 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyusun draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengarusutamaan Gender

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals (SDG) atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) , yang terdiri dari 17 Tujuan (Goal) dan 169 sasaran (target). Dalam TPB tersebut terdapat satu tujuan, untuk: Mencapai Kesetaraan Gender serta Memberdayakan semua Perempuan dan Anak Perempuan.

Tujuan 5 SDG tentang Mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, memiliki 5 target yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi

2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan

3. Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan

4. Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan

5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial dan ekonomi (https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1374/pentingnya-kead…).&text=Mengakhiri%20segala%20bentuk%20diskriminasi).

Lalu yang jadi pertanyaan, adakah kita sebagai generasi muda, telah  mengetahui tentang regulasi-regulasi tersebut? Kemudian apakah regulasi-regulasi tersebut sudah betul-betul diimplementasikan oleh para pemangku kebijakan di negeri ini? Ataukah regulasi-regulasi (baik Nasional maupun Internasional) tersebut hanya sekedar teks belaka tanpa implementasi yang nyata?

Sepertinya memang regulasi-regulasi yang ada hanya bersifat normatif. Masih banyaknya tindakan-tindakan diskriminatif terhadap perempuan, terutama perempuan difabel. Hal ini  terbukti dari berita yang dilansir dari VOA Indonesia, bahwa perempuan dengan difabilitas menjadi sasaran empuk para pelaku kekerasan seksual. Menurut catatan akhir tahun Komnas Perempuan pada 2018, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling menonjol menimpa perempuan difabel. Pada ranah rumah tangga dan publik, terjadi 64 kekerasan seksual, 20 persen kekerasan psikis, sembilan persen kekerasan ekonomi, dan tujuh persen kekerasan fisik. Menanggapi fenomena itulah, Koalisi Gerakan Perempuan Disabilitas menemui Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka menuntut Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan. Namun sayangnya, hanya tiga anggota Komisi VIII yang menerima koalisi tersebut, yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya serta dua dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: Dyah Pitaloka dan Agung Putri Astrid.

Koalisi Gerakan Perempuan tersebut terdiri dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (PJSI), Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Ikatan Sindroma Down Indonesia (ISDI), Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), serta Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA).

Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maulani Rotinsulu mengatakan Koalisi Gerakan Perempuan Disabilitas mendukung percepatan pembahasan sekaligus pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Maulani menyampaikan pula beberapa usulan untuk menyempurnakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, termasuk adanya asas non-diskriminasi karena hal tersebut berkaitan dengan bagaimana perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual diperlakukan di hadapan hukum. Sebab selama ini banyak kesaksian kaum disabilitas tidak dianggap. Pada kesempatan itu, Ketua Umum Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (PJSI) Yeni Rosadamayanti membacakan pernyataan sikap dari Koalisi Gerakan Perempuan Disabilitas.

Koalisi tersebut mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang disusun oleh Komnas Perempuan bersama berbagai organisasi perempuan, termasuk organisasi-organisasi difabel (https://www.voaindonesia.com/a/koalisi-gerakan-perempuan-disabilitas-usulkan-ada-asas-non-diskriminasi/4822217.html).

Apakah perjuangan para pegiat perempuan dan difabel dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, anak, dan difabel itu, dalam bentuk RUU PKS (penghapusan kekerasan seksual) berakhir dengan kesuksesan? Ternyata tidak, terbukti dari pernyataan para wakil rakyat dan tanggapan dari seorang Komisioner  Komnas Perempuan Bahrul Fuad, yang dilansir dari kompas.com: Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengatakan pembahasan  RUU PKS saat ini sulit dilakukan. “Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena pembahasannya agak sulit," ujar Marwan dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (30/6/2020). Dihubungi seusai rapat, ia menjelaskan, kesulitan yang dimaksud dikarenakan lobi-lobi fraksi dengan seluruh fraksi di Komisi VIII menemui jalan buntu. Marwan mengatakan, sejak periode lalu pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual. Selain itu, aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan. "Saya dan teman-teman di Komisi VIII melihat peta pendapat para anggota tentang RUU PKS masih seperti (periode) yang lalu. Butuh ekstra untuk melakukan lobi-lobi," kata Marwan. Kemudian, lanjut Marwan, Komisi VIII berpandangan akan banyak pihak yang butuh diakomodasi lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam pembahasan RUU PKS. Maka, ia mengatakan RUU PKS nyaris tidak mungkin dibahas dan diselesaikan hingga Oktober 2020. "Kemudian ketika kami nanti buka pembahasan RUU PKS ini pasti banyak yang akan meminta untuk didengarkan pendapatnya. Maka butuh RDPU lagi, sambil membahas sambil RDPU. Karena itu tidak mungkin kita selesaikan sampai Oktober," tuturnya. Marwan menjamin RUU PKS akan didaftarkan kembali sebagai Prolegnas Prioritas 2021. Menurutnya, RUU PKS hanya digeser dari Prolegnas Prioritas 2020 ke 2021. "Masuk. (Pasti) dibahas. Itu usulan kita. Kalau itu kan harus (dibahas) karena itu undang-undang carry over," ujar Marwan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengamini pernyataan Marwan. Dasco menilai, keputusan Komisi VIII menarik RUU PKS dari Prolongas Prioritas 2020 memiliki alasan yang masuk akal. "Apa yang diusulkan (Komisi VIII) juga rasional, karena RUU ini menuai polemik di masyarakat, kemudian di kaum perempuan juga, ini kan sudah sangat panjang polemik ini," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020). Dasco mengatakan, penarikan itu berdasarkan pada mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, RUU PKS nantinya dapat kembali dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021. "Apabila hal ini disepakati, maka tentunya Baleg melalui mekanisme pencabutan RUU, kemudian seperti beberapa RUU lain nanti akan dikeluarkan (dan masuk) dalam Prolegnas Prioritas 2021," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut,  Komisioner  Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyesalkan sikap Komisi VIII DPR yang memutuskan menarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Menurutnya, DPR tidak memiliki komitmen politik yang cukup kuat untuk memberikan kepastian hukum bagi korban-korban kekerasan seksual. "Kesulitan pembahasan menurut kami dikarenakan tidak adanya political will untuk memberikan keadilan bagi korban," kata Fuad saat dihubungi, Rabu (1/7/2020). Ia mengatakan data-data kekerasan seksual saat ini terpampang nyata dan makin meningkat tiap harinya. Fuad menyatakan keputusan Komisi VIII DPR sangat mengecewakan. Sebab, RUU PKS sudah sejak lama didesak untuk diselesaikan. "Sekarang berdasarkan hasil survei Komnas Perempuan di masa pandemi Covid-19 ini angka KDRT cukup meningkat, termasuk angka kekerasan seksual di dalamnya," ujarnya. “Saya pikir apa yang dilakukan Komisi VIII sangat bertentangan dengan harapan masyarakat, sudah lama mengharapkan persoalan kekerasan seksual ini segera mendapatkan kepastian hukum," lanjut Fuad. Ia meminta pimpinan DPR segera memenuhi janji untuk menyelesaikan RUU PKS sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap korban kekerasan seksual. Menurutnya jika Komisi VIII tidak sanggup membahas RUU PKS, dapat dialihkan ke AKD lain seperti Badan Legislasi. "Kami meminta perhatian pimpinan DPR untuk juga memenuhi janjinya untuk menjadikan RUU PKS sebagai bentuk hadirnya negara terhadap korban," tutur Fuad (https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/08101271/polemik-penarikan-ruu-pks-dari-prolegnas-prioritas-2020?page=all). []

 

Reporter: Andi Zulfajrin Syam

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.