Lompat ke isi utama
Gambar diskusi rekomendasi noral baru di NTT

Rekomendasi Garamin untuk Normal Baru di NTT

Solider.id – Mempersiapkan kehidupan normal baru yang inklusif di Nusa Tenggara Timur (NTT), Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) memberikan rekomendasi agar NTT tercipta inklusifitas. Hal ini disampaikan saat webinar yang bertajuk dampak pandemi Covid-19 bagi penyandang disabilitas dan mempersiapkan normal baru yang inklusif di NTT, diskusi berlangsung akhir bulan Juli lalu secara online.  

Founder Garamin, Berti Malingara menyampaikan 12 rekomendasi dalam tatanan normal baru yang inklusif di NTT, yakni :

1. Peraturan Gubernur NTT tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar bisa mendukung pemenuhan hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas di NTT sangat dibutuhkan.

2. Surat edaran gubernur ke semua penyedia layanan dan pengambil kebijakan di NTT untuk pelibatan dan pengintegrasian program untuk pembangunan inklusif di NTT.

3. Pengambil kebijakan dan penyedia layanan perlu memperhatikan perencanaan yang mengedepankan 5 prinsip inklusi : data terpilah, aksesibilitas, partisipasi aktif dari penyandang disabilitas, peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas, prioritas perlindungan bagi penyandang disabilitas.

4. Pengembangan desa inklusi untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas di desa sekaligus untuk menghasilkan data penyandang disabilitas yang akurat.

5. Menyusun rancangan pendidikan yang inklusif baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi.

6. Pemerintah perlu membentuk unit layanan disabilitas di berbagai sector penyedia pelayanan publik.

7. Menyusun rancangan ketenagakerjaan yang inklusif karena teman-teman difabel tidak mempunyai hak yang sama dalam mengakses pekerjaan dan teman-teman difabel tidak mendapat perlakuan yang sama dengan non difabel dalam satu perusahaan yang sama, misal upah.

8. Pengembangan keterampilan dan pembelajaran yang inklusif

9. Perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan produk yang inklusif

10. Pemerintah dan semua kalangan masyarakat mendukung inklusi penyandang disabilitas dalam pertumbuhan ekonomi, jadi difabel diberikan kesempatan untuk berwirausaha serta diberikan keterampilan

11. Menyediakan system perlindungan social yang universal dan inklusif

12. Pembangunan jaringan pihak swasta untuk mendukung penyandang disabilitas.

Kristin selaku ketua komisi V DPRD NTT mengatakan DPRD merespon melakukan pengawasan atas pelaksanaan implementasi program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan para difabel, dari sejak pandemi sampai pemberlakuan normal baru.

“Langkah-langkah strategis yang dilakukan DPRD NTT adalah menekankan keakuratan data sampai ke para difabilitas, dan penanganan difabel tidak harus cepat dan tepat tetapi harus berkelanjutan, jadi tidak hanya di masa pendemi saja,” ucap Kristin.

Komisi V mendukung pada pemerintah dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang difabilitas dalam melakukan tindakan yang cepat dan tepat untuk keluar dari persoalan-persoalaan ini, jadi difabel tidak merasa terpinggirkan atau kurang perhatian. Ia juga akan menjembatani teman-teman organisasi pergerakan difabel dalam terciptanya Perda dan Pergub sebagai payung hukum bagi difabilitas.

Gubernur NTT yang diwakili oleh dinas sosial provinsi mengatakan covid-19 sebagai momentum untuk berefleksi, terus bergerak dan berbenah, untuk lebih baik dan mewujudkan provinsi NTT untuk lebih inklusif.

“Saya berharap agar kita semua bisa mendukung pelibatan dan bersama-sama mengintegrasikan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam mendorong pengembangan ekonomi inklusif dan pembangunan inklusif secara menyeluruh,” kata Gubernur NTT

Ia juga akan memberikan perhatian lebih terhadap penyusunan peraturan gubernur tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar segera diterbitkan agar bisa mendukung pemenuhan hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas di NTT.

“Saya menekankan dalam era normal baru ini, 5 prinsip inklusif : 1. Data terpilah, 2. Aksesibilitas, 3. Partisipasi aktif, 4. Peningkatan kapasitas, 5. Prioritas perlindungan bagi penyandang disabilitas. 5 prinsip ini akan menjadi pedoman program-program pembangunan di NTT yang akan diimplementasikan dalam tatanan normal baru antara lain : 1. Rancangan pendidikan yang inklusif, 2. Desa inklusif untuk menyediakan data yang terbaru dan terpercaya, 3. Pembentukan unit layanan disabilitas bagi penyedia layanan public, 4. Rancangan ketenagakerjaan yang inklusif, 5. Pengembangan keterampilan dan pembelajaran yang inklusif, 6. Perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan produk yang inklusif, 7. Inklusif disabilitas dalam pertumbuhan ekonomi, 8. Perlindungan social yang universal dan inklusif, 9. Pembangunan jaringan pihak swasta untuk mendukung penyandang disabilitas,” ujarnya.

Ia berharap keyakinan dengan komitmen dan kerja keras serta semangat solidaritas kita semua, maka NTT inklusif yang kita impikan akan segera terwujud.[]

 

 Reporter:  Oby Achmad

Reporter:   Ajiwan Arief

The subscriber's email address.