Lompat ke isi utama

Tantangan Keadilan Hukum dan Pelayanan Disabilitas

Kebahagiaan, kata pengarang Prancis Emile Zola, tak mungkin ada kecuali dalam keadilan. Dan keadilan tak mungkin ada kecuali dalam kebenaran.

Makna dan kebenaran ucapan Emile Zola ini akan amat terasa bila kita mengamati dan meresapi nasib warga masyarakat penyandang disabilitas di Indonesia. Pemberian pelayanan dan hak terhadap warga negara penyandang disabilitas kita terasa masih jauh dari kebenaran dan keadilan. Dan karena itu, otomatis jauh dari kebahagiaan.

 

Berbagai Aspek dan Realitas Disabilitas

 

Ketidakadilan terhadap warga penyandang disabilitas itu terlihat jelas dari realitas berbagai aspek kehidupan dan pelayanan sosial, serta peraturan perundangan atau hukum pendukungnya.

Contohnya, belum ada kebijakan nasional untuk mendata dan memberikan pelayanan dini kepada penyandang disabilitas. Mestinya setiap unit pemerintahan dan pelayanan kesehatan terendah, dalam hal ini Kelurahan dan Puskesmas, wajib memiliki data dan memberikan pelayanan khusus kepada anak yang lahir menyandang disabilitas dan keluarganya, sehingga akibat dan tingkat disabilitas bisa dikurangi.

Aspek kedua adalah dalam aksesbilitas. Hampir semua kota di Indonesia, termasuk kota-kota besar belum memiliki fasilitas yang aksesibel terhadap penyandang disabilitas. Baik jalan-jalan dan trotoar, alat transportasi, terminal, stasiun, gedung-gedung, dan fasilitas sosial lain.

Begitu pula dalam aspek pendidikan. Umumnya penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan untuk mengakses sekolah umum. Penyandang disabilitas umumnya menempuh pendidikan di SLB, yang sesungguhnya hanya tepat untuk penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan kecerdasan. Tahun-tahun belakangan pemerintah memang menggalakkan pendidikan inklusi. Namun jumlah guru berkualifikasi GPK (Guru Pendidikan Khusus) masih sangat minim dan tidak memadai disbanding jumlah sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah inklusi.

Terakhir, aspek yang paling krusial dan paling dibutuhkan warga penyandang disabilitas dalam kelanjutan hidup adalah kesempatan bekerja. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat kesempatan dalam lapangan kerja yang tersedia masih sangat kecil. Sangat sedikit perusahaan maupun instansi yang dengan sadar mempekerjakan penyandang disabilitas. Padahal, jumlah warga penyandang disabilitas di Indonesia tergolong besar.

 

Gambaran Penyandang Disabilitas

 

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2004, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 6.047.008 jiwa. Jumlah itu terdiri dari Tunanetra  1.749.981 (29 %), Tunadaksa 1.652.741 (27 %), Tunagrahita 777.761 (12,8 %), Tunarungu/wicara 602.784  (9,9 %), eks penderita penyakit kronis dan lain-lain 1.282.881  (21 %).

Data penyandang disabilitas 7 tahun lalu ini diperkirakan belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Menurut WHO, jumlah penyandang disabilitas tiap negara diperkirakan rata-rata 10 persen dari jumlah penduduk. Di berbagai negara berkembang yang tingkat ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatannya belum baik, persentase penduduk penyandang disabilitas ini bahkan bisa mencapai 15 persen dari jumlah penduduk, karena banyak penyandang disabilitas pasca-kelahiran akibat minimnya pengetahuan dan pelayanan kesehatan.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, setelah Cina, India, dan AS. Menurut Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,56 juta orang, terdiri dari 119,51 juta laki-laki dan 118,05 juta perempuan. Jika menggunakan perkiraan WHO, Indonesia memiliki 23 juta lebih penduduk penyandang disabilitas.

Jumlah yang luar biasa besar. Namun, mengingat pelayanan kesehatan di Indonesia belum sebagus dan semerata di negara-negara maju, ditambah berbagai aspek realitas yang tidak menguntungkan seperti disebut di atas tadi, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan lebih dari 23 juta. Jumlah yang tidak main-main, karena jauh lebih banyak dari penduduk negara Malaysia.  

Penanganan Disabilitas di Indonesia

Secara formal, Indonesia sudah memiliki sejumlah peraturan terkait penyandang disabilitas, seperti  UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dan Keppres No. 83/1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Terakhir adalah UU No. 19 Tahun 2011 tentang Hak Peyandang Disabilitas sebagai ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak Penyandang Disabilitas (CPRD), yang disahkan DPR RI,  Oktober 2011 lalu.

Ini masih bisa ditambah berbagai perundangan dan peraturan lain yang terkait dengan penyandang disabilitas, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 40/Tahun 2004, Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan sebagainya. Di bidang pendidikan, ada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sebagainya.

Namun aplikasi dan implementasi penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat disabilitas di Indonesia masih sangat jauh tertinggal dibanding negara-negara lain. Bahkan Indonesia dinilai tergolong paling buruk di antara negara-negara ASEAN dalam pelayanan disabilitas.

Penilaian ini rasanya tidak mengada-ada, mengingat buruknya realitas aspek pelayanan dini, aksesibilitas, pendidikan, dan kesempatan kerja yang disebut di atas. Secara umum masyarakat dan pemerintah Indonesia masih memberi pelayanan dalam konsep amal (charity), bukan hak (right based). Pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas masih diberikan organisasi/lembaga non-pemerintah. Contohnya, Yayasan Mitra Netra dalam pelayanan tunanetra, Yayasan Asih Budi dalam pendidikan tunagrahit, Yayasan Santi Rama dalam pendidikan tunarungu/wicara, dan sebagainya. Dan sayangnya, pemerintah tidak mengadopsi pelayanan di lembaga-lembaga yang sudah berjalan baik itu menjadi kebijakan secara nasional.

Ganjalan Otonomi Daerah

Selain persepsi dan aplikasi kebijakan Pemerintah (Pusat) yang tidak kuat, persoalan lain sekaligus tantangan krusial bagi pelayanan dan keadilan hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia saat ini adalah adanya otonomi daerah.

Sejak diluncurkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia hidup dalam era otonomi daerah. Inti otonomi daerah ini adalah memberikan hak yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur diri sendiri, termasuk dalam dalam pengelolaan sumber daya alam dan keuangan. Tujuannya, mendekatkan dan mempercepat layanan terhadap masyarakat.
 
Dengan demikian, eksekusi pembangunan, termasuk aplikasi program dan anggaran, kini berada di tangan pemerintah daerah, terutama Tingkat II (Kabupaten/Kota). Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dan DPRD. Dua unsur pemerintah daerah ini memiliki porsi seimbang dan saling mengawasi. Dengan demikian alokasi anggaran dan program pembangunan menjadi tepat guna.

Sejalan dengan otonomi daerah ini, Indonesia  juga melakukan pemekaran daerah otonomi baru. Dalam kurun waktu 10 tahun (1999 – 2010) tercatat lahir 205 daerah otonom baru, terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dengan demikian, total jumlah daerah di Indonesia menjadi 524 daerah otonom, terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Sebentar lagi jumlah ini bertambah, karena belum lama ini DPR RI menyetujui pembentukan 1 provinsi (Kalimantan Utara) dan 4 kabupaten baru. Luar biasa.

Salah satu konsekwensi bergulirnya otonomi daerah adalah mengalirnya dana pembangunan dari pusat (APBN) ke daerah (APBD) melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagai gambaran, dalam RAPBN 2011, alokasi dana ke daerah mencapai Rp 378,4 triliun dari total APBN yang mencapai Rp1.202 triliun. Ini alokasi dana kedua terbesar  setelah belanja kementerian dan lembaga pemerintah yang mencapai Rp 395,2 triliun.

Tapi, besarnya aliran dana anggaran ke daerah ini tidak tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di daerah. Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, 85 persen daerah hasil pemekaran baru dinilai gagal mencapai tujuan pemekaran, karena tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD), masih sangat tergantung APBN. Sebaliknya, justru kasus korupsi jadi merebak di daerah. Ratusan kepala daerah, gubernur, bupati, walikota, serta wakil-wakil mereka dan pejabat-pejabat daerah lain diseret ke pengadilan dan mendekam di penjara.

Mengalirnya dana APBN yang luar biasa besar ke daerah juga tidak meningkatkan perhatian dan pelayanan terhadap warga penyandang disabilitas. Salah satu bukti, hingga saat ini baru 2 daerah yang melahirkan Perda (Peraturan Daerah) mengenai disabilitas, yaitu Kota Madya Solo dan Provinsi DKI Jakarta. Artinya, penyandang disabilitas di daerah secara umum masih tetap jauh dari perhatian, pelayanan, dan keadilan hukum.

Advokasi Disabilitas Simultan

Dengan realitas-realitas sosial dan hukum seperti di atas, warga negara dan organisasi penyandang disabilitas, pemerhati dan aktifis hak penyandang disabilitas harus masih bekerja keras melakukan kampanye dan advokasi untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi masyarakat disabilitas.

Dengan kondisi pemerintahan negara kita seperti sekarang ini, kampanye dan advokasi itu mau tidak mau harus dilakukan secara simultan, serentak dan bersamaan, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah.

Di tingkat pusat, warga, organisasi dan para pendukung masyarakat penyandang disabilitas harus melakukan kampanye dan advokasi kepada pemerintah dan DPR, agar pelayanan hak dan keadilan hukum bagi penyandang disabilitas dimasukkan dalam peraturan perundangan nasional.

Sebagai contoh dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah perlu memasukkan pelayanan terhadap masayarakat disabilitas sebagai layanan wajib, seperti halnya layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan memasukkan sebagai layanan wajib, setiap daerah wajib memberikan layanan terhadap warga penyandang disabilitas. Jika keuangan daerah tidak memungkinkan, pemerintah pusat wajib memberikan lewat alokasi APBN.

Begitu pula di daerah-daerah. Warga, organisasi, dan pendukung masyarakat penyandang disabilitas harus melakukan kampanye dan advokasi kepada kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, walikota, dan kalangan DPRD-DPRD agar membuat Perda-perda mengenai pelayanan terhadap disabilitas, dan memasukkan layanan itu dalam alokasi program dan anggaran APBD.

Tanpa pemahaman dan persepsi yang benar, kepala-kepala daerah dan kalangan DPRD tidak mungkin terpikir memasukkan pelayanan disabilitas dalam program dan alokasi anggaran daerah. Dan tanpa mendapat alokasi program dan anggaran, tak mungkin masyarakat penyandang disabilitas mendapat pelayanan dan keadilan. Tujuannya, mendekatkan dan mempercepat layanan terhadap masyarakat.
 
Itu menjadi tugas dan tantangan kita semua. Tanpa kepastian hukum, tak mungkin ada alokasi anggaran dan program untuk penyandang disabilitas. Tanpa alokasi anggaran dan program, tak mungkin ada layanan, Tanpa layanan, tak mungkin ada keadilan. Dan tanpa keadilanm, tak mungkin ada kebahagiaan.*

*/ Tulisan ini adalah pemenang lomba Menulis Disabilitas, Hukum dan Keadilan kerjasama AIPJ, Sigab dan Solider.

Tentang Penulis :

Nama  : Nestor Rico Tambunan

Tempat/Tgl Lahir: Tapanuli, 25 Mei 1956

Alamat   : Jl. Balongsari No. 3, Ratujaya RT 06/04, DEPOK 16431
Email   : nestor.terserah@gmail.com
Telp.    : 0818707XXX

Pendidikan Terakhir:
Sekolah Tinggi Publisistik (STP), Jakarta.

Pekerjaan:
Editor Junior Departemen Buku PT GMP
Wartawan/Staf Redaksi Majalah SARINAH
Redaktur Majalah GADIS
Asisten Managing Editor/Koordinator Reporter-Korenponden Majalah KARTINI
Pemimpin Redaksi Tabloid MUTIARA KARTINI
Redaktur Eksekutif Majalah diffa

Pekerjaan lain:
Dosen Jurusan Penerbitan Politeknik UI
Chief of Board LSM Edukasi Dasar

Lain-lain:
Menulis ratusan cerpen, belasan novel, 5 buku psikologi popular,
ratusan episode skenario sinetron/dan beberapa layar lebar.

 

The subscriber's email address.