Lompat ke isi utama

Rasionalisasi Konsesi bagi Difabel

Solider.id - Salah satu yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah konsesi untuk difabel. Pasal 1 ayat (12) UU No. 8 Tahun 2016 berbunyi “Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Konsesi diatur dalam Pasal 114 hingga Pasal 116. Pasal 114 secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi bagi difabel. Pasal Aquo juga memandatkan agar mekanisme pemberian Konsesi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Yeni Rosa Damayanti, anggota Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas, menjelaskan mengapa Konsesi merupakan kebijakan yang sangat rasional untuk diberikan kepada kelompok difabel. dalam diskusi yang digelar oleh Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas tanggal 28 Juli 2020, ia mengungkapkan alasan utama dari pemberian Konsesi bagi difabel, yakni adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh seorang difabel “Disability Extra Cost”.

Berdasarkan berbagai penelitian, biasanya keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel, akan mengeluarkan biaya 30% lebih banyak dari pada keluarga yang semua anggotanya nondifabel. hal ini disebabkan, karena seorang difabel harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang diperlukannya. Misalnya saja, seorang pengguna kursi roda, tentu harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli kursi roda untuk bermobilitas. Padahal, rata-rata harga kursi roda yang digunakan para difabel, lebih mahal daripada kebutuhan kursi roda untuk kebutuhan medis. Karena memang, kursi roda untuk kebutuhan medis, berbeda dengan kursi roda yang diperlukan oleh seorang difabel.

Contoh lain misalnya, Yeni menjelaskan, jika difabel psikososial juga harus membeli kebutuhan obat-obatan yang dibutuhkannya. Pembelian kebutuhan-kebutuhan khusus ini, suka tidak suka, harus mengurangi biaya yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Sebabnya, di Indonesia, kebijakan perlindungan sosial berbentuk Konsesi bagi difabel, belum banyak dijumpai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan oleh Yeni Rosa, rata-rata difabel diluar negeri harus mengeluarkan Disability Extra Cost sebesar USD1200 hingga USD7000 pertahun. Atau di Vietnam, sebuah keluarga yang memiliki anggota difabel, harus mengeluarkan Disability Extra Cost sejumlah 12%.

Membaca data pengeluaran Disability Extra Cost yang rendah seperti di Vietnam misalnya, ini memerlukan kehati-hatian. Sebabnya, sedikitnya pengeluaran Disability Extra Cost itu, mungkin saja disebabkan oleh kondisi finansial keluarga yang benar-benar tidak mungkin lagi untuk mengeluarkan biaya lebih sebagai extra cost. Padahal, sesungguhnya, masih ada kebutuhan khusus dari anggota keluarga difabel yang belum terpenuhi.

Kemungkinan lain, yang menyebabkan pengeluaran Disability Extra Cost rendah, yakni kebutuhan khusus yang diperlukan oleh seorang difabel, tidak tersedia di negaranya. Yeni melanjutkan, misalnya saja ada beberapa kebutuhan khusus difabel yang tidak tersedia di Indonesia.

Konsesi sesungguhnya bukan barang baru di Indonesia. Salah satu Konsesi yang dapat dijadikan contoh, yakni Konsesi yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara PT Kereta Api Indonesia (KAI). PT KAI telah memberikan Konsesi kepada lansia, anggota TNI Polri, purnawirawan, bahkan wartawan. Namun, difabel belum menjadi kelompok target yang menerima Konsesi dari PT KAI.

Konsesi yang diberikan oleh PT KAI tersebut sangat berfariasi. Bahkan ada yang mencapai potongan harga tiket kereta api sejumlah 50%.

Sedangkan bentuk Konsesi lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ini merupakan Konsesi yang di inisiasi oleh Pemerintah DKI Jakarta. Manfaat yang diterima pemegang KJP sangat beragam, mulai potongan saat membeli kebutuhan dasar seperti pangan, hingga potongan ongkos transportasi publik. Kelompok difabel memang telah menjadi kelompok target dalam KJP, namun sayangnya terbatas hanya kelompok difabel miskin saja. Padahal, dengan Disability Extra Cost yang harus dikeluarkan, maka difabel yang sesungguhnya termasuk ke dalam kategori kelas menengah, dapat menjadi miskin akibat tidak ada intervensi negara dalam pemenuhan kebutuhan khususnya.

Di negara lain pun, Konsesi bukanlah hal yang baru. Yeni mencontohkan di Filipina, seorang difabel akan menerima manfaat Konsesi, ketika ia pergi ke restoran, hotel, dan tempat-tempat lainnya. Disana, rata-rata potongan yang diterima sejumlah 20%. Difabel di Filipina yang hendak menggunakan hak Konsesinya, tinggal menunjukan kartu tanda difabel yang dimilikinya.

Kondisi di Malaysia pun tidak jauh berbeda. Konsesi yang diberikan kepada kelompok difabel berupa potongan pajak, potongan biaya pembuatan paspor, hingga potongan harga saat pembelian mobil. Korea Selatan juga memberikan potongan bagi difabel yang hendak menggunakan transportasi publlik.

Berdasarkan kerentanan tersebut, maka Konsesi merupakan hal penting yang diperlukan oleh difabel. Selain tentu saja, ini adalah bentuk intervensi negara yang dimandatkan oleh undang-undang.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.