Lompat ke isi utama
ilustrasi gambar difabel netra mengopereasikan lapotp

Kerja bagi Difabel, antara Norma dan Aturan

Solider.id - Isu diskriminasi yang dihadapi kelompok difabel dalam bidang pekerjaan tentunya bukan merupakan isu yang baru lagi di masyarakat. Minimnya kesempatan bagi difabel untuk menunjukkan potensinya sebagai SDM yang unggul di lapangan banyak dilatar belakangi karena masih kentalnya nuansa diskriminasi yang disematkan para pemberi kerja kepada para difabel. Akibatnya kapabilitas mereka yang sebenarnya penuh akan potensi, kreativitas dan inovasi sering kali tertutupi oleh perspektif kuno yang masih saja memandang kelompok difabel sebagai sekumpulan individu yang tak berdaya dan hanya bergantung pada belas kasihan.

Lahirnya konvensi hak difabel universal atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities tahun 2006, yang berupaya melarang berbagai bentuk tindak diskriminasi kepada kelompok difabel pun masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang belum tertuntaskan.

Di atas kertas, konvensi ini memang sebuah pencapaian yang begitu monumental dalam upaya penegakkan hak-hak kaum difabel di seluruh dunia, namun kenyataan di lapangan sendiri masih cenderung problematis.

Begitu halnya juga dengan regulasi nasional yang kita miliki sekarang. UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang seharusnya menjadi instrumen hukum paling signifikan bagi kelompok difabel di Indonesia, malah berakhir sebagai sebuah kekecewaan diantara difabel itu sendiri. Implementasi dari perundang-undangan ini di lapangan masih jauh dari kata maksimal.

Berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan difabel, CRPD sendiri telah mengavirmasi hal ini dengan sangat jelas pada pasal 27 konvensi, yang intinya menyatakan bahwa kelompok difabel sebagai bagian dari warga negara berhak atas kesempatan kerja yang terbuka, inklusif dan juga aksesibel. Negara sebagai otoritas tertinggi wajib memenuhi dan menjamin hak tersebut di lapangan. Sedangkan dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia bahkan lebih merinci hak ini melalui kebijakan kuota kerja bagi difabel. Regulasi di tiingkat nasional ini memandatkan pemberi kerja untuk memberikan kuota khusus bagi pekerja difabel, 1 persen bagi perusahaan swasta, dan 2 persen bagi instansi pemerintahan atau Badan Usaha milik Negara (BUMN).

How ever, eksekusi kebijakan ini di lapangan sendiri masih terbilang jauh dari harapan. Angka 1 persen bagi swasta dan 2 persen bagi pemerintahan nyatanya masih sulit untuk dipatuhi oleh para pemberi kerja. Belum lagi tidak adanya mekanisme sanksi/denda yang jelas kepada mereka yang melanggar menjadikan aturan ini pun sering kali tidak dianggap serius.

Meski faktanya terdapat beberapa pihak pemberi kerja yang sudah melaksanakan peraturan ini dengan cukup baik, umumnya dari instansi pemerintahan dan lembaga terkait, secara keseluruhan kebijakan kuota kerja bagi difabel di Indonesia masih sangat timpang dalam hal implementasi. Hal ini terkait masih lemahnya penyerapan pekerja difabel di sektor swasta, tidak serentaknya instansi yang menjalankan kebijakan ini di lapangan, khususnya di dalam instansi pemerintahan dan kementerian terkait, dan masih banyaknya praktik eksklusi dalam memperkerjakan ragam jenis difabel. Dalam hal ini, pemberi kerja  seringkali hanya berniat menerima difabel jenis tertentu ketimbang difabel jenis lainnya tanpa adanya alasan yang jelas.

Lantas, apa yang sebenarnya harus diperbaiki dalam permasalahan semacam ini? Apakah memang kebijakan ketenegakerjaan yang pro difabel macam kuota yang diterapkan di Indonesia belum cukup efektif? Ataukah hal ini hanya soal pendekatan di lapangan  saja?

Akahiko Matsui, yang merupakan seorang profesor ilmu ekonomi di University of Tokyo menulis pernyataan yang menarik berkaitan dengan persoalan ini. Dalam bukunya yang berjudul “Economy and Disability) ia memberikan analogi berupa sebuah eskalator untuk menggambarkan permasalahan yang tengah dihadapi oleh kelompok difabel berkaitan dengan problem ketenagakerjaan. Akahiko Matsui mendeskripsikan bahwa di Jepang sendiri terdapat sebuah budaya atau norma yang selalu dilakukan orang Jepang ketika tengah melintasi tangga eskalator. Dimana bagi mereka yang lebih memilih untuk berdiam diri di eskalator akan berdiri di satu sisi sementara bagi mereka yang lebih memilih untuk berjalan menyusuri tangga eskalator akan mengambil sisi yang lainnya di eskalator, seperti di Tokyo misalnya, dimana orang-orang yang lebih memilih untuk berdiam diri di eskalator akan berdiri pada sisi kiri sedangkan yang memilih untuk berjalan akan mengambil sisi yang kanan dari eskalator terssebut.

 Kebiasaan ini kadang dapat berbeda tergantung dari daerahnya, seperti di Osaka yang lebih memilih menggunakan jalur kiri dari eskalator bagi pengguna yang berjalan, dan jalur kanan bagi mereka yang tidak berjalan.

 Prinsipnya adalah untuk kemudian tidak menghalangi jalan orang lain yang ingin melintas di eskalator tersebut. Thus, tidak jadi masalah apakah pengguna tersebut kemudian mengambil sisi kiri atau kanan eskalator, yang terpenting adalah bagi pengguna eskalator yang lebih memilih untuk berdiam diri agar mengambil posisi yang sama dengan pengguna lainnya yang juga berdiam diri, sehingga kemudian selalu ada ruang bagi mereka yang lebih memilih untuk berjalan.  

Singkatnya, orang-orang di Jepang mempercayai betul norma eskalator ini, dan menerapkan kebiasaan tersebut hingga hal itu pun menjadi sebuah tradisi yang melekat cukup erat pada budaya mereka, tanpa ada pihak yang mempertanyakan ataupun coba merubah tradisi tersebut di masyarakat.

Namun belakangan, terdapat peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah lokal disana, yang mewajibkan orang-orang agar berdiam diri pada kedua sisi eskalator, dan melarang pengguna yang berjalan melintasi tangga eskalator saat eskalator sedang beroperasi. Hal ini dimaksudkan guna menghindari insiden kecelakaan yang kerap terjadi antara orang-orang yang berjalan dengan yang berdiam diri pada kedua sisi eskalator. Dan dengan adanya peraturan baru tersebut, norma yang selama ini dipraktikkan oleh warga Jepang tanpa mereka sadari itu pun mendapatkan intervensi pertamanya.  

 Kondisi inilah, menurut Akahiko Matsui yang dinamakan “the battle between the convention and the rule”. Proses pergolakan yang terjadi ketika suatu norma di masyarakat terdisrupsi oleh sebuah peraturan yang coba untuk merubah dan menggantinya dengan norma yang lebih baru.

 Hasilnya? Meskipun regulasi baru di eskalator ini telah diterapkan, orang-orang di Jepang kebanyakan masih tetap saja mempraktikkan kebiasaan lama mereka. Di Tokyo orang-orang yang menggunakan eskalator masih saja memilih untuk berdiri pada sisi kiri, dan sisi kanan akan sesekali dilewati oleh pengguna yang memilih untuk berjalan melintasi tangga eskalator. Hal inilah lagi, menurut akahiko Matsui dapat menggambarkan situasi yang tengah dihadapi oleh kelompok difabel terhadap minimnya lapangan kerja bagi mereka.  

Marak kita temui dewasa ini kebijakan maupun peraturan yang coba untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang lebih terbuka, inklusif maupun aksesibel bagi kelompok difabel, namun pada realitanya masih saja kita dapati bahwa produk hukum tersebut pun belum mampu mendisrupsi norma-norma lama yang diskriminatif, asumtif dan charity based terhadap kelompok difabel itu sendiri.

 Oleh karena itu, mengubah kebiasaan atau norma (convention) yang negatif kepara difabel di tengah-tengah masyarakat semestinya tidak bisa hanya melalui peraturan (rule) semata. Perlu juga adanya upaya dalam menumbuhkan budaya baru untuk mereformasi budaya lama yang sudah kadung melekat kepada individu difabel di masyarakat.

Lalu bagaimanakah caranya?

Kembali pada analogi eskalator di Jepang tadi. Pada praktiknya, ketika peraturan eskalator mulai diterapkan, tidak ada masalah berarti yang harus dihadapi para pengguna eskalator, terutama ketika eskalator itu sendiri sedang dalam kondisi ramai, yang otomatis mengharuskan orang-orang berdiri pada kedua sisinya sehingga kemudian tidak ada ruang bagi mereka yang ingin berjalan melintasi tangga eskalator. Namun problem kecil muncul ketika kondisinya setengah ramai, dan menyisakan sedikit ruang diantara tangga eskalator bagi mereka yang mungkin lebih memilih untuk berjalan melintasi tangga eskalator.

 Dari segi efisiensi ruang, tentunya akan lebih baik apabila para pengguna eskalator berdiri pada kedua sisi eskalator, akan tetapi seperti apa yang terjadi di Tokyo misalnya, banyak pengguna yang enggan menjadi orang pertama yang berdiri pada sisi kanan eskalator, karena khawatir akan ada orang yang menyelinap dari belakang mereka. Idealnya kemudian adalah, ketika terdapat pengguna eskalator yang berani untuk mengambil inisiatif pertama berdiri pada sisi kanan, maka langkah ini pun akan cenderung diikuti oleh pengguna eskalator yang lainnya dan memberi efek domino kepada pengguna eskalator seterusnya, dan problem di eskalator pun akan terselesaikan.

Point yang coba disampaikan Akahiko Matsui dalam bukunya adalah, bahwa ketika semakin banyak orang yang berani mengambil inisiatif untuk merubah suatu norma di masyarakat, maka potensi terjadinya perubahan sikap atau prilaku diantara orang-orang pun akan menjadi semakin besar. Ketimbang kemudian hanya mendorongnya lewat regulasi ataupun aturan.

 Salah satu sifat utama dari sebuah norma atau convention adalah makin banyak orang yang mempraktikkan norma tersebut di masyarakat, maka orang lainnya pun akan lebih memilih untuk melakukan hal yang serupa. Makin banyak orang yang makan menggunakan sendok dan garpu maka kita pun akan cenderung menggunakan sendok dan garpu juga, atau makin banyak orang yang memilih untuk bersalaman maka kita pun akan cenderung melakukan hal yang sama pula.

Begitu juga halnya dengan tenaga kerja difabel. Makin banyak pemberi kerja yang berinisiatif dalam memperkerjakan pekerja difabel maka semakin besar pula peluang pemberi kerja lainnya melakukan hal yang serupa. Layaknya contoh di eskalator, makin banyak orang yang mengambil tindakan untuk berdiri diam pada kedua sisi eskalator maka akan relatif mempermudah terciptanya norma baru di masyarakat. Sama halnya juga dengan makin banyak individu difabel yang dipekerjakan oleh pihak swasta maupun instansi pemerintahan, maka segala jenis tindak diskriminasi yang disematkan kepada mereka pun perlahan akan berkurang. Kuncinya adalah untuk terus secara aktif menumbuhkan norma-norma baru yang lebih inklusif dan pro kepada kaum difabel, yang kemudian dapat melucuti norma lama yang masih mendegradasi kemampuan difabel tersebut di dalam dunia kerja.

 Dan hal ini sendiri tak bisa hanya dilakukan via aturan maupun regulasi semata, melainkan juga pada peran pemain di lapangan, yaitu dalam konteks ini para pemberi kerja agar berani menjadi pionir dalam memperkerjakan talenta difabel di tempat mereka. Dengan melakukan langkah pertama tersebut, sedikit demi sedikit juga akan mendorong penyedia lapangan kerja lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Mungkin tidak dalam waktu yang singkat, mungkin juga bertahun-tahun, tapi intinya adalah budaya yang inklusi terhadap tenaga kerja difabel harus mulai dibangun dari sekarang. Tidak hanya lewat instrumen peraturan atau kebijakan semata tapi juga norma serta tradisi yang akan melekat dalam budaya masyarakat.

 thus, misi kita sekarang tinggal mengambil inisiatif awal tersebut untuk berdiri pada sisi kanan atau kiri dari eskalator, dan memulai perjalanan panjang ini untuk menciptakan budaya baru yang lebih ramah dan inklusif terhadap tenaga kerja difabel.[]

 

Penulis: Made Wikandana

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.