Lompat ke isi utama
ilutrasi tulisan fenomena pendidikan inklusi di Indonesia oleh IG SETARA

Pendidikan Inklusi dan Merdeka Belajar

Solider.id, - Komunitas Jelajah Bhinneka bersama Semua Tidak Berjarak (SETARA) menggelar diskusi mengenai pendidikan inklusi dan merdeka belajar. Hal ini menjadi penting untuk diangkat ke dalam sebuah diskusi, mengingat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berkali-kali menyerukan semboyan Merdeka Belajar. Tentu, sejauh mana semboyan Merdeka Belajar dapat diterapkan dalam konteks pendidikan inklusi, perlu di bicarakan. Diskusi yang diselenggarakan tanggal 25 Juli 2020 ini menghadirkan Tomy H. Firmanda (disability specialist Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya) dan Dimas Prasetyo Muharam (peneliti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Tomy H. Firmanda, terlebih dahulu memaparkan mengenai konsep pendidikan inklusi secara teoritis, serta bagaimana pendidikan inklusi berjalan pada tataran praktek. Difabel netra alumni Flinders University Australia ini menjelaskan, bahwa sederhananya inklusi adalah gagasan dimana sebuah system pendidikan yang dapat menciptakan lingkungan yang terbuka, serta mengikut sertakan semua orang tanpa terkecuali. Secara teoritis, inklusi merupakan lawan dari kata eksklusi atau pengecualian. Oleh karenanya, pendidikan inklusi tidak boleh mengecualikan setiap orang.

Dalam konsep pendidikan inklusi, semua anak, termasuk anak-anak difabel, harus dapat hadir dan diterima di kelas regular dan dapat melakukan partisipasi penuh dalam seluruh aspek pembelajaran. Pendidikan inklusi menjadi penting, karena Indonesia sendiri telah memiliki berbagai kebijakan yang berperspektif Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan. Misalnya ini dapat dilihat dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara khusus mengatur mengenai hak-hak difabel.

Selain itu dalam konteks pendidikan, ada prinsip “no child left behind”. Yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, berarti tidak boleh ada anak yang ditinggalkan dalam pendidikan.

Manfaat dari pendidikan inklusi sendiri, yaitu dalam sistem ini anak-anak akan lebih mampu mengeluarkan kemampuan akademik dan sosialnya. Kemudian, pendidikan inklusi merupakan fondasi yang baik, untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling menerima antar peserta didik. Lebih jauh, pendidikan inklusi adalah instrument untuk mengentaskan difabel dari jurang kemiskinan. Hal itu karena, setelah mendapatkan pendidikan yang baik, maka peluang bagi difabel untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan lebih terbuka.

Tomy menjelaskan, bahwa ada banyak faktor yang dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi agar dapat berjalan dengan optimal. Misalnya saja seperti keberagaman para siswa, kesiapan guru pendidik, adanya infrastruktur, ketersediaan sumber daya yang aksesibel, serta evaluasi sistem dan kurikulum.

Secara teoritis, menurut Tomy, terdapat beberapa model pelaksanaan pendidikan inklusi. Beberapa model itu yakni model full inclusion, model partial inclusion, model reverse inclusion, dan model integration. Di Indonesia, yang saat ini lebih banyak diterapkan adalah model partial inclusion dan integration. Artinya, model full inclusion memang belum dianut dalam kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia.

Menurut pengalaman Tomy selama menjadi Disability Specialist di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya, ada banyak tantangan pelaksanaan pendidikan inklusi di perguruan tinggi. Tantangan itu berupa kurangnya aksesibilitas fisik, rendahnya kesadaran mengenai isu difabel, belum semua fakultas/program studi mau menerima mahasiswa difabel, kesiapan peserta didik difabel memasuki perguruan tinggi, dukungan finansial, keterampilan pendidik/tenaga kependidikan, dan penyaluran difabel ke dunia kerja pasca lulus.

Khusus mengenai tantangan yang disebut terakhir, yaitu penyaluran difabel ke dunia kerja, Tomy memiliki cerita mengenai hal ini. Suatu ketika ada mahasiswa Tuli yang harus melakukan program magang sebagai proses pembelajaran yang harus dilaluinya. Mahasiswa Tuli itu melakukan magang selama tiga bulan. Namun, seusai mahasiswa Tuli tersebut menyelesaikan program magang, ia mengadu kepada Tomy bahwa ia sama sekali tidak diberi tugas selama tiga bulan ketika mengikuti program magang. Sebabnya, seluruh pegawai ditempatnya melakoni program magang, tidak dapat berbahasa isyarat.

Hal ini tentu harus dipikirkan secara serius. Mengingat dalam konsep Merdeka Belajar di kampus yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program magang menjadi salah satu pembelajaran yang di dorong di universitas.

Sementara Dimas Prasetyo Muharam, difabel netra yang menjadi peneliti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Tomy H. Firmanda. Bahwa pendidikan inklusi dapat menumbuhkan nilai-nilai toleransi. Namun, di sisi lain, masih memiliki tantangan klasik, seperti kurangnya fasilitas bagi anak difabel.

Lebih lanjut Dimas menjelaskan, bahwa konsep Merdeka Belajar dapat menguntungkan anak-anak difabel. sebabnya, salah satu kebijakan yang terkandung dalam konsep Merdeka Belajar, yakni kebijakan Zonasi. Dengan menerapkan kebijakan zonasi ini, anak-anak difabel tidak akan kehilangan haknya untuk dapat berbelajar di sekolah-sekolah yang terdekat dari rumahnya. Dalam kebijakan zonasi, sekolah tidak boleh menolak anak difabel yang hendak belajar di sekolah yang terdekat dari rumahnya.

Dimas bercerita, ketika ia sedang menempuh pendidikan di level pendidikan dasar dan menengah, ia harus belajar di sekolah yang berjarak 30 menit dari rumahnya jika ditempuh dengan kendaraan bermotor. “sebenarnya tidak terlalu jauh ya, tetapi tetap saja, saya tidak dapat belajar di sekolah yang terdekat dari rumah saya”. Ungkap alumni Universitas Indonesia ini.

Selain itu, kebijakan yang terkandung dalam konsep Merdeka Belajar, yaitu assessment siswa yang dikembalikan kepada sekolah masing-masing, tidak lagi menggunakan Ujian Nasional. Ini menjadi hal yang positif, karena sekolah masing-masinglah yang paling mengetahui kemampuan siswa. Tetapi, di sisi lain, kebijakan ini dapat menjadi tantangan bagi pendidikan inklusi. Karena dengan diterapkannya kebijakan ini, assessment yang dilakukan oleh sekolah, mungkin saja tidak aksesibel bagi difabel.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.