Lompat ke isi utama
Koalisi Organisasi Peduli Disabilitas Kota Makassar saat mengajukan kebutuhan difabel di berbagai bidang pembangunan

Analisis Pemenuhan Hak Difabel Makassar dari Kacamata Politik Anggaran

Solider.id- Pemenuhan hak penyandang disabilitas/difabel atas anggaran di Kota Makassar masih terbatas dan cenderung tidak konsisten dari 2017 sampai 2019. Padahal, difabel di Kota Makassar cukup banyak jumlahnya dan sebagian besar hidup dalam kemiskinan, termarjinalisasi, sulit mengakses layanan publik dan terhalang partisipasinya dalam berkontribusi dalam pembangunan.

Oleh karena itu, guna memandu Pemerintah Kota Makassar membangun kota menuju kota inklusif, kami dari koalisi Organisasi Peduli Disabilitas mengusulkan sejumlah pemikiran untuk memenuhi target pembangunan berperspektif disabilitas melalui pengambaran bidang pembangunan dan kebutuhan difabel di setiap bidang tersebut.

Melalui aktivitas koalisi difabel ini, kami menujukkan bahwa difabel bukan objek pembangunan pemerintah Kota Makassar, namun adalah subyek berdaya dan mampu mengisi ruang-ruang partisipasi dalam pembangunan.

Pemerintah Kota Makassar perlu lebih percaya dan memberi ruang lebih luas bagi warga atau kelompok difabel untuk turut serta dalam perbincangan dan diskursus pembangunan. Dengan demikian, Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar perlu terus mengidentifikasi dan bertanggungjawab dalam memenuhi hak difabel, serta aktif melibatkan difabel dalam segala proses perencanaan program pembangunan yang dijalankan.

Pada artikel kali ini, kami, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Makassar ingin berbagi hasil analisis pemenuhan hak difabel di Makassar dari sudut pandang politik anggaran. Ada dua cara menilai keberpihakan Pemerintah Kota dalam memenuhi hak warganya. Pertama, dengan melihat berapa banyak alokasi anggaran disediakan dalam memenuhi hak warganya. Kedua, seberapa berpartisipasi-atau seberapa terbuka ruang partisipasi bagi-difabel pada proses perencanaan pembangunan yang digelar saban tahun.

Dalam kurun setahun terakhir, Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas/difabel Kota Makassar yang diorganisir PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan), menelusuri dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) realisasi tahun 2017 hingga 2019.

Hal ini untuk melihat sejauh mana perhatian pemerintah kota dalam memenuhi hak warganya yang difabel? Serta apakah pemerintah telah menjalankan amanat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomer 6 tahun 2013 serta Peraturan Walikota Nomer 61 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Kenyataannya, Pemerintah Kota Makassar belum menjadikan isu disabilitas sebagai isu strategis. Dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 Kota Makassar, pada Bab Analisis Isu-isu Strategis, tak satu pun bidang pembangunan yang memasukkan isu disabilitas sebagai isu kajian strategisnya. Pun dalam Bab Strategi dan Arah Kebijakan, serta Bab Kebijakan Umum dan Program Kebijakan Daerah tak ada kosa kata penyandang disabilitas termaktub.

Padahal, dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun Pemerintah Kota Makassar bersama Koalisi untuk Reformasi Birokrasi (KuRBI) Sulsel pada 2014, telah memuat tentang pelayanan publik yang responsif bagi disabilitas, diantaranya untuk layanan pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya termasuk ke wilayah kepulauan.

Dengan menganalisis Anggaran Belanja dan Pendapatan Pemerintah Kota Makassar, warga disabilitas Makassar bermaksud berkontribusi dalam proses pembangunan Kota Makassar menuju kota layak difabel. Dengan melakukan hal ini, kami menunjukkan bahwa difabel tidak melulu hanya menjadi objek pembangunan, tetapi difabel juga berdaya dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan kota.

Ada tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dokumen anggarannya dianalisis dengan mempertimbangkan bahwa ke tujuh OPD ini yang banyak bersentuhan langsung dengan kebutuhan difabel di Kota Makassar. Ketujuh OPD yang dimaksud diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemuda dan Olahraga.

Secara keseluruhan, alokasi belanja untuk isu disabilitas yang dapat diidentifikasi, tertinggi pada tahun 2017 dan cenderung turun pada tahun 2019.

Sumber : APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Sumber : APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Persentase jenis belanja per tahun, menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk belanja barang dan jasa masih cenderung mendominasi pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan pada tahun 2019, mulai terjadi perubahan dimana persentase belanja moda lebih tinggi dibandingkan jenis belanja lainnya.

Sumber : APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Sumber : APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Menguraikan Kebutuhan Difabel Pada Sejumlah Bidang Pembangunan

Pada 10 Maret 2020, Koalisi Organisasi Disabilitas se-Kota Makassar menyerahkan daftar usulan kepada Kepala Bappeda Kota Makassar terkait alokasi anggaran pembangunan kota Makassar untuk tahun anggaran 2020 dan tahun berikutnya. Usulan ini merupakan hasil diskusi bersama dan menjadi bagian dari bentuk partisipasi difabel dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar. Adapun anggota koalisi ini adalah sebagai berikut: Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan PerDIK, Gerakan Kesejahteraan Tuli/Tuna-rungu Indonesia, GERKATIN Makassar, Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia, ITMI Sulawesi Selatan, Persatuan Tuna Netra Indonesia, Pertuni Sulawesi Selatan, Gerakan Mahasiswa dan Pelajar untuk Kesetaraan, Gemparkan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, HWDI Sulawesi Selatan, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI Sulawesi Selatan, Perhimpunan Mandiri Kusta, PerMaTa Makassar, Pustakabilitas Indonesia.

Adapun bidang-bidang pembangunan yang dianggap penting oleh Difabel yang meliputi Bidang Mobilitas dan Fasilitas Umum, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Ekonomi, Politik dan kewarganegaraan, Bantuan dan Jaminan Sosial, Informasi dan Komunikasi, Olahraga, Rekreasi dan Kesenian, Hukum dan HAM, Teknologi Tepat Guna, Pengurangan Risiko Bencana.

Nol koma Nol sekian persen Anggaran Inklusi di Bidang Pendidikan

Tanggungjawab dinas pendidikan dalam pemenuhan hak difabel dalam sektor Pendidikan secara umum dapat dibagi menjadi dua hal penting, yakni bidang infrastruktur dan non-infrastruktur.

Untuk bidang infastruktur, Dinas Pendidikan harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang akses bagi Difabel, seperti lingkungan dan gedung sekolah, serta ketersediaan bahan ajar dan buku teks dalam bentuk huruf Braille, audio CD, maupun alat peraga visual.

Sedangkan untuk bidang non-infrastruktur, beberapa hal yang mesti menjadi perhatian diantaranya adalah peningkatan kapisitas guru agar terampil menangani kelas inklusif, pengembangan kurikulum pendidikan inklusi, serta menyediakan guru pendidikan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak didik. Sayangnya, dalam dokumen anggaran dinas pendidikan yang dianalisis koalisi organisasi disabilitas kota Makassar, masih belum ada informasi ditemukan jika dinas pendidikan menjalankan program-program tersebut.

Total Anggaran untuk Dinas Pendidikan Kota Makassar pada 2017 sebanyak Rp. 824.683.243.950 (delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar 25% dari Total Belanja pada APBD tahun 2017. OPD ini menempati presentase alokasi tertinggi dibandingkan OPD lainnya. Kondisi ini juga terjadi di 2018. Untuk 2019, meskipun mengalami peningkatan dari jumlah namun secara persentase dari total belanja mengalami penurunan yaitu hanya 22%. Jika ditelusuri lebih jauh untuk anggaran terkait isu disabilitas, ternyata anggaran pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing hanya sekitar 0,021% dan 0,018%.

Sumber : APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Sumber : APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar dari 2017-2018 terjadi penurunan sebesar Rp 14.460.000 atau 8,22%. Anggaran di 2017 ke 2018 memiliki kegiatan yang sama tetapi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa lebih besar di 2017, yakni mencapai Rp 175.912.000 sedangkan 2018 sebesar Rp 161.452.000,-.

Selanjutnya di 2018 ke 2019 terjadi peningkatan jumlah anggaran yang mencapai RP 14.323.787.950 dengan pertumbuhan mencapai 8772%. Pertumbuhan yang sangat signifikan ini karena adanya alokasi anggaran di 2019 rehabilitasi sekolah. Khusus untuk kegiatan ini, masih perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut untuk mengetahui apakah output dari rehabilitasi sekolah tersebut aksesibel bagi difabel atau tidak.

Inkonsistensi dan Terus Menurunnya Anggaran Bidang Kesehatan

Anggaran Dinas Kesehatan menempati urutan ketiga tertinggi persentasenya terhadap total belanja pada APBD Kota Makassar dari 2017 sampai 2019, setelah Dinas Pendidikan dan Dinas PU. Pada 2017, persentasenya mencapai 13,32% dan cenderung meningkat di 2018 dan 2019, dengan persentase masing-masing 14,11% dan 15,86%.

Alokasi anggaran untuk Isu Disabilitas pada Dinas Kesehatan Kota Makassar 2017 mencapai Rp. 57.426.579.345 atau sekitar 13,01% terhadap total belanja Dinas Kesehatan. Kondisi ini cenderung menurun hingga 2019. Bahkan di 2019, persentasenya hanya mencapai 2,30%. Hal ini karena alokasi anggaran untuk kegiatan Pelatihan Kesehatan Kerja bagi Nelayan dan Penyelam Tradisional Daerah Pesisir dan Pelayanan Kesehatan Gratis tidak lagi dianggarkan di tahun tersebut.

Dilihat dari trend pertumbuhannya, sebenarnya di 2018 mengalami pertumbuhan yang mencapai 8,63% dari 2017. Tetapi di 2019, pertumbuhannya menjadi negative yaitu mencapai -75,03%. Kondisi ini tentunya perlu dipertanyakan tentang konsistensi Pemerintah Kota Makassar dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas untuk sektor kesehatan di Kota ini.

Sumber: APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Sumber : APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Sumber: APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Sumber: APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Sementara itu, beberapa hal urgen yang semestinya diperhatikan dalam pemenuhan hak difabel dalam bidang kesehatan diantaranya adalah aksesibilitas sarana kesehatan seperti ketersediaan ramp, guiding block, toilet akses, loket akses, ketersediaan juru bahasa isyarat, running text, maupun holder.

Lagi-lagi, hal ini tidak ditemukan dalam program dinas kesehatan, sedangkan dalam survei aksesibilitas layanan kesehatan bagi difabel di kota Makassar yang dilakukan PerDIK bekerja sama dengan ICW pada 2019 lalu, menunjukan bahwa umumnya fasilitas kesehatan yang ada di Makassar belumlah akses menurut responden disabilitas yang pernah mengakses sarana dan prasarana kesehatan.

Dambaan Penerapan Desain Universal di Bidang Pekerjaan Umum

Dinas PU Kota Makassar menempati urutan kedua dengan alokasi anggaran tertinggi baik di 2017, 2018, maupun 2019. Persentase anggarannya mencapai 18,40% pada 2017 dan meningkat cukup signifikan pada 2018 menjadi 21,77%, dan turun menjadi 17,97% pada 2019. Meskipun persentasenya turun di 2019, tetapi secara nominal tetap mengalami peningkatan yang mencapai Rp. 1,8 M dari 2018.

Anggaran untuk isu disabilitas di Dinas PU Kota Makassar 2017 ke 2018 mengalami penurunan sebesar 34.04% atau sebesar Rp 6.920.158.190. Anggaran 2017 lebih besar dari anggaran 2018 karena adanya pembangunan trotoar di beberapa tempat yang memakan anggaran besar, sedangkan 2018 pemeritnah Kota Makassar lebih fokus pada pemeliharaan. Sehingga anggarannya tidak sebesar tahun sebelumnya. Kemudian pada 2019 anggaran terkait disabilitas meningkat lagi secara signifikan yakni 141,04% dibandingkan 2018 karena adanya kembali program pembangunan trotoar.

Terkait pembangunan trotoar ini, perlu dilakukan evaluasi karena ternyata meskipun telah dilengkapi dengan jalur khusus untuk difabel netra, tetapi setelah ditelusuri lebih lanjut, banyak dari desain trotoar ini pada kenyataannya menyulitkan difabel netra bermobilitas karena di atas trotoar ini terdapat tiang listrik, baliho, pohon, termasuk halte bus.

Selain itu, mestinya dalam pembangunan fasilitas publik seperti trotoar ini, tidak hanya mempertimbangkan salah satu ragam disabilitas saja, tetapi juga mempertimbangkan semua ragam kemampuan seseorang termasuk pengguna kursi roda. Selain itu, perlu juga melibatkan difabel dalam proses pembangunan ini untuk lebih memahami hal yang bersifat teknis. Sangat penting Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan pembangunan memperhatikan ketentuan prinsip Desain Universal sesuai Permen PUPR.

Perlindungan Sosial Bagi Difabel Belum Signifikan

Berdasarkan APBD Kota Makassar 2017, Dinas Sosial hanya mendapat anggaran di bawah 1% yaitu 0,70%, dan cenderung turun pada 2018 dan 2019 dengan persentase masing-masing yaitu 0,56% dan 0,44%.

Jika ditelusuri lebih lanjut untuk anggaran terkait isu disabilitas di OPD ini, ternyata hanya mencapai 6,70% pada 2017 dari total belanja. Sedangkan di 2018 dan 2019, masing-masing hanya sekitar 8,09% dan 7,92%. Dari persentase ini terlihat bahwa pengalokasian anggaran untuk isu disabilitas cenderung fluktuatif. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa alokasi anggaran di OPD ini belum signifikan untuk memenuhi kebutuhan difabel di Kota Makassar, utamanya perlindungan sosial bagi difabel.

Sumber: APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Sumber: APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Sumber: APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Sumber: APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Peningkatan anggaran untuk isu disabilitas di Dinas sosial Kota Makassar dari 2017 ke 2018 yang jumlahnya sebesar Rp 58.578.500 atau 4% dikarenakan pada 2018 program pembinaan dan pelayanan disabilitas menuju kemandirian anggarannya meningkat. Sedangkan di 2018 ke 2019 terjadi penurunan sebesar Rp.116.559.300 atau 8% dikarenakan di 2019 kegiatan jaminan sosial serbaguna keluarga miskin dan disabilitsas dengan program pelayanan dan rehabilitasi sosial menurun.

Sebagai catatan tambahan diketahui bahwa eks-kusta mendapat anggaran sebesar Rp 500.000 perorang sebanyak 400 orang setiap tahun di kegiatan jaminan sosial eks-kusta. Bagaimana prosedur distribusi bantuan ini di komunitas Kusta belum ada data yang terhimpun.

Perempuan dan Anak Difabel Belum Prioritas Dalam Anggaran

Berdasarkan Renstra dan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, salah satu program prioritasnya adalah Perlindungan Perempuan dan Anak melalui kegiatan Perlindungan.

Sumber: APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Sumber: APBD Realisasi Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018. APBD Pokok Kota Makassar tahun 2019

Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar pada 2017 ke 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 22.410.054 atau 1% dikarenakan di 2018 untuk pemenuhan hak dan perlindungan kelompok difabel bagi perempuan dan anak itu ditiadakan. Sedangkan dari 2018 ke 2019 terjadi penurunan lagi sebesar Rp 123.831.425 atau 4 % dikarenakan pada 2019 terjadi penurunan anggaran setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan anak, termasuk kegiatan khusus Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kelompok difabel bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang anggarannya sama sekali tidak ada.

Menjangkau Difabel Yang Belum Banyak Terdata

Anggaran terkait isu Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar mengalami penurunan yang signifikan dari 2017 ke 2018 sebesar Rp 403.861.000 atau 92,68%. Penurunan ini disebabkan karena pada 2017 pemerintah Kota Makassar melakukan inovasi dengan mengadakan program inovasi daerah bernama Pelayanan KUPAS TAS berbasis stakeholder bagi warga rentan dan disabilitas.

Program ini membutuhkan biaya besar karena petugas datang langsung ke lokasi-lokasi pencatatan dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan. Program ini dilakukan pada tahun anggaran 2017. Sedangkan pada 2018 anggaran yang dikeluarkan tidak lagi sebesar 2017 karena pendataan kependudukan yang dilakukan hanya update data. Meski demikian pada 2019 anggaran Dukcapil Kota Makassar naik sebesar 90% dari 2018, yakni dari Rp 31.906.300,- menjadi Rp 62.065.000.

Atlet Difabel Kurang Perhatian

Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga pada 2017 ke 2018 terjadi penurunan Rp 97.858.000 atau 98% dikarenakan pada 2017 pemerintah Kota Makassar ikut berpartisipasi di kegiatan Porda di Kabupaten Pinrang, sedangkan di 2018 ke 2019 anggaran tersebut tidak mengalami peningkatan maupun penurunan karena anggaran tersebut masih tetap Rp 100.000.000.

Tidak ditemukan alokasi anggaran untuk isu disabilitas pada dinas ini baik itu pada 2017, 2018 dan 2019. Padahal, pada 2018, atlet difabel Makassar juga mengikuti ajang olahraga tingkat daerah di kabupaten Pinrang, dan hingga sekarang, tidak ada penghargaan yang diberikan Pemerintah Kota terhadap atlet difabel yang berhasil mengharumkan nama Kota Makassar dalam ajang tersebut. Pun beberapa fasilitas olahraga yang ada di kota Makassar juga perlu diperhatikan keaksesibilitasannya untuk mendukung partisipasi difabel dalam bidang olahraga lebih meningkat lagi.[]

 

Penulis: PerDIK Makassar, dkk

Editor: Robandi

The subscriber's email address.