Lompat ke isi utama

Catatan Perkembangan Istilah Difabel dalam Kebijakan Indonesia

Solider.id – tulisan ini merupakan bagian kedua dari tulisan yang  berjudul Melawan Stigmatisasi Negatif dengan Literasi Edukatif yang telah terbit sebelumya.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, hingga tahun 2011, setidaknya ada sekitar sepuluh istilah yang digunakan untuk merujuk atau menyebut orang-orang dengan difabilitas (difabel) dalam interaksi sehari-hari. Peristilahan tersebut berlaku dalam publik Indonesia, baik secara nasional, maupun dalam lingkup lokal (Adioetomo, Mont, & Irwanto, 2014, h. 21; Pribe, J., & Howel, F., 2014, h. 2; Suharto, S., P..Kuiper, & P. Dorset, 2016, h.697-698; Maftuhin, A., 2016, h. 143145).

Adapun istilah-istilah yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

  1. (ber) cacat; Istilah ini pernah digunakan di dua dokumen legal yaitu Undang-undang No. 33 tahun 1947 tentang Ganti Rugi Buruh yang Kecelakaan, dan Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  2. Orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rokhaninya;  Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Undang-undang ini sudah  tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya; Istilah ini pernah digunakan dalam peraturan resmi berupa Undang-undang  No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  4. Tuna; Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen resmi yaitu di bagian penjelasan dari Undang-undang No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, yang sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya peraturan baru.
  5. Penderita cacat; Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi penderita cacat. Juga pada Undang-undang No.14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan. Peraturan ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya  Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang Usaha-usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang cacat. Serta Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
  6. Penyandang kelainan; Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan luar biasa. Serta Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini masih berlaku hingga kini sebagai peraturan resmi, dimana kelainan yang dimaksudkan adalah mencakup kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Namun Peraturan pemerintahnya tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya dokumen baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
  7. Anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa); Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen peraturan berupa Surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 380/G/MN/tahun 2003 tentang pendidikan inklusi. Peraturan tentang pendidikan inklusi ini masih berlaku hingga saat artikel ini ditulis di tahun 2019. Juga pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no. 10 tahun 2011 tentang Kebijakan Anak berkebutuhan khusus, yang kemudian sudah dicabut/tidak berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no. 4 tahun 2017 tentang Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang dimaksudkan untuk mengatur perlindungan bagi anak-anak yang mengalami disabilitas guna pemenuhan hak-hak asasinya sebagai pelaksanaan penyesuaian dengan Undang-undang terkini tentang Penyandang disabilitas.
  8. Penyandang cacat; Istilah ini pertama kali digunakan dalam dokumen Undang-undang no 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, pada pasal 42. Undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Undang-undang no 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Istilah ini kemudian digunakan dalam Undang-undang no 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang kemudian ditetapkan sebagai sumber utama acuan resmi definisi formal tentang definisi dan klasifikasi penyandang cacat di Indonesia, serta hak-hak penyandang cacat atas pendidikan, pekerjan, standar hidup yang layak, perlakuan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, aksesibilitas dan rehabilitasi, terutama dalam kaitannya dengan anak yang mengalami kecacatan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu dasar untuk peningkatan kesejahteraan sosial para penyandang cacat di Indonesia. Undang-undang ini merupakan salah satu tonggak pencapaian yang signifikan dalam rangka dekade Penyandang Cacat Asia Pasifik 1993-2002. Dekade ini ditetapkan PBB sebagai jalan untuk menekankan perhatian dan komitmen dunia pada issu kecacatan dan penyandang cacat di Asia Pasifik. Namun demikian seiring waktu kemudian, orang Indonesia terutama yang merupakan aktivis dengan difabilitas mengkritik definisi dalam Undang-Undang no 4/1997 sebagai istilah yang masih lekat dengan stigmatisasi. Oleh karena pendefinisian tersebut dinilai cenderung berfokus atau menitikberatkan pada kekurangan fisik/physical deficit berupa ketidaknormalan secara medis/medical abnormality yang menyebabkan individu dengan kecacatan mengalami hambatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas secara selayaknya. Jadi dikontraskan dengan standar bahwa yang selayaknya, yang ‘normal’ itu adalah yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengalami kecacatan/ ketidaknormalan secara medis tersebut. Hal ini dirasa dan dinilai mendiskreditkan, menstigma para penyandang cacat.
  9. Difabel–akronim dari Differently abled people, difabled; Sekitar tahun 1990-an, di Indonesia muncul pula istilah ‘difabel’ singkatan dari ‘differently abled’ sebagai counter terhadap penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai dan dirasa stigmatis (Suharto, 2011, p. 52). Istilah ini digunakan dengan argumen bahwa mereka bukan berketidakmampuan – sebagai terjemahan dari disability, melainkan memiliki kemampuan yang berbeda. Dicontohkan antara lain dengan kasus bahwa mungkin dengan tidak memiliki kaki atau kaki yang layuh/lumpuh individu menjadi tidak dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain dengan cara berjalan menggunakan kedua kaki (‘secara normal’) tetapi individu tersebut tetap mampu bermobilitas seperti berjalan  dengan cara yang berbeda yaitu dengan menggunakan kursi roda (Maftuhin, 2016, h. 149). Ada setidaknya 3 versi asal-usul penggunaan istilah ‘difabel’ dalam bahasa Indonesia, yaitu pertama di sekitar tahun 1981-an terkait pengalaman tokoh disabilitas, Didi Tarsidi, mengikuti konferensi ketunanetraan Asia di Singapura (Tarsidi, 2009, h.2); kedua di sekitar tahun 1985 terkait tulisan di harian LA Times (Smith, 1985 dalam Maftuhin, 2016, h. 150); lalu yang ketiga di sekitar tahun 1990an terkait dengan tokoh bernama Mansour Faqih (Maftuhin, 2016, h. 149-150; Suharto,S., P..Kuiper, & P. Dorset, 2016, h. 699-700). Istilah ini digunakan pada dokumen legal di tingkat lokal yaitu Peraturan Daerah Sleman (Jawa Tengah) no. 11 tahun 2002 tentang Penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan bagi Difabel; Peraturan Daerah Kota Surakarta (Jawa Tengah) no. 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten (Jawa Tengah) no. 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel (Suharto,S., P..Kuiper, & P. Dorset, 2016, h. 697). Istilah ini masih terus digunakan dan menjadi ‘alat perjuangan’ para pegiat/aktivis Difabel terutama di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah (Maftuhin, 2016, h. 151). Salah satu di antara yang konsisten menggunakan dan mempopulerkan istilah ini adalah Suharto yaitu sejak sebagai thesis Master di Belanda (Suharto, 2011) hingga studi doktoralnya di Australia (Suharto, S., (Suharto,S., P..Kuiper, & P. Dorset, 2016).
  10. Penyandang Disabilitas; Dengan diratifikasinya  Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) oleh Indonesia  yang kemudian dituangkan menjadi Undang-Undang no 19 tahun 2011, diperkenalkan istilah penyandang disabilitas Semiloka (seminar dan lokakarya) terminologi “Penyandang Cacat” dalam rangka mendorong ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Cacat telah diadakan pada 8-9 Januari 2009, dihadiri oleh para pakar (linguistik, sosial budaya, hukum, hak asasi manusia/HAM, psikologi), perwakilan instansi pemerintah (antara lain: Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Departemen Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja, dan lain-lain), pemerhati difabel, LSM, dan masyarakat umum telah menghasilkan kesepahaman tentang pentingnya mengganti istilah ‘penyandang cacat’ dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dari aspek bahasa, kata cacat secara denotatif mempunyai arti yang bernuansa negatif, seperti penderita, kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik, cela, aib, dan rusak. Kata cacat juga mempunyai makna konotatif yang berupa rasa merendahkan atau negatif.

2. Kata cacat muncul karena adanya suatu kekuasaan (kelompok atau negara) yang memberikan kata tersebut sebagai identitas kepada sekelompok manusia yang dianggap cacat. Cacat sesungguhnya merupakan konstruksi sosial bukan realitas keberadaan seseorang.

3. Secara filosofis, tidak ada orang yang cacat. Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dan dengan derajat yang setinggi-tingginya.

4. Secara empirik, istilah “penyandang cacat” yang digunakan selama ini telah menimbulkan sikap dan perlakuan yang tidak baik kepada orang yang disebut sebagai penyandang cacat. Istilah “penyandang cacat” telah menimbulkan kekeliruan dalam memahami keberadaan (eksistensi) orang yang disebut penyandang cacat. Kecacatan dianggap sebagai identitas dari seseorang, yang lebih rendah daripada orang yang disebut tidak cacat. Padahal ke-‘cacat’-an bukanlah suatu keadaan yang menentukan kualitas terhadap yang tidak ‘cacat’. Ke‘cacat’-an bukanlah ukuran suatu keterbatasan eksistensi manusia. Ke-‘cacat’an hanyalah kondisi tertentu dari manusia yang mengantarkan dirinya kepada permasalahan ‘perbedaan cara’ di tingkatan realitas ketika menghadapi kehidupan itu sendiri, dibandingkan manusia lainnya. Ketika ke-‘cacat’-an dipandang sebagai identitas tertentu manusia, hal tersebut justru

merendahkan martabat manusia. Istilah “penyandang cacat” dengan demikian menjadi bentuk kekerasan terhadap manusia. Penggunaan istilah “penyandang cacat” telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

5. Dampak psikososial dari adanya istilah “penyandang cacat” antara lain: menciptakan jarak sosial, membuat subyek dan orang-orang terdekat merasa bersalah, orang yang disebut “penyandang cacat” mengkonstruksikan diri sebagai tidak lengkap, tidak mampu, tidak diharapkan, dan memposisikan sebagai korban. (Kasim, E.R. 2010).

Berbagai istilah yang merujuk pada difabel selalu berkembang di Indonesia. hal ini menunjukkan bahwa perjuangan organisasi, komunitas, dan bahkan pemerhati difabel semakin hari terus berkembang. Pilihan kata yang tepat bisa jadi menciptakan image dan citra bagi difabel. Kedinamisan ini juga menjadi tanda bahwaa pergerakan difabel begitu semangat dan massiv untuk terus melakukan advokasi dan pergerakan untuk menciptakan kesetaraan difabel.

 

Penulis: Andi Zulfajrin Syam

Editor   : Ajiwan Arief

Sumber : http://jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/jiks/article/download/239/153

The subscriber's email address.