Lompat ke isi utama
Poster acara menuju Kota Makassar yang Inklusif

Menyiapkan Inklusifitas di Kota Makassar

Solider.id, Yogyakarta- PerDIK Makassar bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar diskusi bertemakan Makassar Kota Inklusi: Partisipasi Koalisi Organisasi Peduli Disabilitas Dalam Perencanaan Penganggaran Pembangunan Kota Makassar, Selasa (14/7) pagi.

Diskusi publik ini mengundang sejumlah perwakilan dari entitas pemerintah, diantaranya  Andi Hadijah Iriani, Kepala Bappeda Kota Makassar, Rudianto Lallo, Ketua DPRD Kota Makassar dan perwakilan dari difabel Nur Syarif Ramadhan, Peneliti PerDIK.

Diskusi ini digelar sebagai wadah bagi Koalisi Organisasi Peduli Disabilitas Kota Makassar untuk menyampaikan berbagai macam kendala dan urgensi dalam mewujudkan Kota Makassar yang inklusif. Adapun koalisi, terdiri dari PerDIK, Gerkatin Makassar, ITMI Sulsel, Pertuni Sulsel, Gemparkan, HWDI Sulsel, PerMaTa, PPDI Sulsel, dan sejumlah entitas lainnya yang bergerak diisu difabel.

Andi Hadijah Iriani menjelaskan, Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat kelima provinsi dengan angka penduduk difabel terbanyak dengan presentasi yaitu 4,05%. Sedangkan Kota Makassar sendiri memiliki 1.148 penduduk difabel pada tahun 2019 yang tersebar di 15 kecamatan berbeda.

Selain itu, dia menceritakan secara detail terkait kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam hal menyusun Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD). Dia juga menyebutkan pemerintah siap membuka ruang selebar-lebarnya bagi keterlibatan organisasi difabel maupun organisasi lain yang memiliki konsen diisu difabel.

Hal itu diakuinya sejalan dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perda Sulsel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. Perwal Makassar No 61 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta peraturan lain yang terkait.

Hal tersebut kian diperkuat dengan adanya enam tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang keenamnya berkaitan erat dengan difabel. Sejumlah peraturan terkait juga menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Makassar bahwa peran dan keterlibatan difabel menjadi poin utama dalam setiap perencanaan pembangunan.

Lebih lanjut, Andi juga menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan yang aksesibel meliputi fisik dan non fisik. Fisik diartikan sebagai bangunan, jalan, transportasi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan ketenagakerjaan. Sedangkan non fisik diartikan sebagai berbagaimacam layanan publik mulai dari layanan pendidikan hingga layanan gawat darurat yang dapat diakses secara mudah oleh difabel.

“Kami telah menganggarkan secara khusus melalui Alokasi Anggaran Bagi Disabilitas (APBD) Kota Makassar tahun 2017 hingga 2019. Dari tahun ketahun jumlah anggaran tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dari 27 milyar tahun 2017 sampai 59 milyar  ditahun 2019. Kami distribusikan anggaran tersebut kesejumlah entitas pemerintah untuk nantinya digunakan dalam rangka pemenuhan hak-hak difabel dimasing-masing sektor,” urainya.

Sementara itu, Nur Syarif Ramadhan, PerDIK Makassar, mengungkapkan bahwa banyaknya alokasi anggaran yang disediakan pemerintah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberpihakan serta keseriusan pemerintah dalam memenuhi hak warganya. Terlebih, tingkatan partisipasi atau seberapa terbukanya ruang untuk berpartisipasi pada proses perencanaan pembangunan juga dapat digunakan sebagai indikator lain.

“Para DPO-pun telah mendapatkan sejumlah temuan yang merujuk pada inkonsistensi besaran anggaran terhadap isu difabel. Hal itu semakin diperparah oleh ketidakadanya program-program khusus yang menjangkau difabel dibeberapa dinas terkait di lingkungan Kota Makassar,” ungkapnya.

Koalisi DPO mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah kota dalam hal ini adalah Bappeda dan DPRD. Tuntutan itu ditujukan sebagai referensial da;am merancang naskah kebijakan terkait penyusunan RIPD. Agar kedepannya alokasi dana dan program-program pembangunan Kota Makassar dapat lebih mencerminkan asas keterbukaan. Terlebih tuntutan itu merupakan wujud nyata partisipasi difabel dalam merencanakan proses pembangunan Kota Makassar.

Adapun tuntutan tersebut meliputi bidang-bidang diantaranya mobilitas dan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, politik dan kewarganegaraan, bantuan dan jaminan sosial, informasi dan komunikasi, olahraga, rekreasi dan kesenian, hukum dan ham, dan yang terakhir yaitu pengurangan resiko bencana.

“Kami sebagai warga difabel sangat berharap agar kedepannya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar dapat memperhatikan isu difabel. Serta turut memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada difabel untuk berpartisipasi secara penuh didalamnya, bersama-sama menciptakan Kota Makassar yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi hak-hak difabel. Kami juga senantiasa siap untuk memonitoring dan mengkritisi evaluasi kinerja pemerintah,” pintanya mengakhiri.[]

 

Reporter: Bima Indra

Editor: Robandi

The subscriber's email address.