Lompat ke isi utama
webinar pilkada inklusi

KPU Jateng Gelar Webinar Menyoal Pilkada Inklusif

Solider.id, Surakarta-Penyelenggaraan Pilkada inklusif serentak 9 Desember memiliki landasan hukum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 (3) “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.”Pasal 5 (2) “Setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentanberhak memperoleh Perlakuan dan Perlindungan yang lebih, berkenaan dengan Kekhususannya”. Pasal 41 (2) “Setiap Penyandang Cacat, Lansia, Wanita Hamil, dan Anak-anak berhak memperoleh Kemudahan dan Perlakuan Khusus.Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Difabel Memiliki Hak (h) Politik. Pasal 13 Hak Politik Difabel Meliputi :(a) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; (b) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; (c) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;(d) membentuk, menjadi anggota,dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; (f) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; (g) memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; (h) memperoleh pendidikan politik PERPPU Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang. Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan PILKADA Di Masa Covid-19 PasaL 5 ayat 5 : Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Demikian landasan hukum yang dipaparkan oleh Sunarman, dari Kantor Staf Presiden (KSP) dalam webinar pilkada inklusif di tengah pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Tengah yang menghadirkan pula Diana Ariyanti, anggota komisioner KPU Jawa Tengah pada Rabu (8/7).  Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat saat membuka webinar menyatakan bahwa ada kebutuhan pada pemilih difabel di pilkada serentak 21 kab/kota dan dengan webinar diharapkan dapat mengedukasi petugas penyelenggara pemilu, ke pemilih dan masyarakat.

Webinar juga membuka opini karena kondisi negara masih dalam pandemi dan tetap mematuhi protokol pemilihan. Yulianto Sudrajat berharap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang saat ini datang ke rumah masing-masing Kepala Keluarga (KK), supaya masyarakat tidak resistan. Menurutnya, dengan pemahaman yang baik masyarakat tidak terkaget apalagi petugas PPDP dilengkapi APD. “KPU juga jalin kerja sama dengan stakeholder lain, terkait cakupan heterogenitas masyarakat. KPU harus mampu bermitra. Sampaikan ke beberapa media terkait informasi ini. Sampaikan juga ke group WAG RT/RW agar pelaksanaan coklit berjalan baik dan lancar,” terang Yulianto Sudrajat.

 

Difabel Belum Banyak Berpartisipasi dalam Penyelenggara Pemilu

Pada paparannya, Sunarman menyatakan bahwa dalam tahapan persiapan pilkada, dalam pembentukan PPDP, PPS, KPPS, kelompok difabel belum cukup mendapat sosialisasi sehingga kurang berpartisipasi. Dalam tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih, banyak ragam difabilitas belum terdata atau belum teridentifikasi kebutuhan khususnya, format data pemilih belum mengakomodir semua ragam difabilitas, dan masih adanya stigma bagi difabel mental psikososial dan intelektual. Sunarman memberikan solusi bahwa petugas PPDP/coklit wajib memahami apa, siapa, dan di mana difabel, dan bisa melibatkan difabel, keluarga difabel dan profesional/pendidik, dan harus dilakukan pula penyempurnaan format pendataan.

 

Terkait pencalonan dan penetapan peserta pilkada, difabel belum memiliki cukup informasi terkait rekam jejak, dan visi misi bakal calon/calon, dan tools Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) belum ramah bagi difabel netra yakni tidak adanya template/braille dan Bahasa Isyarat Indonesia (bisindo) bagi Tuli. Demikian pula pada tahapan kampanye, difabel tidak memiliki cukup informasi pula terkait rekam jejak dan visi misi salah satunya dikarenakan KIE yang tidak akses. Pun pada tahap pelaporan dana kampanye, media informasi belum ramah bagi semua ragam difabilitas misalnya braille dan suara bagi netra serta bisindo untuk Tuli. Pada tahap pemungutan suara, ada masalah hambatan aksesibilitas bagi difabel daksa, meja pencoblosan terlalu tinggi yang menghambat little people, pengumuman tidak akses bagi Tuli, dan tidak ada template bagi netra serta butuh masker transparan bagi petugas KPPS. Terkait tahap sosialisasi, dibutuhkan lebih banyak lagi partisipasi difabel sebagai relawan yang bisa menjangkau semua.

 

Rekomendasi Pilkada yang Inklusif di Masa Covid-19

Di akhir sesi webinar, Sunarman memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait penyelenggaraan pilkada yang inklusif :

Pastikan agar difabel dalam pilkada di masa pandemi covid-19 :

1. Terlindungi keselamatan dan hak politiknya.Protokol Kesehatan dalam pilkada wajib mengakomodir perlindungan difabel dari kemungkinan terpapar/tertular Covid-19 dalam menggunakan hak politiknya.

2. Memiliki informasi yang mencukupi tentang berbagai prosedur pilkada yang mungkin berbeda karena adanya Covid-19. Informasi dan simulasi prosedur pilkada wajib menjangkau semua ragam difabilitas.

3. Penyelenggara pilkada melakukan tindakan afirmatif seperti jemput bola atau pro aktif untuk menjembatani masalah-masalah yang mungkin timbul pada difabel akibat penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Pengembangan tools KIE yang adaptif dan aksesibel bagi seluruh ragam difabilitas. Tools KIE yang dikembangkan dan digunakan oleh penyelenggara pemilu wajib memenuhi standard aksesibilitas bagi semua ragam difabilitas; aksesibilitas untuk difabel netra akan berbeda dengan difabel Tuli, dst.

5. Mensyaratkan peserta pilkada untuk menyediakan media sosialisasi / kampanye yang aksesibel bagi beragam difabilitas. Bukan hanya penyelenggara, peserta pilkada juga wajib memahami dan mamatuh amanat Undang-ndang terkait aksesibilitas informasi dan edukasi politik bagi difabel demi kesetaraan dan keadilan.

Pilakada yang Inklusif di Masa Covid-19 yang partisipatif difabel adalah  

Berikan kesempatan kepada difabel :

  1. Memberikan kesempatan kepada difabel untuk menjadi bagian dari penyelenggara pilkada.

2. Memberikan kesempatan kepada difabel untuk memberikan masukan dan pertimbangan terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak difabel dalam pilkada

3. Memberikan kesempatan kepada difabel untuk penyediaan barang dan jasa terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak difabel dalam pilkada.

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.