Lompat ke isi utama
poster kegiatan diskusi

Penuhi Hak Pendidikan Anak Difabel

Solider.id, Pati – Institut Inklusi Indonesia (I3) menyelenggarakan diskusi online yang bertemakan pemenuhan hak pendidikan dan partisipasi anak dengan disabilitas. Acara ini mendorong hak-hak anak difabel, khususnya di kala pandemi ini, seperti hak pendidikan yang inklusif.

Tolhas Damanik founder Wahana Inklusif Indonesia mengatakan ketika Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2020 terbit, namun saat ini dalam kondisi pandemi yang harus melakukan pembelajaran lewat Dalam Jaringan (Daring).

“Hal ini berdampak banyak hal yaitu bagaimana anak-anak mengakses untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) misalnya dari kendala jaringan internet dan kendala aksesibilitas materi-materi yang diberikan, namun pertanyaannya kemudian apa yang harus kita lakukan jika PJJ ini harus dilakukan paling tidak dari yang disampaikan oleh pemerintah, anak-anak kita bisa bersekolah ketika daerah itu termasuk zona hijau dan melihat kondisi yang ada, kemungkinan besar anak-anak dalam 6 bulan kedepan akan belajar dari rumah.” Ujar Tolhas

Banyak konsekuensi yang terjadi, ia memberikan contoh ketika saat kenaikan kelas di sekolah inklusi kemarin, banyak keluhan dari para orang tua tentang penilaian.

“Karena saat pembelajaran dilakukan secara PJJ, mereka tidak terakomodir secara pembelajarannya, mereka tetap diberikan materi-materi pembelajaran seperti anak-anak lainnya tanpa adanya adaptasi pembelajaran. Hal ini mungkin disebabkan karena kesibukan atau ketidakpahaman guru saat pembelajaran secara daring.” Ucapnya

Satu hal yang menarik ketika pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) berlangsung, yang diselenggarakan secara daring, dimana menimbulkan banyak kebingungan dari para orang tua, meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur yakni jalur pendidikan inklusi namun pada faktanya masih minim murid.

“Seperti di kota Depok ada SMP negeri yang mempunyai 7 kuota difabilitas hanya terisi 3, dan ada juga SMP negeri yang juga mempunyai 7 kuota difabilitas malah tidak terisi. Hal ini saya masih berpikir apa penyebabnya, apakah tidak adanya anak difabel yang melanjutkan ke SMP, atau para orang tua yang masih kebingungan bagaimana cara melakukan pendaftaran PPDB secara online atau mungkin mereka tidak mempunyai informasi tentang apa sajakah yang terjadi saat PPDB online, meskipun kami sudah memberikan informasi ke media sosial, bahwa kami bersedia mendampingi pendaftaran PPDB secara online”. Tukasnya

Terkait penyelenggaraan PJJ kedepan, ia belum menemukan panduan khusus terkait protokol atau penyelengaraan PJJ pada sekolah inklusi, karena saat ini surat edaran yang ada sifatnya umum, tapi untuk sekolah-sekolah inklusi dan sekolah luar biasa belum ada, pihaknya masih menunggu pemerintah menyusun kebijakan tersebut.

“Termasuk juga tersedianya alat bantu, ketika di sekolah ada alat bantu sedangkan di rumah tidak ada, hal ini juga harus kita pikirkan. Kami dari wahana inklusi Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dukungan dari Barcelona Foundation untuk melakukan survey dimana survey ini memetakan dampak pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dalam pendidikan inklusif dan persiapan mental anak difabel.” Jabarnya.

Nahar dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemeneg PPA) deputi bidang perlindungan anak menjelaskan banyak regulasi yang mengatur hak pendidikan anak difabel baik dari tingkat internasional, nasional, dan daerah.

“Di tingkat internasional mengacu pada CRPD yang di dalamnya ada 50 pasal dan 45 pasal di konvensi hak anak, dan dua konvensi ini sudah diratifikasi oleh Indonesia. Tingkat nasional mengacu pada UU nomor 8 tahun 2016 yang juga mengacu pada UU nomor 35, dimana harus mengandung unsur-unsur mengalami keterbatasan fisik dalam jangka waktu lama dan punya hambatan dalam berinteraksi yang mengakibatkan tidak efektif melakukan partisipasi. Sedangkan di tingkat daerah dengan adanya Perda yang khusus mengatur hal tersebut” Ujar Nahar

Lebih rinci lagi, ia menjelaskan bahwa pada Undang-Undang (UU) nomor 8 tahun 2016 ada 7 ketentuan yang harus diperhatikan, dimana ada hak tambahan khusus untuk anak difabel.

“Kami mohon dan mengajak dalam diskusi atau forum seperti ini untuk benar-benar memperhatikan hak khusus ini, yang pertama adalah hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Kedua, mendaapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, disini kami dari kementerian akan menyusun protocol terkait perlindungan anak difabilitas. Ketiga, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan. Keempat, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak. Kelima, pemenuhan kebutuhan khusus, disini ada 4 prinsip yang diterapkan yaitu penanganan cepat, pendampingan psikososial, pemenuhan kebutuhan seperti bansos, lalu pendampingan proses peradilan pidana. Keenam, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu. Dan yang ketujuh, mendapatkan pendampingan sosial.” Jelasnya.

Ia berharap dari penjelasannya dapat membuat semua pendamping dan pembimbing bisa melakukan upaya-upaya pemenuhan hak anak-anak difabel di Indonesia.

 

Reporter: Oby Achmad

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.