Lompat ke isi utama

Sikap Komnas HAM Terhadap Perpres KND

Solider.id, Yogyakarta  - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggelar konferensi pers untuk menyikapi terbitnya Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Konferensi pers ini digelar tanggal 8 Juli 2020 dan disiarkan langsung melalui platform Youtube.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan komisioner Komnas HAM bidang pengkajian dan penelitian Sandra Moniaga, mewakili Komnas HAM dalam penyampaian sikapnya. Terlebih dahulu, Ahmad Taufan Damanik, menyatakan bahwa Komnas HAM kecewa atas kelahiran Perpres No. 68 Tahun 2020. Hal itu disebabkan, karena sekretariat Komisi Nasional Disabilitas, ditempatkan dibawah organisasi Kementerian Sosial.

Menurut ketua Komnas HAM, hal ini menyebabkan independensi Komisi Nasional Disabilitas akan terganggu. Fungsi Komisi Nasional Disabilitas dalam melakukan monitoring perlindungan dan pemenuhan hak difabel, dikhawatirkan tidak akan berjalan dengan optimal. Ahmad Taufan Damanik melanjutkan bahwa sejak kelahiran Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, isu difabel telah dipandang sebagai isu Hak Asasi Manusia, bukan semata-mata hanya isu social saja. Sehingga, penempatan sekretariat KND dibawah organisasi Kementerian Sosial, bukanlah hal yang tepat.

Komisioner bidang pengkajian dan penelitian Komnas HAM, Sandra Moniaga, kemudian menambahkan, bahwa kelahiran Perpres No. 68 Tahun 2020 tentang KND ini, menyalahi konsep yang terkandung dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dinyatakan bahwa “Komisi Nasional Disabilitas adalah lembaga non struktural yang bersifat independen, yang bertugas untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi Hak-Hak penyandang disabilitas”. Sementara, Pasal 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa, “Menteri yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah Menteri social”.

Artinya, dari sini dapat dipahami, bahwa Menteri Sosial sebagai pelaksana undang-undang, sementara KND sebagai pengawas. Dengan demikian, idealnya, KND sebagai pengawas, harus independen dari Kementerian Sosial, yang mana menjadi organisasi yang harus diawasinya.

Dalam rangka menyampaikan keberatannya atas kelahiran Perpres No. 68 Tahun 2020, Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada presiden pada tanggal 6 Juli 2020. Dalam surat yang dikirimkannya, Komnas HAM memberikan dua rekomendasi kepada presiden. Pertama, presiden harus segera merevisi Perpres No. 68 Tahun 2020, sebelum institusi KND terbentuk. Kedua, proses revisi Perpres No. 68 Tahun 2020 wajib melibatkan organisasi difabel.

Sikap yang disampaikan oleh Komnas HAM ini, sama seperti posisi yang diambil ratusan organisasi difabel, yang juga menolak kelahiran Perpres No. 68 Tahun 2020. Dalam surat yang dikirimkan kepada presiden, Komnas HAM juga melampirkan petisi penolakan yang telah ditandatangani oleh ratusan organisasi difabel.

 

Reporter: Tio Tegar

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.