Lompat ke isi utama
poster webkusi kesehatan jiwa

Webkusi Pentingnya Layanan Kesehatan Jiwa Bagi Difabel Lahirkan Rekomendasi

Solider.id, Surakarta - Beberapa obrolan para difabel yang bergiat di komunitas dan adanya temuan kasus pada difabel mental psikososial terkait dampak pandemi COVID-19 menemukan bahwa ternyata bukan hanya dampak ekonomi saja yang menimpa difabel namun juga psikis. Menyangkut bagaimana layanan kesehatan mental dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh komunitas dan pemerintah, maka Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Solo Raya, Gerkatin Solo, Deaf Volunteer Organization (DVO) didukung PPRBM Solo dan Sahabat ICW mengadakan diskusi berbasis web atau webkusi pada Minggu (5/7). Diskusi tersebut menghadirkan pemantik Fithri Setya Marwati, penyintas bipolar dan Ika Hana Pertiwi pegiat kesehatan mental.

Ika Hana Pertiwi dalam paparannya mengutip gambaran secara umum Survey Resiko Psikologis COVID-19 di Indonesia yang dilakukan Moh. Abdul Hakim (2020, tidak dipublikasikan) menunjukkan bahwa dari 1.319 responden, hampir semua responden mengalami tekanan psikologis, 20-26% mengalami stress akut. Kemudian terkait swaperiksa masalah psikologis (dapat dilihat pada laman pdskji.org), sebanyak 2364 hasil swaperiksa menunjukkan 69% mengalami masalah psikologis, antara lain: 68% cemas, 67% depresi, dan 77% mengalami trauma psikologis.”

Terkait kerentanan difabel, menurut Ika Hana, diifabel memiliki pengalaman perasaan yang sama seperti orang-orang pada umumnya selama pandemi covid ini. Namun difabel memiliki ketidakpastian yang lebih berat, atau biasa dikenal dengan last bed dilemma. Hal tersebut seiring dengan tertinggalnya difabel, prasangka, stereotip, dan diskriminasi yang menimpa pada mereka. Masalah yang dihadapi difabel selama pandemi COVID-19 ini akan menjadi complex emergency jika tidak diantisipasi, mengingat rendahnya kualitas aksesibilitas fisik dan non-fisik serta minimnya partisipasi.

“Sebelum pandemi kita bertemu dan mendiskusikan masalah kualitas dan aksesibilitas fisik, dan minimnya partisipasi difabel dalam mengakses layanan keswa (Kesehatan Jiwa). Komunikasi adalah kunci utama lalu adanya sistem dukungan difabel psikososial baik keluarga, masyarakat dan komunitas. Kemudian peran masyarakat, instansi kesehatan bagaimana?” papar Ika Hana. Menurutnya layanan yang ideal adalah yang saling bekerja sama. Dan jika ada kasus yang perlu ditangani oleh pihak lain, maka perlu keterlibatan pihak tersebut dengan sistem rujukan.

Kendala yang paling dasar yakni terhubungnya informasi termasuk informasi kesehatan jiwa saat pandemi COVID-19 dirasakan oleh difabel netra dalam mengaksesnya. Seperti yang diungkapkan oleh Misbahul Arifin, Ketua Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD Surakarta, bahwa difabel netra mengakui terbatasnya media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pandemi ini yang aksesibel. Ia berharap ke depan ada media KIE yang akses dan mudah untuk bisa dijangkau oleh difabel netra.

Menyoal layanan konseling yang telah diluncurkan oleh pemerintah seperti Sejiwa, Ika Hana mengaku promosinya belum luas menyebar bahkan ke komunitas difabel. Untuk alurnya adalah dengan menghubungi hotline, dan nanti akan diterima. Dalam mengaksesnya, khusus untuk Tuli harus ada dampingan. Akan ada pilihan, apakah ragam layanan yang dipilih jadi akan menyepakati media apa yang digunakan. Jadi sebenarnya untuk Sejiwa sangat membantu di masa pandemi. Pelayanannya hanya lewat telepon dengan suara (voice) dan email. Kalau permintaan konseling diterima maka aduannya akan ditindaklanjuti. Terkait difabel psikososial yang tidak memiliki android, KPSI Solo Raya mengadakan psikoedukasi lewat siaran radio Solopos fm. “Kami juga menerima laporan pengaduan dari tetangga atau teman dari penyintas gangguan mental, lalu kami melakukan kunjungan rumah dan mendampingi sampai bagaimana dia bisa mengakses layanan kesehatan,” terang Ika Hana.

Sunarman, dari KSP dalam kepesertaannya di webkusi ini menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi acara webkusi karena adanya dampak covid, tetapi Negara belum bisa menjangkau dalam melindungi untuk semua kelompok. Menurutnya, pada akhir Mei lalu KSP memfasilitasi diskusi dengan berbagai pihak tentang situasi difabel mental psikososial dan dari diskusi tersebut didapat gambaran bahwa difabel psikososial bisa dikatakan agak tertinggal untuk mendapatkan perlindungan penerapan protokol kesehatan seperti yang tinggal di panti-panti sosial. “Pengalaman di Amerika dan Eropa bahwa penularan sangat mengkhawatirkan. Di panti sosial di sana, angka penularan menunjuk angka yang fatal cukup tinggi sampai 70%. Ini yang kita tidak ingin terjadi di sini,” ungkap Sunarman pada webkusi yang juga menghadirkan dari pihak pemerintah seperti dinas sosial dan RSJD dr Arif Zainudin.

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.