Lompat ke isi utama
kaca pembesara dan laptop, alat banu bagi low vision

Pemerintah harus Akomodasi Akses Biaya Alat Bantu

Solider.id, Pati – Assistive Technology (AT) atau alat bantu menurut World Health Organization (WHO) sangat penting dan harus dilakukan upaya-upaya untuk bisa memingkatkan pemenuhan di berbagai Negara. Faktanya saat ini dari sekira satu milyar penduduk yang membutuhkan,  hanya 1 dari 10 orang yang telah memiliki akses AT. Sedangkan untuk anak difabel, data dari United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) ada 93 juta anak difabel di dunia yang sebagian besar mengalami diskriminasi dan eksklusi dari sekolah atau lingkungan.

AT didefinisikan sebagai produk-produk yang bertujuan menjaga atau memperbaiki kemampuan fungsional dan kemandirian individu, hal ini disampaikan oleh Eka Prastama dari Clinton Health Acces Initiative (CHAI).

“Alat bantu merupakan prasyarat bagi difabel untuk beraktifitas secara mandiri di lingkungan masyarakat. Masalah-masalah yang terjadi untuk mengakses AT adalah biaya yang tinggi, minimnya tenaga ahli yang terverifikasi, dan itu akan menjadi persoalan ketika tidak ada sekolah-sekolah atau pendidikan formal yang tidak ada keteknisian kursi roda, serta alat bantu dengar yang masih harus impor.” Ucap Eka saat menjadi narasumber di webinar yang bertajuk pelatihan pengembangan teknologi asistif untuk media pembelajaran jarak jauh bagi anak berkebutuhan khusus, Rabu (1/7.)

Pada kesempatan yang lain, dilansir dari situs Kementerian koordinator pemberdayaan manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) sejauh ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan alat bantu untuk difabel maupun kelompok rentan lainnya, antara lain melalui pembiayaan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Asisten deputi pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia dari (Kemenko PMK), Ade rustama mengatakan bahwa perlu sinkronisasi dan koordinasi yang sistematis untuk meminimalisir gap penyediaan alat bantu ke penerima manfaat.

“Pada tahun 2019, CHAI bekerjasama dengan WHO dan Global Disability Innovation telah melakukan kegiatan Assesment terhadap kapasitas pemenuhan alat bantu di Indonesia. Hasilnya diharapkan dapat memberi informasi dan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai kondisi kebutuhan alat bantu. Selain itu, dapat menjadi masukan dalam proses penyusunan kebijakan dan program terkait alat bantu di Indonesia.” Jelasnya saat memimpin rapat bersama kementerian dan lembaga.

Di kesempatan yang sama, Eka Prastama memaparkan perlunya memperkuat sistem data yang mencakup spesifikasi kebutuhan alat bantu dengan sistematis dan terintegrasi, mengembangkan koordinasi nasional pemenuhan alat bantu untuk percepat kebijakan, perlunya penguatan ketersediaan alat bantu standart berbasis kebutuhan individu yang terjangkau, serta penguatan sistem pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sosial.

“Di samping itu perlu juga untuk mengembangkan keterlibatan privat lembaga lokal atau internasional untuk percepatan pemenuhan serta peningkatan kualitas alat bantu.” Paparnya

Sementara itu, perwakilan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menilai kondisi di tengah pandemic saat ini semakin memperlihatkan kurangnya sorotan untuk difabel dan lansia. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan reformasi dari sistem perlindungan sosial.

Ia pun menyarankan perlu adanya perluasan jangkauan seperti bantuan sosial, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang rencananya akan menjangkau lebih dari 40% dan perlu dilihat kembali data difabel dalamm DTKS yang ada agar jangkauannya dapat diperluas.

“Beberapa organisasi difabel juga memberi masukan, mereka siap membantu dan mendukung pembuatan alat bantu bagi difabel, namun mereka juga terkendala oleh anggaran, terutama saat pandemi ini.” Tuturnya

Menjawab hal tersebut, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) menyampaikan bahwa Permendagri nomor 100 tahun 2018 dapat digunakan sebagai guidance Pemda untuk melakukan perncanaan kebutuhan alat bantu. Kemendagri juga mendorong Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021 agar berpihak pada difabel. Akan tetapi tahun 2021, DAK sosial diberhentikan karena anggaran tahun 2021 masih fokus pada penanganan Covid-19.

“Meskipun begitu, tetap diharapkan kebutuhan difabel tidak diabaikan.” Ujarnya

Sementara itu, perwakilan Kantor Staf Presiden menegaskan perlunya peran BPJS Kesehatan untuk memperhatikan dan meningkatkan kualitas alat bantu. Ia juga menyarankan agar proses pembuatan alat bantu bisa dimulai dari hulu dengan melibatkan dan memberdayakan teman-teman difabel, termasuk difabel yang ada di daerah.

 

 

Reporter: Oby Achmad

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.