Lompat ke isi utama

Berbagai Permasalahan yang belum terselesaikan bagi penyandang Disabilitas terutama penderita SCI

Enam ( 6 ) tahun sudah belalu Gempa Bumi Tahun 2006 yang melanda sebagian Jawa Tengah dan DIY mengakibatkan begitu banyak koban, namun masih banyak warga masyarakat menjadi korban yang mengalami disabilitas belum dapat berkembang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan banyak permasalahan – permasalah yang belum dapat diselesaikannya. Baik di bidang Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Kesetaraan Gender, Aksessibiltas Pelayanan Publik serta Advokasi, Pekerjaan dan lain-lain.

Seperti yang dikatakan Samiyanto warga Sawit, Gantiwaro pengalaman pada waktu pertama kali menjadi difabel saya dulu pengennya akan mati, karena saya putus asa yang disebabkan untuk mobilitas kemana-mana saja tidak bisa. Apalagi ke kamar mandi sendiri saja tidak bisa. Setelah satu tahun saya punya kamar mandi yang sudah akses, saya sudah mulai bisa mandiri, akhirnya hati saya merasa tergugah bagaimana untuk bisa mandiri dan kembali semangat serta mempunyai inisiatif membuat motor roda 3 sendiri untuk alat trasnportasi saya.

Pada umumnya yang masih diresahkan teman-teman difabel yaitu tentang transportasi dan rumah harus dibikin seakses mungkin, sedangkan masalah kesehatan seperti perawatan luka decubitus dan terapi banyak kendala , karena untuk beli obat mahal dan ekonomi keluarga berkurang. Selama ini anggota yang mempunyai Jamkesmas atau Jamkesda merupakan program Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah belum begitu menyentuh masyarakat atau tapat sasaran, yang dikarenakan pendataaannya  sampai sekarang masih ada anggota yang belum memiliki kartu Jamkesmas atau Jamkesda tersebut.

Secara kemitraan dengan pemerintah, SCI tidak henti-hentinya mengadvokasi kepihak kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten bahkan beliau Kepala Dinasnya mengatakan bahwa anggota SCI yang belum memiliki Jamkesda atau Jamkesmas akan di masukkan pada program tahun berikutnya sesuai data yang di ajukkan, sehingga kita tunggu saja realisasinya.  Untuk mendukung perekonomian anggota, secara organisasi Perkumpulan SCI melaksanakan program bantuan ayam secara bergulir agar anggota sedikit demi sedikit perekonomiannya dapat meningkat dengan cara berternak ayam secara mandiri.

Sama halnya yang disampaikan oleh   Septiyana :`pengalaman saya waktu mau mendaftarkan ke sekolah jenjang selanjutnya (Sekolah negeri) saya sempat di tolak karena kepala sekolahnya mengatakan belum pernah menerima murid yang memakai kursi roda, dan akhirnya saya mendaftarkan ke sekolah lain (swasta) dan diterima dengan baik bahkan dibuatkan akses di sekolahan.

Saya jadi tidak mengerti apa yang takutkan oleh pengelola sekolah negeri khususnya, padahal sesuai perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku apalagi Negara Indonesia turut meratifikasi Hukum dan Hak Azasi Manusia serta CRPD ( Convention Rights of People with Disability)., kita tidak di diskriminasikan atau tidak dibeda-bedakan karena kita juga manusia yang mempunyai martabat. Ini sebagai perjuangan bagi kita semua untuk mendapatkan hak kaum  minoritas para disabilitas.

Lain lagi dengan Rita Indriyani dan Sumarjo anggota SCI yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kedua beliau ditinggalkan suami dan istrinya yang dikarenakan tidak mau menerima kenyataan tentang kondisi beliau saat ini, bahkan Bu Rita sudsah pernah mengadukan hal tersebut ke Kepolisian namun mengingat anaknya beliau mencabut tuntutannya tetapi lain dengan Bp. Sumarjo dengan berserah diri dan ridloNYA beliau mau menandatangani surat cerai yang di ajukan oleh istrinya dikarenakan dia pilih mencari pasangan hidup selain beliau. Permasalahan ini perlu mendapatkan dukungan atau kepihakan dan pendampingan agar mereka dapat menerima kebenar sesuai dengan Haknya.

Pada hakekatnya perlu ada langkah afirmatif untuk mengatasi kondisi ini, dengan melibatkan pemangku peran secara luas sesuai kapasitas masing-masing, baik unsur pemerintah maupun masyarakat.

Mengenai akssebilitas akan menjadi sebuah agenda / jadwal SCI untuk mengadvokasi aksesibilitas di instansi pemerintah tingkat bawah sampai atas agar semua pihak saling sinkron dan mengerti akan adanya CRPD  ( Convention Rights of People with Disability).
Di dunia kerja para pekerja disabilitas yang bekerja di sektor formal masih sedikit jumlahnya, terutama perempuan disabilitas. Mayoritas perempuan dengan disabilitas sudah dijejali dengan stigma negatif sejak masih usia dini.

Perlunya menyamakan pemahaman dalam mendefinisikan makna disabilitas. Untuk tercapainya dunia kerja yang inklusif, dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak, terutama:

  • Pemerintah
  • Perusahaan (tim manajemen maupun karyawan di dalam perusahaan)
  • Penyandang disabilitas (terutama perempuan)

Dengan adanya Perda No. 2 Tahun 2011 Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteranan Difabel serta di keluarkannya Peraturan Bupati  No 22 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel diharapkan semua elemen masyarakat baik Pemerintah Daerah sampai pemerintah desa dapat menjalankan atau merealisasikan sesuai fungsinya. Namun para penyandang disabilitas selalu mengontrol, mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan perda dan perbup tersebut dengan semaksimal mungkin melaui TAD ( Team Advokasi Difabel).

DAFTAR PUSTAKA

1.Notulen hasil diskusi komunitas Perkumpulan SCI Korban Gempa Kab. Klaten, Klaten 2012.
2.Angela Friska “Perempuan dengan Disabilitas dalam Dunia Kerja”, Jakarta 2012
3.Aria Indrawati,Yayasan Mitra “Netra Berbagi Informasi Kekerasan & Diskriminasi Di Bidang Pendidikan Yang Dialami  Perempuan Tunanetra, Jakarta 2012.

Penulis :

Nama : Supriyadi
Ketua Perkumpulan SCI Korban Gempa Kab. Klaten selaku penulis artikel pada kegiatan diskusi komunitas anggota SCI, minggu 23 desesember 2012.

The subscriber's email address.