Lompat ke isi utama
beberapa orang sedang berfoto di depan kantor desa Mallari: sumber foto dari https://www.yayasanhadjikalla.co.id/umum/desa-mallari-wakili-kab-bone-dalam-lomba-desakelurahan-tingkat-provinsi/

Cerita Praktik Desa Inklusif di Mallari

Solider.id,Yogyakarta - Dalam teorinya sendiri, desa inklusif berarti sebuah suasana kehidupan di desa yang setiap masyarakatnya secara sukarela untuk membuka ruang bagi seluruh masyarakat desa. Iklim desa inklusif harus mengedepankan asas keterbukaan, ramah, dan meniadakan hambatan untuk dapat berpartisipasi secara setara dalam rangka pembangunan desa. Pengoptimalan partisipasi kelompok marginal seperti difabel menjadi barang penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa

Apabila ditinjau dari dasar hukumnya, sudah banyak regulasi yang mendorong berdirinya desa inklusif. Salah satunya seperti yang tercantum pada UUD 1945 pasal 28 A bahwa “setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selain itu dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 127 ayat 2 huruf d bahwa “penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan di desa wajib berpihak kepada kepentingan warga miskin, difabel, perempuan, anak, dan kelompok marginal”.

Dalam diskusi daring bertajuk “Desa Inklusif: Basis Solidaritas Bangsa” itu dipaparkan salah satu penerapan desa inklusif di Indonesia yaitu Desa Mallari, Kabupaten Bone. Diskusi tersebut digelar oleh Kagama yang bekerjasama dengan Kementerian Desa PDTT pada Kamis (2/7) sore.

Andi Wahyuli, Kepala Desa Mallari, menjelaskan mengenai profil desanya yang merupakan 1 dari 17 desa di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dengan luas sekitar 7,5 km persegi. Menurutnya, kata Mallari sendiri memiliki arti sebuah tempat pelarian atau perlindungan. Desa Mallari terdiri dari lima dusun yaitu Mallari, Bacu, Cempalagi, Awangnipa, dan Nipa. Total ada 62 masyarakat difabel yang tinggal di desa tersebut dengan mata pencaharian utama di sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.

Andi mengawali dengan bercerita tentang sejarah desa Mallari hingga bisa menjadi desa inklusif. Pada tahun 2011, saat itu Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Kabupaten Bone melakukan pendampingan terkait isu sosial, khususnya tentang isu difabel. Kemudian berlanjut di tahun 2015, Desa Mallari mendapat pendampingan dari YASMIB Sulawesi terkait difabel. Sejak itu Desa Mallari mulai menggiatkan upaya-upaya inklusif, salah satunya yang rutin adalah perayaan Hari Difabel Internasional.

Selain itu, Andi menerangkan terdapat upaya-upaya inklusif lainnya. Pertama, warga difabel diundang dalam musyawarah khusus bersama perangkat desa dan BPD. Kedua, mereka diajak untuk menjadi relawan desa. Ketiga, desa melakukan pendataan dengan sistem door to door (dari pintu ke pintu, datang langsung ke rumah difabel beresangkutan) untuk mengumpulkan informasi mengenai nama, ragam difabel dan penyebab difabel. Keempat, desa rutin mengadakan diskusi-diskusi terkait difabel dalam rangka memperkenalkan dan membumikan isu difabel kepada masyarakat.

Kelima, melibatkan difabel dalam musyawarah desa dengan mengadakan forum rembug kelompok difabel sebelum diadakannya musrembang baik tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Keenam, peningkatan kapasitas difabel, melalui beberapa pelatihan yang dibiayai dari dana desa tahun 2015 hingga 2020 seperti pelatihan pembuatan singkong, kerajinan dari limbah plastik, pembuatan sandal. Bahkan, hingga pelatihan tentang kepemimpinan, anti korupsi, HAM juga turut dilaksanakan.

Terakhir, desa memberikan ruang kepada difabel untuk berperan dalam berbagai macam kegiatan dengan tetap mengedepankan aspirasi difabel sebagai salah satu keanekaragaman masyarakat desa. Melalui beberapa kegiatan tersebut, desa mecoba memberi ruang difabel sebagai penggerak utama.

“Pada bidang pelayanan umum, kami melengkapi fasilitas dengan akses untuk difabel seperti pengadaan ramp (bidang miring), guiding block, serta kapasitas sumber daya masyarakat dalam melayani difabel. Selain itu, kami juga bekerjasama dengan Puskesmas Awaru dalam hal menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat difabel. Layanan ini dinamakan homecare, nantinya jika ada difabel yang sakit dan tidak memungkinkan untuk meninggalkan rumah, maka petugas kesehatan sendiri yang akan datang kerumah difabel. Hal ini menjadi salah satu wujud kepedulian kami kepada difabel, bahwa sudah semestinya, tiap warga desa mendapat akses layanan kesehatan dengan sebaik-baiknya,” jabarnya

Andi menyatakan bahwa pencapaian Desa Mallari berkat dukungan dari berbagai macam pihak. “Praktik baik desa inklusif seharusnya dapat diterapkan keseluruh desa di Indonesia, supaya lebih banyak difabel di desa yang mendapat manfaatnya. Hal itu juga untuk memastikan agar tidak ada lagi pengucilan, stigma negatif, dan menjamin kesetaraan bagi difabel,” pintanya mengakhiri.

 

 

Reporter: Bima Indra

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.